Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), menguji coba tiga bus listrik selama tiga bulan dengan rute Kampung Melayu – Tanah Abang (5F).

Direktur Utama PT TransJakarta Mochammad Yana Aditya di Jakarta, Rabu, menjelaskan tiga bus listrik itu berasal dari Zhongtong, Skywell dan Golden Dragon.

“Uji coba selama tiga bulan, apakah nanti kondisi sesuai standar kita, bagaimana kita, segala macam, setelah itu baru kita masuk ke proses pengadaan,” kata Yana.

Yana menambahkan uji coba itu juga untuk mengetahui ketahanan baterai, serta memastikan sertifikasi kesesuaian terhadap kebutuhan TransJakarta.

Baca juga: Transjakarta-Switch Mobility tandatangani MoU hadirkan bus listrik

Masing-masing bus listrik memiliki keunggulan seperti Zhongtong yang dengan kapasitas baterai sebesar 350 kWh dengan dua pengisian daya, yakni satu mode lambat dan satu cepat.

Skywell sendiri dilengkapi baterai Lithium Ion Phosphate (LiFePo4) berdaya 322 kWh dengan proses pengisian daya selama dua jam.

Sementara Golden Dragon memiliki kapasitas baterai sebesar 326 kWH dengan kecepatan pengisian daya selama 60 menit.

“Ke depan kita akan coba kendaraan mikro bus listrik. Kita berharap dukungan untuk bisa masuk dalam tahap uji coba tersebut,” ujar Yana.

Kepala Ekonom Citibank Indonesia Helmi Arman Mukhlis menyatakan hasil atau keuntungan dari adanya commodity boom harus diinvestasikan agar dampak bagi perekonomian Indonesia lebih panjang dan berkelanjutan.

“Rezeki tak terduga ini (commodity boom) perlu diinvestasikan kembali atau didaur ulang ke sektor ekonomi lain, sehingga berdampak positif bagi perekonomian,” katanya dalam Asian Development Bank (ADB) Indonesia bertajuk Indonesia Development Talk 6 di Jakarta, Rabu.

Helmi menjelaskan sebenarnya keuntungan Indonesia dari kenaikan harga komoditas global atau commodity boom ini lebih banyak dirasakan oleh perusahaan atau korporasi dibandingkan masyarakat.

Ia menyebutkan masyarakat yang menerima dampak positif dari commodity boom juga hanya mereka yang benar-bener bergelut di sektor kelapa sawit dan hasil yang dirasakan juga relatif lebih kecil.

“Memang beberapa rumah tangga misalnya terlibat dalam produksi buah sawit ikut menerima rezeki, namun jumlahnya yang didapatkan relatif lebih kecil dibanding perusahaan besar,” jelas Helmi.

Baca juga: Mendag: Harga komoditas tinggi peluang ciptakan nilai tambah

Di sisi lain ia mengatakan kenaikan pendapatan korporasi lebih berasal dari harga komoditas dan bukan dari sisi volume.

Sementara dari sisi masyarakat, mereka justru mendapat tantangan dari adanya commodity boom ini yaitu meningkatnya inflasi yang berimplikasi terhadap naiknya harga di tingkat konsumen.

Terlebih lagi, kenaikan harga energi sebagai imbas situasi geopolitik yang tidak menentu juga menyebabkan pembengkakan pada belanja pemerintah karena adanya pemberian subsidi sebagai kompensasi bagi masyarakat.

“Ingat, rezeki nomplok yang diterima perusahaan disebabkan oleh kenaikan harga bukan karena kenaikan volume, sehingga ini tidak berarti aktivitas ekonomi langsung yang mendorong pertumbuhan PDB,” katanya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung pengembangan kendaraan Euro 4 sebagai langkah konkret dalam menghadapi isu lingkungan dan perubahan iklim.

Pada 2030 penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ditargetkan sebesar 29 persen secara mandiri atau 41 persen jika mendapat dorongan internasional.

“Penerapan ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk kesiapan industri otomotif untuk menghasilkan produk yang dapat memberikan kontribusi pada pengurangan emisi serta lebih ramah lingkungan,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.

