Dalam rangka mengeksplorasi modalitas, program, tata kelola, hingga ekosistem terkait peralatan audio-video dan musik, Asosiasi Penggiat Peralatan Audio Video dan Musik Indonesia (APAVMI) melakukan audiensi ke kantor Badan Standardisasi Nasional (BSN), Jakarta pada Rabu (6/7/2022).
Pada audiensi kali ini, APAVMI bersama BSN mengeksplorasi tahap awal mengenai usulan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menentukan lingkupnya terkait jasa, produk, maupun dari sisi ekonomi kreatifnya. Pembahasan ini dalam rangka menindaklanjuti Musyawarah Nasional APAVMI pada Sabtu (25/6/2022) yang lalu.
Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo menjelaskan bahwa standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun. Dalam konteks ekosistem infastruktur mutu, BSN memiliki tugas dan fungsi sebagai National Standard Body, National Accreditation Body, dan National Metrology Institute.
“Standar disusun berdasarkan konsensus oleh semua pihak yang terkait, dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya,” ungkap Hendro.
Berbicara mengenai ekosistem infrastruktur mutu, kombinasi implementasi Good Policy-Making Practice dan Good Standardization Practice akan menghasilkan regulasi yang lebih firm atau disebut sebagai Good Regulatory Practices.
Adapun hal-hal yang termasuk Good Policy-Making Practice adalah registrasi dan pengawasan; dana pengawasan; tenaga profesional; prosedur pengawasan terhadap sistem; serta bisnis proses birokrasi.
Kemudian, pendekatan sumber daya; professional based; dilakukan pendelegasian ke pihak ketiga; membuka usaha atau lapangan kerja baru; penguatan kepercayaan masyarakat merupakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup Good Standardization Practice.
Sementara itu, Ketua Umum APAVMI, Hendry Kaihatu mengungkap bahwa APAVMI adalah Asosiasi Penggiat Peralatan Audio-Video serta Musik, untuk itu APAVMI akan mengajukan proses pengembangan SNI produk bagi para pelaku usaha di lingkungan APAVMI.
“APAVMI menginginkan untuk berperan sebagai corong utama dalam rangka mengkomunikasikan pentingnya penerapan SNI peralatan Audio-Video dan Musik,” harap Hendry Kaihatu.
Kemudian, APAVMI memandang pentingnya untuk memiliki peranan sebagai Lembaga Sertifikasi bagi para penggiat yang berada dibawah naungannya. “APAVMI kedepannya akan membentuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), bisa Lembaga Sertifikasi Personel atau bisa juga Lembaga Sertifikasi Produk, dan berharap ada pendampingan dari BSN,” ungkap Ketua Umum APAVMI.
Hendro mengatakan, seperti lembaga -lembaga lainnya yang pernah bekerjasama dengan BSN, bahwa kerja sama BSN – APAVMI sebaiknya diresmikan secara formal melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, untuk mempertemukan program kerja sama standardisasi bidang Audio-Video dan Musik, yang detailnya kemudian akan dituangkan dalam bentuk Program Kerja Sama. Program Kerja Sama tersebut nantinya bisa terkait pengembangan SNI, penerapan, atau mungkin bisa juga pendampingan dalam proses membentuk LPK, sesuai dengan kebutuhan APAVMI.
Audiensi turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal APAVMI, Johannes Martin Wijaya; juga Kepala Bidang Audio Pro Lokal, Remy Joe. (PjA – Humas)
