Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tetap meyakini sistem coblos gambar partai alias sistem proporsional tertutup adalah sistem Pemilihan Umum (Pemilu) terbaik demi kepentingan bangsa. Dia menjelaskan, sejumlah pakar akademisi juga sudah menyoroti fenomena kapitalisasi kekuasaan dari sistem proporsional terbuka.

Adapun pakar akademisi tersebut, kata Hasto, di antaranya Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, hingga Hamdan Zoelva. Menurut Hasto, akademisi tersebut berpikir secara jernih dengan melihat munculnya fenomena parpol elektoral.

“Mereka akademisi yang berpikir secara jernih dan melihat akses proporsional terbuka terkait dengan kapitalisasi kekuasaan, aspek-aspek elektoral yang hanya dikedepankan, pembajakan kader populer antar partai, kemudian juga aspek kualitas,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Kamis, 23 Februari 2023.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memprediksi jika Pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup, maka stabilitas politik Indonesia bakal terancam. Selain itu, Paloh menyebut pemerintah dan 8 fraksi parlemen sudah satu suara mendukung proporsional terbuka.

“Jika di luar sesuatu yang barangkali, kemampuan akal sehat kami, prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, ancaman instabilitas jangan sampai terjadi,” kata Paloh di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu, 22 Februari 2023.

Hasto menghormati pendapat Surya Paloh

Hasto menyatakan menghormati pendapat Paloh tersebut. Dia menilai wajar Paloh menyatakan hal itu karena Partai NasDem mendukung sistem proporsional tertutup.

“Kalau Pak Surya berpendapat seperti itu, ya kita hormati. Sama dengan para profesor yang merupakan pakar di bidangnya yang tadi menyuarakan pentingnya proporsional tertutup, tinggal mau ikut mana,” ujarnya.

Adapun saat ini, gugatan terhadap sistem proporsional terbuka sedang diproses di Mahkamah Konstitusi. Salah satu pemohon adalah kader PDIP, Demas Brian Wicaksono.

Hasto menyatakan partainya lebih percaya pada kajian para akademisi. Kendati demikian, Hasto menyebut partai berlambang banteng moncong putih ini siap menerima apapun keputusan MK.

“Kami siap, terbuka atau tertutup. Karena kami bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review, jadi lebih baik kami serahkan pada keputusan MK,” kata dia.