Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa korupsi proyek pembangunan dermaga di kawasan wisata Gili Air, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, masing-masing selama 16 bulan penjara.

Dua terdakwa tersebut adalah Slamet Waloejo, direktur perusahaan konsultan pengawas dari CV Karya Mahardika 97 bersama tenaga ahlinya (team leader) Luqmanul Hakim.

Ketua Majelis Hakim Kadek Dedy Arcana dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Rabu, membacakan vonis pertama untuk terdakwa Slamet Waloejo.

“Dengan ini menyatakan terdakwa Slamet Waloejo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsider dengan menjatuhkan pidana selama 1 tahun dan 4 bulan penjara serta denda Rp 50 juta,” kata Dedy Arcana.

Apabila terdakwa tidak mampu membayar denda dalam kurun waktu sebulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, lanjut Dedy Arcana, terdakwa wajib menggantinya dengan kurungan badan selama satu bulan.

Dalam putusan yang menyatakan Slamet Waloejo terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, hakim tidak membebankan untuk membayar kerugian negara.

Namun demikian, adanya penitipan uang Rp50 juta ke penyidik kejaksaan akan dipertimbangkan hakim sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara yang nilainya mencapai Rp782 juta dari nilai kontrak kerja tahun 2017 senilai Rp6,28 miliar.

Putusan untuk Slamet Waloejo ini pun selaras dengan tuntutan jaksa, baik dalam hal pidana hukuman dan denda maupun pembayaran uang pengganti kerugian negara.

Usai mendengarkan putusan, Slamet Waloejo menyampaikan dirinya belum dapat menentukan sikap. Begitu juga dengan jaksa penuntut umum yang diwakilkan Budi Tridadi.

Pada agenda sidang kedua, putusan untuk terdakwa Luqmanul Hakim yang berperan sebagai tenaga ahli dari konsultan pengawas proyek.

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalin kerja sama dengan Universitas Arizona untuk meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi tersebut dengan melakukan visitasi untuk Program Summer di kampus setempat.

Pj Sekda Pemprov Sultra Asrun Lio dalam keterangan tertulis yang diterima di Kendari, Minggu, mengatakan selain menjalin kerja sama denga Universitas Arizona, pihaknya juga menggandeng Universitas Sampoerna. Dalam kesepakatan kerja sama dengan Universitas Arizona dan Universitas Sampoerna ini terkait pelaksanaan program pengiriman mahasiswa Universitas Sampoerna yang berasal dari Sultra untuk program musim panas (Summer) 2022 di Universitas Arizona.

“Aktivitas mahasiswa ini nanti mengikuti perkuliahan selama 10 pekan di Universitas Arizona, serta aktivitas lainnya dalam rangka mengenal budaya maupun alam di Arizona. Program ini diharapkan mampu memperkaya keterampilan hidup maupun pengalaman belajar mahasiswa di negara asing,” ujarnya.

Baca juga: UHO Kendari dorong pengolahan perikanan berkelanjutan di Sultra

Mahasiswa Sultra juga bisa mengasah keterampilan dasar untuk mendampingi ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan di universitas dengan harapan meraih kesuksesan di masa mendatang.

Mahasiswa Sulawesi Tenggara yang lolos mengikuti program beasiswa Sampoerna pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak delapan orang dan dinyatakan layak mengikuti program Summer di Universitas Arizona Amerika Serikat.

Ia mengatakan ruang lingkup kerja sama tersebut, di antaranya terkait pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Sultra, peningkatan kualitas pendidikan, akademis, serta pengetahuan di bidang budaya dan bahasa. “Selain itu, masing-masing pihak juga bersepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan akan diatur serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri,” katanya.

Kesepakatan bersama ini juga akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo memimpin vaksinasi perdana penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu.

Pada kesempatan itu, vaksinasi perdana disuntikkan pada sebanyak 28 ekor sapi milik gabungan kelompok tani di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Ia mengatakan secara nasional pada tahap awal sebanyak 800.000 dosis vaksin siap disuntikkan pada hewan ternak. Selanjutnya, 3.000.000 dosis vaksin juga sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan wabah PMK.

Ia mengatakan vaksinasi tidak hanya akan menyasar ke daerah dengan status merah tetapi juga yang kuning dan hijau. Terkait hal itu, pihaknya bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam intervensi vaksinasi PMK tersebut.

