DPR Sarankan Nama Distributor dan Kios Nakal Pupuk Bersubsidi Diumumkan
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menilai permasalahan pupuk subsidi dinilai berawal dari kurang akuratnya data dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani.
“Ketidaktepatan atau tidak akuratnya data ini menjadi sumber dari segala sumber masalah,” kata Andi Akmal dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 30 Januari 2022.
Untuk mengurai hal tersebut, Akmal menyarankan adanya pelaksanaan audit ketat di setiap lini sehingga minim penyimpangan
Pemerintah, katanya, melalui petugas yang melakukan distribusi pupuk subsidi ini mesti orang-orang yang berintegritas tinggi.
“Harus ada kepastian terhadap validasi data ini sehingga yang menerima pupuk subsidi adalah warga atau petani yang memang berhak. Jangan sampai petani yang tidak berhak, malah menerima pupuk subsidi, apalagi bila ada pupuk subsidi yang sampai perbatasan luar negara sehingga rentan diselundupkan keluar negeri. Atau kejadian yang kerap terjadi, pupuk subsidi digunakan oleh perkebunan-perkebunan besar padahal mereka sangat tidak berhak,” lata Akmal.
Akmal mendukung langkah PT Pupuk Indonesia yang akan menindak tegas distributor dan kios nakal. Ia menyarankan, untuk menambah pengawasan publik, PT Pupuk Indonesia bila perlu membuat pengumuman daftar nama distributor dan kios nakal sehingga terjadi efek jera.
Berkaitan dengan digitalisasi kios resmi penyalur pupuk subsidi, Akmal mengatakan masih harus terus dikembangkan dan diujicobakan sampai merata di seluruh pelosok Indonesia.
