Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Nusantara membawa ‘keranda mayat’ dalam aksi menolak rencana kenaikan harga BBM di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mahasiswa membakar keranda yang tertempel foto sejumlah menteri tersebut.
Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (1/9/2022), pukul 14.40 WIB, massa mahasiswa sempat menaburi keranda itu dengan bunga. Kemudian mereka membakar keranda tersebut.
Keranda itu dibakar di dekat pembatas kawat berduri menuju istana. Sebagian kawat berduri itu pun ada yang ikut terbakar
“Ini keranda menandakan kematian dari para menteri-menteri para pengurus-pengurus negara ini yang sudah tidak becus,” kata salah satu orator.

Keranda mayat yang dibawa massa itu tertempel lima foto pejabat negara, yaitu Mendag Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

Setelah membakar ‘keranda mayat’, mahasiswa mencoba menerobos barikade polisi. Mahasiswa mencoba menerobos barikade polisi menuju Istana Negara. Mereka menginjak-nginjak kawat berduri yang telah dipasang.
Aparat kepolisian pun menambah personel pengamanan. Polisi membuat tambahan barikade untuk menahan mahasiswa tidak bergerak menuju Istana.

Mobil taktis turut disiagakan di depan barisan mahasiswa. Kemudian satu mobil pemadam kebakaran juga disiagakan.

“Revolusi, revolusi. Maju kawan-kawan. Maju, maju, kawan-kawan,” ujar seorang orator.
Aparat kepolisian pun menambah personel pengamanan. Polisi membuat tambahan barikade untuk menahan mahasiswa tidak bergerak menuju Istana.

Mobil taktis turut disiagakan di depan barisan mahasiswa. Kemudian satu mobil pemadam kebakaran juga disiagakan.

“Revolusi, revolusi. Maju kawan-kawan. Maju, maju, kawan-kawan,” ujar seorang orator.

Mabes Polri mengungkapkan bahwa Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP M Fajar ditangkap terkait penyalahgunaan wewenang dalam penindakan kasus judi online.
Diketahui, Fajar dan beberapa anggotanya ditangkap oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

“Kanit Reskrim Polsek Penjaringan diperiksa Ropaminal Divpropam terkait penyalahgunaan wewenang dalam penindakan judi online,” kata Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Syahardiantono saat dikonfirmasi, Kamis (1/9).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas jika Fajar dan jajarannya terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang.

Namun, kata dia, pemberian sanksi baik disiplin maupun etik itu masih menunggu hasil pemeriksaan dan temuan dari Biro Paminal Divisi Propam Polri.

“Untuk Kanit ke bawah itu pelanggaran yang dilakukannya itu Kapolda akan mengambil tindakan tegas, baik disiplin maupun yang terkait dengan pelanggaran etik,” katanya, Rabu (31/8).

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan seluruh jajarannya, baik di tingkat Mabes Polri hingga Polda untuk memberantas habis aktivitas perjudian, baik para pemain hingga bandar-bandar perjudian konvensional maupun online.

Bahkan, Listyo juga secara tegas meminta jajaranya untuk menumpas habis pihak-pihak yang menjadi backing aksi perjudian.

Ia juga menyatakan akan menindak tegas pejabat-pejabat Polri yang terlibat judi online. Ia menyebut tidak akan segan mencopot pejabat yang terlibat.

“Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda saya copot. Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga,” tuturnya dikutip dari akun resmi Instagram Divisi Humas Polri, Kamis (18/8).

Presiden Joko Widodo alias Jokowi angkat bicara terkait polemik Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Menurut Jokowi, pemerintah sudah mendengar aspirasi masyarakat mengenai pemekaran Papua.Kepala negara menjelaskan adanya DOB di Papua menjadi salah satu upaya untuk pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.

“Ini kan kita, kan saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah, saya ke Merauke minta, saya ke Pegunungan Tengah kelompok-kelompok datang ke saya minta itu dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan tindak lanjuti dengan pelan-pelan,” kata Jokowi di Papua, Rabu (31/8/2022).

“Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini dan ini dalam rangka pemerataan pembangunan,” sambung Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai, wilayah Papua terlalu luas bila hanya ada dua provinsi. Maka dari itu, dibangun daerah otonomi baru.

“Karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas untuk memudahkan jangkauan pelayanan. Itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru,” kata Jokowi.

Jokowi tak mempermasalahkan atas munculnya pro-kontra pemekaran Papua. Dia berkata, hal itu bagian dari demokrasi.

