Pengamat pertahanan, keamanan, dan intelijen Ngasiman Djoyonegoro mengatakan bahwa perintah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengusut oknum tentara yang mengintervensi tambang ilegal patut didukung publik.

“Negara membutuhkan sumber daya yang cukup untuk menanggulangi berbagai tantangan itu. Tambang ilegal jelas-jelas mengurangi sumber daya nasional berupa pendapatan negara dari sektor tambang,” kata Simon, sapaan akrab Ngasiman, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Simon menuturkan publik harus bersabar menunggu arahan lanjutan dari Panglima TNI terkait dugaan keterlibatan oknum aparat pada praktik tambang ilegal itu agar polemik di masyarakat dapat diselesaikan.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur Marthinus berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan tambang batu bara yang diduga mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) palsu.

Marthius menyebutkan terdapat 21 perusahaan tambang batu bara di Kaltim yang mengantongi IUP palsu, salah satunya beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Baca juga: KPK persilakan masyarakat melaporkan dugaan gratifikasi tambang ilegal

Ia menyatakan DPRD Kaltim masih mendata perusahaan tambang di kabupaten/kota wilayah provinsi tersebut.

Marthius menjelaskan Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP), koordinasi, dan verifikasi data dengan instansi terkait mengenai IUP palsu.

Selain itu, Pansus IP akan melakukan koordinasi dengan Komisi IV DPRD Kaltim terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau “corporate social responsibility” (CSR) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Diketahui, beredar surat Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: R/23/IV/WAS.2.4./2022/Divpropam dengan klasifikasi rahasia tertanggal 7 April 2022.

Merdeka.com – Merdeka.com – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengungkapkan, banyak lapak online menjual produk obat sirop yang tercemar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (DEG) (EG-DEG). Produk obat sirop itu dijual dari salah satu produsen yang tidak memenuhi standar.

Padahal, BPOM sebelumnya sudah melarang obat sirop itu untuk dijual. Tetapi, masih dijual secara online sampai tersedia di 6.001 tautan link.

“Jangan disebutkan ya namanya, ada salah satu produsen yang produknya tersebut terjual dengan banyak sekali di online, bahkan setelah kami memberikan penjelasan publik tidak memberikan ketentuan, Deputi Bidang Penindakan ada Direktorat Siber kamu melakukan siber patrol, dan diidentifikasi ada 6.001 tautan link yang menjual produk tersebut,” kata Penny dalam konferensi pers, Kamis (17/11).

“Bayangkan, kita baru saja merilis bahwa produk ini berbahaya, sudah memenuhi ketentuan, berarti sudah ada kejahatan ya di sana masih ada menjual 6.001,” sambungnya.

Namun, per Rabu (16/11) kemarin, BPOM sudah bertahap menurunkan 6.001 tautan link tersebut. Kini, tersisa tiga tautan link yang masih beredar di online.

“Bertahap diturunkan tinggal 3 terakhir, hari per kemarin tinggal 3 dari 6.001 link menjual produk obat tersebut, karena mungkin jual karena murah juga, jadi hati-hati membeli produk obat melalui online,” ucapnya.

Penny mengimbau masyarakat berhati-hati membeli obat secara online. Dia menyarankan untuk membeli obat di platform online yang sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Kesehatan yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik Kefarmasian.

“Hanya membeli pada platform yang sudah mendapat sertifikat dari kemenangan kesehatan ya namanya penyelenggara sistem elektronik kefarmasian, sudah ada sertifikasi dari kementerian kesehatan, jadi silakan membeli online melalui platform tersebut, jadi jangan sembarangan,” imbuh Penny. [rhm]