Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyegel kompleks bangunan liar berisi tempat penampungan limbah dan barang rongsok berikut fasilitas MCK di Jalan Tenggiri Raya RT 02/04 Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan.

“Kami meminta bantuan tim gabungan yang terdiri atas unsur Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507/Bekasi, Subdepom Jaya 2-1, serta Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dalam menjalankan giat penyegelan hari ini,” kata Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Edison Effendi di Bekasi, Senin.

Edison Effendi mengatakan bahwa penyegelan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat sekitar terkait dengan penggunaan lahan kosong menjadi tempat penampungan limbah dan rongsok.

“Tindakan penyegelan ini adalah salah satu bentuk tegas Pemerintah Kota Bekasi menanggapi pengaduan warga terkait dengan penyalahgunaan lahan,” katanya.

Edison mengaku telah mengecek perizinan bangunan tersebut sebelum menyegel lokasi tersebut. Bangunan itu diketahui tidak punya rekomendasi teknis serta izin mendirikan bangunan (IMB).

“Kebetulan memang lokasinya bersebelahan dengan tempat belajar mengajar serta berada di permukiman padat penduduk,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa penyegelan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang serta Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

“Hal ini juga sekaligus bertujuan untuk menerapkan kedisiplinan terhadap warga Kota Bekasi terkait dengan segala sesuatu yang berurusan dengan perizinan dan administratif agar dapat ditaati, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan,” katanya.

Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi ini lantas meminta segenap pelaku usaha maupun investor di Kota Bekasi menaati peraturan terkait dengan izin usaha dengan melengkapi dokumen perizinan sebelum memulai kegiatan usaha agar tidak terjadi hal yang sama (penyegelan).

“Taati dan ikuti peraturan daerah yang ada di kota ini demi membangun Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan,” kata dia.

Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Aceh, menyatakan sebanyak 47.186 anak di daerah itu menjadi sasaran imunisasi polio yang akan dilaksanakan secara serentak pada 12 Desember 2022.

Kepala Seksi Surveilans Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Erlawati di Lhokseumawe, Senin, mengatakan pihaknya akan berupaya dalam memenuhi target yang ditentukan provinsi sebesar 95 persen dari total sasaran 47.186 anak yang akan diberikan imunisasi tetes polio.

“Mudah-mudahan target imunisasi polio tersebut tercapai pada putaran pertama yang berlangsung selama satu minggu dan tambahan lima hari untuk upaya melengkapi target imunisasi. Jika tidak tercapai, maka akan dilakukan pada putaran kedua,” kata Erlawati.

Erlawati merincikan sasaran estimasi dari Pusdatin Kemenkes RI untuk Sub PIN Polio Kota Lhokseumawe yang mencapai 47.186 anak dengan rincian 0 sampai lima tahun sebanyak 19.410 anak.

Kemudian, usia lima hingga tujuh tahun sebanyak 7.857 anak. Serta usia tujuh sampai 12 tahun sebanyak 19.919 anak, kata Erlawati.

Baca juga: Kemenkes: Imunisasi Polio di Aceh dibagi tiga tahap

Baca juga: Menkes minta 1,2 juta anak Aceh tuntas dapat vaksin polio sebulan

Sementara, data anak dari tujuh Puskesmas di Kota Lhokseumawe, jumlah anak usia nol hingga 12 tahun sebanyak 39.258 orang. Sedangkan jumlah sasaran imunisasi 47.186 anak.

“Nantinya, data tersebut akan kami sesuaikan dengan kondisi riil saat imunisasi polio. Kami mengajak orang tua berpartisipasi imunisasi polio tersebut,” kata Erlawati.

Erlawati mengatakan imunisasi polio yang dilakukan serentak tersebut sebagai upaya menindaklanjuti kejadian luar biasa (KLB) kasus polio di Kabupaten Pidie.

Imunisasi polio tersebut juga sesuai rekomendasi Komite Ahli Nasional Surveilans PD3I dan Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI), kata Erlawati.