Taufik menyampaikan hal itu saat mewakili Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada Peluncuran Mecedez-Benz Axor Euro 4 di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Semakin tinggi standar Euro yang ditetapkan, kata dia, semakin kecil batas kandungan gas karbondioksida, nitrogen oksida, karbonmonoksida, volatil hidrokarbon, dan partikel lain yang dapat berdampak negatif pada manusia dan lingkungan.

“Guna mendukung tujuan tersebut, misalnya dari sisi penyediaan bahan bakar, pemerintah telah mengimplementasikan standar dan mutu (spesifikasi) BBM jenis solar 51 dengan kandungan sulfur 50 ppm (setara Euro 4) dengan nama dagang Pertamina Dex,” paparnya.

Baca juga: Dirjen: Kendaraan bermotor harus didorong berstandar emisi Euro 6

Kemenperin optimistis peralihan Euro 2 menjadi Euro 4 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta memberikan berbagai keuntungan, diantaranya dapat menurunkan beban emisi dan polusi udara, meningkatkan performa kendaraan menjadi lebih baik dengan meningkatnya kualitas mesin dan bahan bakar, serta meningkatkan peluang ekspor bagi industri otomotif nasional.

Industri otomotif merupakan kontributor utama terhadap PDB industri alat angkutan. Pada triwulan I tahun 2022, kinerja industri alat angkutan mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 14,2 persen secara year on year (y-on-y).

Saat ini potensi industri otomotif Indonesia didukung oleh 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun dan berkontribusi terhadap devisa, antara lain melalui investasi yang mencapai Rp71,35 triliun.

“Selain itu dampak berantai dari aktivitas industri otomotif telah menyerap tenaga kerja langsung 38 ribu orang serta lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut,” Taufiek.

Merdeka.com – Merdeka.com – Meski pemerintah telah mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya pada 23 Mei lalu, namun harga tandan buah segar sawit (TBS) di banyak daerah masih anjlok. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung.

“Hingga hari ini, harga TBS masih anjlok. Menteri Perdagangan harus bertanggung jawab,” kata Gulat, Jakarta, Minggu (5/6).

Gulat juga mengkritisi kebijakan Kementerian Perdagangan terkait penyediaan minyak goreng. Di antaranya peraturan tentang domestic market obligation (DMO) dan DPO (domestic price obligation).

“Bongkar pasang kebijakan seperti ini pada akhirnya hanya membuat petani sawit sengsara,” terangnya.

Beban lain bagi industri sawit, kata dia, adalah tingginya pajak ekspor dan pungutan ekspor (levy). Total pajak ekspor dan levy yang dibayarkan pelaku usaha sawit mencapai USD575 per ton CPO yang diekspor. Beban yang besar ini pada akhirnya juga akan ditanggung oleh petani sawit karena harga TBS tidak akan pernah bisa pararel dengan harga CPO di pasar internasional.

“Dalam sejarah, mungkin sawit satu-satunya komoditas yang dipaksa untuk menanggung beban pungutan hingga setengah harga barangnya, yang ujung-ujungnya dibebankan ke petani,” klaim Gulat.

Dari pantauan Apkasindo, saat ini beberapa pabrik kelapa sawit mulai menolak pembelian TBS petani dengan alasan tanki penuh karena kesulitan menjual CPO. Penuhnya tanki ini diduga karena hingga dua pekan pencabutan larangan ekspor CPO, belum ada pengapalan ekspor sama sekali.

146 kabupaten kota dari 22 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua, harga TBS Petani sudah semakin anjlok.

“Rata-rata harga kini tinggal Rp1.900 per kilogram untuk petani swadaya (nonmitra), dan Rp2.240 perkilogram untuk petani bermitra,” ujar Gulat.

Beban petani terus bertambah dengan dengan adanya kenaikan harga pupuk hampir 300 persen. “Harga TBS telah anjlok sekitar 55-60 persen jika dibandingkan sebelum larangan ekspor diberlakukan,” pungkasnya.