Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membahas soal hilirisasi industri dalam pidato pembukaan sidang tahunan bersama DPR RI 2023. Ia menilai hilirisasi industri adalah ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
“Sumber daya alam mentah yang ada harus mampu dikelola sendiri di dalam negeri,” kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Hilirisasi, tuturnya, dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Karena itu, menurut Bambang, perlu ada perubahan pola pikir atau mindset pembangunan yang melekat di masing-masing stakeholder, baik di kalangan pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multi pihak.
Apalagi, menurut Bambang, kekayaan alam Indonesia tak akan berdaya di tengah situasi global yang berubah dan melahirkan badai ekonomi besar di kawasan. Alhasil, Indonesia tidak dapat bergantung pada sumber daya alam mentah.
Menurutnya, perubahan pola pikir juga diperlukan untuk menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan, yang berkualitas serta berkelanjutan. Hal itu dapat diwujudkan dengan mempromosikan model ekonomi yang berbasis sirkularitas, atau mengupayakan efisiensi sumber daya.
Selain itu, ia menekankan upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri, untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang. Dia berujar paradigma sirkularitas tentunya hanya dapat berjalan ketika kualitas industri nasional dan sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir.
“Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga dan bijih besi,” kata dia.
Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi, yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah. Menurut Bambang, kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional.
Dia menekankan Indonesia tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF. Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal.
Terlebih, ujar Bambang, Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam (SDA) terbesar dunia seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Namun masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut.
Karena itu, dia menilai upaya hilirisasi industri perlu terus menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam, dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, menurutnya, kini saatnya pemerintah memikirkan adanya roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas. Tujuannya untuk menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan berlabuh.
Dia menekankan Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut juga harus berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah.
“Sehingga negara mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
