Merdeka.com – Merdeka.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pernyataan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merusak citra Indonesia sudah tepat.
“Tak salah dong Pak Luhut,” kata Mahfud melalui akun Instagramnya @mohmahfudmd, Rabu (21/12).
Menurut Mahfud, KPK lebih baik mengedepankan digitalisasi daripada OTT untuk menutup celah korupsi. Lewat digitalisasi, seseorang tak memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi.
“Jadi Pak Luhut benar. Apanya yang salah?” ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan, pemerintah kini mengajukan revisi undang-undang Pembatasan Transaksi dengan Uang Tunai untuk menekan korupsi. “Saat ini kita juga sedang menunggu Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” imbuhnya.
Pekan ini, lanjut Mahfud, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengirimkan draf Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada Presiden Jokowi. Bila draf tersebut sudah ditandatangani Kepala Negara, korupsi bisa diminimalisir.
Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Operasi senyap itu dinilai Luhut hanya akan merusak citra negara.
“Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, gitu,” ujar Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.
Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan ketimbang OTT. Luhut menilai dua tindakan itu dinilai lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang melakukan penindakan.
“Kita mau bersih-bersih amat, di surga saja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap, tangkap itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah,” kata Luhut. [tin]
