Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyerahkan soal penunjukannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui mekanisme partai.
Bahlil tidak tegas menyatakan siap atau tidak seandainya ditunjuk menjadi Ketum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Ia hanya menegaskan semua dilakukan lewat mekanisme partai.
“Saya kan bilang lewat mekanisme partai. Jadi lewat mekanisme partai aja,” kata Bahlil kepada awak media, Selasa, 25 Juli 2023.
Bahlil menegaskan setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk mengabdi kepada partai, tentu akan merasa terpanggil. Terkait tudingan ia bukan bagian Golkar, Bahlil mengatakan ia merupakan kader struktural dari 2001-2014.
“Selebihnya saya tidak lagi struktural. Tetapi kan saya enggak pernah pindah partai,” ujarnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Papua, Max Richard Krey, mendukung pernyataan Bahlil yang menyebut elektabilitas partai beringin itu kini merosot. Max juga membela soal posisi Bahlil yang dianggap bukan bagian dari Golkar.
Menurut dia, Bahlil merupakan anggota aktif dalam struktural partai. Max menyebut sang menteri telah memenuhi syarat sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART Partai Golkar untuk menjadi calon ketua umum.
“Bahlil telah menjadi anggota aktif Partai Golkar sejak 2001 hingga 2014 dengan berbagai posisi penting dalam struktur partai,” kata Max dalam keterangan yang diterima Tempo pada Senin, 24 Juli 2023.
Sebelumnya Bahlil mengungkap soal menurunnya elektabilitas Partai Golkar berdasarkan survei untuk Pemilu 2024. Ia menyebut elektabilitas Golkar berada di kisaran 6 persen. Padahal dalam Pemilu 2019, elektabilitas partai itu mencapai 13 persen.
Di tengah isu musyawarah nasional luar biasa atau munaslub partai untuk menggoyang Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Bahlil menyatakan kesiapannya maju jadi calon ketua umum partai itu.