“Sekali lagi itu adalah permintaan dari, bahwa ada pro dan kontra itulah yang namanya demokrasi ya,” tukas Jokowi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi meneken Undang-Undang (UU) yang mengatur provinsi baru di Papua pada 25 Juli 2022. Diketahui, terdapat tiga provinsi yang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menceritakan spirit pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua secara langsung di Merauke. Seperti diketahui, Merauke akan dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Selatan.

“Saya datang ke sini membawa dua hal, pembagian ini (Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera), yaitu simbol timur, Indonesia bagian timur. Kedua, dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai spirit pemekaran,” kata Mendagri dalam keterangan persnya usai Pencanangan dan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Merauke, Jumat 12 Agustus 2022.

Mendagri menjelaskan, dari semula pembentukan 3 DOB di Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Dengan adanya DOB hasil pemekaran di Papua, pelayanan publik diharapkan lebih cepat dan mudah akibat birokrasi yang semakin ramping.

Menurut Mendagri, spirit inilah yang dimiliki Presiden Joko Widodo karena memahami betul kebutuhan masyarakat Papua. Apalagi, pemekaran ini juga dilakukan berangkat dari aspirasi para tokoh dan masyarakat setempat.

“Pak Jokowi sangat memahami Papua, beliau melihat betul kalau mau mempercepat, enggak ada jalan lain, harus dimekarkan, memotong birokrasi. Jadi kalau Papua Selatan sudah jadi ya otomatis gubernurnya di sini, semua proses administrasi, birokrasi, layanan publik. Dari Asmat enggak perlu lagi ke Jayapura, dari Boven Digoel, Mappi, enggak usah ke Jayapura, di sini sudah mengambil keputusan sendiri pemimpinnya, termasuk pengelolaan SDA, SDM untuk pendidikan (dan) kesehatan, keputusannya tinggal di sini saja,” beber Mendagri.

Selain itu, pemekaran wilayah dinilai terbukti membuat daerah semakin mandiri dan maju. Tentunya, hal ini sejalan dengan tujuan pemekaran daerah, yaitu untuk mendekatkan kesejahteraan.

Mendagri juga mengatakan, rata-rata pemekaran wilayah membuat pembangunan di daerah melompat. Meski demikian, upaya ini perlu didukung penuh oleh seluruh masyarakat, utamanya masyarakat di daerah pemekaran.

“Mohon dukungan kepada semua pihak untuk realisasi pemekaran dan apa yang akan kita lakukan ke depan dalam rangka pemekaran ini,” jelasnya.

DPR Sahkan 3 RUU DOB Papua Menjadi Undang-Undang

Di tengah rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, berharap masyarakat bisa melakukan hijrah dari kendaraan pembakaran konvensional ke kendaraan listrik.

Menurut Arifin, dengan beralihnya ke mobil listrik atau motor listrik akan memberikan dampak yang lebih baik tidak hanya bagi pengguna itu sendiri, tetapi juga untuk lingkungan yang lebih hijau.

“Inilah evolusi kendaraan bermotor, yang tadinya bermotor bakar jadi berlistrik, bersih lingkungan dan hemat. Biaya listriknya juga semakin lama semakin kompetitif,” jelas Arifin Tasrif, dalam keterangan resminya saat meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Green Energy Station (GES) di Bali, Selasa (30/8/2022).

Tidak hanya itu, konsumen juga menurut Arifin nantinya akan dibebankan dengan beberapa kenaikan harga. Salah satunya adalah BBM di mana dalam waktu dekat pemerintah akan memberlakukan harga baru serta pajak baru terkait polusi kendaraan.

“Sebaliknya, apabila tetap menggunakan bahan bakar fosil, akan semakin mahal. Belum lagi kedepannya nanti kena pajak karbon. Jadi memang kita harus beralih ke energi bersih terbarukan yang memang sumbernya di alam,” tambah Arifin.

Mengingat kebutuhan yang semakin besar, Arifin juga mendorong partisipasi seluruh pihak untuk mempercepat transisi menuju kendaraan listrik menuju efisiensi nasional.

“Jadi memang siapa pun bisa ikut, bagaimana kita bisa mendorong demand kendaraan listrik. Dari sisi biaya bahan bakar,” pungkasnya.

Mobil Listrik Suzuki yang Dikembangkan Bareng Toyota Siap Meluncur 2025