Baca juga: Kementerian Pertanian dahulukan vaksinasi PMK pada hewan yang sehat

Menurut dia, di seluruh Indonesia kasus PMK terdapat di 180 kabupaten/kota. Bahkan, ada beberapa desa yang berstatus zona merah.

“Khusus daerah merah, tidak boleh keluar hewan dalam keadaan hidup. Ini sudah dipantau oleh gugus tugas kabupaten,” katanya.

Sebelum melakukan penyuntikan vaksin, pagi harinya Syahrul memimpin Apel Siaga PMK di Halaman Kantor Bupati Sukoharjo. Pada apel tersebut ia memberikan semangat kepada semua mitra kerja untuk bersama-sama membantu peternak atau mengakselerasi tindakan penanganan PMK.

“Pengendalian PMK harus dilakukan dengan serius dan berusaha sekuat-kuatnya agar wabah PMK tereliminasi dan bahkan hilang di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Bagas Windaryatno mencatat di Kabupaten Sukoharjo ada sebanyak 511 ekor ternak yang terjangkit wabah PMK.

Ia mengatakan hewan ternak ini tersebar di tujuh kecamatan, yakni Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Tawangsari, Weru, Grogol, dan Nguter.

Usai temuan PMK tersebut, dikatakannya, seluruh pasar hewan di Kabupaten Sukoharjo masih ditutup sementara dengan tujuan pengendalian wabah PMK.

“Penutupan pasar ini untuk mengawasi lalu lintas hewan,” katanya.

Baca juga: Gubernur Khofifah kawal langsung vaksinasi PMK di Jatim

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meresmikan kendaraan transportasi bermesin listrik jenis minibus untuk mengantar warga dari Stasiun Duri ke Taman Baharia Pantai Indah Kapuk (PIK) II.

“Hari ini kita menyaksikan peresmian kendaraan listrik dari stasiun duri ke PIK demi peningkatan layanan kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat meresmikan kendaraan listrik itu Stasiun Duri, Jakarta Barat, Jumat.

Syafrin mengatakan, penggunaan transportasi bermesin listrik ini sangat didukung oleh pemerintah lantaran dapat mengurangi polusi udara.

Nantinya, katanya, satu unit mobil listrik ini akan dilakukan uji coba selama tiga bulan operasi dari Stasiun Duri ke PIK.

“Selama operasional akan dilakukan pengawasan dan evaluasi. Pertama, spesifikasi kendaraan apakah sesuai dengan karakteristik jalan di DKI,” kata Syafrin.

Baca juga: Anies prioritaskan elektrifikasi kendaraan angkutan umum

Selain itu, pihaknya juga akan memeriksa aspek keselamatan kendaraan, telah memenuhi standar atau tidak.

Selanjutnya, pihaknya akan menyesuaikan waktu operasi dengan titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pihaknya akan menilai apakah kendaraan listrik itu layak beroperasi di wilayah Ibu Kota atau tidak.

Di saat yang sama, CEO PT Rancang Olah Nusantara (TRON), David Santoso, selaku penyedia mobil listrik mengaku siap membantu pemerintah dalam urusan moda transportasi listrik.

Menurut David, penggunaan transportasi umum berbasis listrik sudah menjadi kebutuhan di kota besar seperti DKI Jakarta.

Baca juga: DKI berencana luncurkan kendaraan dinas listrik setelah TransJakarta

Oleh karena itu, pihaknya hadir untuk memberikan fasilitas tersebut kepada masyarakat.

“Khususnya bagi karyawan yang bermobilisasi dan bekerja di daerah sekitar PIK agar dapat lebih menghemat waktu dan biaya dalam perjalanan,” katanya.

Angkutan khusus TRON Shuttle ini dilengkapi dengan beragam perangkat untuk pengawasan kendaraan dan kenyamanan penumpang.

Beberapa teknologi canggih yang ada di kendaraan seperti GPS, CCTV, kamera sensor Jalan (ADAS), kamera sensor pengawasan pengemudi (DSM), LED, serta perangkat Tap on Bus untuk pembayaran non tunai.

Kapasitas kendaraan jenis bus kecil ini pun bisa menampung sebanyak tujuh orang termasuk pengemudi.

Baca juga: PLN siapkan cadangan energi dukung alih energi transportasi ke listrik

David memastikan selama uji coba, kendaraan ini akan beroperasi secara gratis.

Untuk penentuan tarifnya akan disesuaikan pasca tiga bulan uji coba. “Kita akan lihat animo masyarakat selama uji coba,” jelas David.