Artikel

Apex Legends Mobile mengumumkan rencana menutup aplikasi game-nya. Layanan akan resmi berhenti beroperasi per 1 Mei 2023 mendatang.

Pengumuman ini dilakukan dalam akun Twitter resmi Apex Legends Mobile. Dalam bio akun tersebut disebutkan penutupan pada 1 Mei 2023 pukul 16:00 PDT.

“Kami telah membuat keputusan berat untuk menghentikan Apex Legend Mobile,” tulis akun Twitter PlayApexMobile, dikutip Rabu (1/2/2023).

Dalam unggahan tersebut tidak disebutkan alasan pasti penutupan. Perusahaan hanya menuliskan ada sejumlah faktor di luar kendali mereka yang menghalangi untuk mempertahankan pengalaman dan konten berkualitas tinggi untuk para pemainnya.

“Akibatnya game tersebut akan dihentikan tanggal 1 Mei 2023 pukul 16:00 PDT setelah itu tidak dapat dimainkan lagi,” kata pihak game.

“Terima kasih kami kepada para pemain dan tim kami karena telah bergabung dengan kami di Apex Legends Mobile, meskipun hanya sebentar tidak ada habisnya. Dari lubuk hati kami, terima kasih”.

Dalam laman resmi EA, perusahaan menyatakan para pemain akan bisa tetap bermain hingga Apex resmi berhenti 1 Mei 2023 mendatang. Selain itu, Battlefield Mobile juga akan ditutup.

Mereka juga mengatakan telah menonaktifkan semua pembelian dalam aplikasi dengan uang resmi pada 31 Januari 2023 pukul 13:00 PST. Hingga penutupan, para pemain bisa membelanjakan Syndicate Gold.

Selain itu, para pemain bisa menggunakan saldo mata uang virtual dalam game hingga waktu penutupan nanti. Selama waktu itu seluruh konten yang telah dibeli dan dibuka akan juga tetap bisa dinikmati.

“Kami tidak akan memberikan pengembalian uang resmi, seperti ketentuan EA User Agreement. Untuk permintaan pengembalian dana lain, hubungi platform tempat pihak ketiga Anda membeli konten game, misalnya Apple App Store dan Google Play Store,” tulis pengumuman itu.

China mengaku “sangat prihatin” atas laporan bahwa Amerika Serikat semakin membatasi penjualan teknologi AS kepada Huawei, perusahaan teknologi yang sejak lama disebut pejabat AS sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, terkait dugaan dukungannya pada upaya spionase Beijing.

Seperti pertama kali diberitakan oleh Financial Times, Departemen Perdagangan AS telah memberi tahu perusahaan-perusahaan Amerika bahwa pihaknya tidak akan lagi mengeluarkan lisensi ekspor teknologi ke Huawei. Kebijakan tersebut mengisolasi perusahaan yang bermarkas di Shenzen itu dari pasokan yang diperlukan untuk membuat produknya.

Gedung Putih maupun Departemen Perdagangan AS belum menanggapi VOA atas permintaan konfirmasi terkait berita tersebut. Namun para pengamat mengatakan, langkah itu kemungkinan merupakan taktik baru dalam strategi geoekonomi pemerintahan Biden di tengah tekanan yang semakin besar dari Partai Republik untuk mengalahkan China.

Tindakan keras terhadap perusahaan-perusahaan China mulai dilakukan sejak era pemerintahan Trump, di mana pada tahun 2019 Huawei ditambahkan ke dalam daftar hitam ekspor, meski dikecualikan bagi sejumlah perusahaan AS, termasuk Qualcomm dan Intel, untuk tetap memberikan lisensi teknologi non-5G.

Sejak menjabat tahun 2021, Presiden Joe Biden telah mengambil langkah-langkah yang justru lebih agresif dibandingkan Trump. Kini, pemerintahan Biden tampaknya akan memberlakukan larangan penuh ekspor teknologi ke Huawei, kata Sam Howell, yang meneliti sains informasi kuantum di Center for a New American Security’s Technology and National Security program.

“Sejumlah pembatasan baru ini, dari apa yang saya pahami sejauh ini, akan mencakup teknologi di bawah 5G,” katanya kepada VOA. “Jadi teknologi 4G, Wi-Fi 6 dan 7, kecerdasan buatan, juga kemampuan komputer dan cloud berperforma tinggi.”

Apabila Departemen Perdagangan pada akhirnya menerapkan larangan itu, maka kemungkinan besar akan muncul penolakan dari perusahaan-perusahaan AS yang pendapatannya terpengaruh secara langsung, kata Howell. Saat ini Intel dan Qualcomm masih menjual semikonduktor yang digunakan dalam laptop dan telepon produksi Huawei.

Huawei dan Beijing telah membantah klaim bahwa mereka merupakan ancaman terhadap keamanan nasional negara lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menuduh Washington “melebih-lebihkan konsep keamanan nasional dan menyalahgunakan kekuasaan negara” untuk menekan pesaing dari China.

“Praktik semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar” dan merupakan “hegemoni teknologi yang terang-terangan,” kata Mao.