Merdeka.com – Merdeka.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, program food estate yang dicanangkan pemerintah harus menjadi tanggung jawab bersama dalam kesuksesannya. Dia menilai, jika kegiatan merawat ketahanan pangan menuntut mekanisme kerja lintas sektoral, gagasan tentang food estate menjadi relevan.

Dia menjelaskan, inisiatif food estate sebagai antisipasi terhadap gangguan ketahanan pangan nasional telah dimunculkan dalam dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024. Program food estate bahkan sudah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

“Sehingga kesuksesan program food estate menjadi tanggung jawab bersama, bukan satu lembaga saja Kementerian Pertanian. Semua harus bahu-membahu dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujar Bamsoet saat dihubungi, Selasa (17/1/2023).

Untuk periode 2021-2023, pemerintah sudah menetapkan pembagian tugas lintas sektor. Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budidaya. Kementerian PUPR berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi; Kemendes PDTT bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting; Kementerian LHK melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, dan Kementerian BUMN bertugas mewujudkan korporasi, merancang disain dan Tata Ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.

“Upaya mewujudkan food estate yang sudah dimulai di sejumlah daerah layak diapresiasi. Namun, karena tantangan pada dekade-dekade mendatang diasumsikan lebih berat akibat perubahan pola musim, Indonesia harus lebih bersungguh-sungguh, dan bekerja lebih keras mewujudkan food estate,” ungkap Bamsoet.

Petani Sedang Garap Lahan©2023 Merdeka.com

Dikatakannya, dengan jumlah penduduk yang saat ini lebih dari 275 juta jiwa, ketahanan dan kecukupan bahan pangan harus menjadi prioritas. Karena itulah PPHN mendorong kesungguhan pemerintah untuk merealisasikan food estate di dalam negeri, dan mengajak semua elemen masyarakat memberi perhatian serius terhadap masalah ini.