– Pemerintah Indonesia telah menyepakati perubahan jadwal libur dan cuti bersama lebaran 2023. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Dilansir dari laman setkab.go.id, cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi telah diubah dan ditambahkan satu hari. Jika pada awalnya jadwal cuti bersama 2023 berjumlah empat hari pada 21,24,25, dan 26 April 2023, kemudian hasil Rapat Koordinasi Evaluasi cuti bersama diubah menjadi tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023.

Jadwal Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2023

Perubahan cuti bersama lebaran 2023 diputuskan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tentang Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2023 di Kantor Kemenko PMK, 29 Maret 2023 lalu.

“Presiden RI meminta agar libur cuti bersama pada tanggal 21, 24, 25, 26 April 2023, yang sesuai SKB 3 Menteri Tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2023 diubah menjadi 19, 20, 21, 24, 25 April 2023. Dalam hal ini, cuti bersama digeser maju dan ditambahkan satu hari libur cuti bersama pada tanggal 19 April 2023,” ujar Menteri Koordinasi PMK, Muhadjir dalam keterangan pers

Setelah adanya perubahan SKB Tiga Menteri, berikut jadwal libur lebaran dan cuti bersama 2023 terbaru:

– 22-23 April 2023: Libur Hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah (tanggal pasti lebaran menunggu pengumuman resmi pemerintah).

– 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023: Jadwal cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Alasan Perubahan Jadwal Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2023

Perubahan tanggal dan penambahan satu hari libur cuti bersama 2023 ini dilakukan bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengambil cuti lebih awal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan masa pada puncak mudik. Pasalnya, diperkirakan puncak mudik akan jatuh bersamaan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, yakni 21 April 2023.

“Puncak arus mudik waktunya diperkirakan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri 2023 yakni 21 April 2023. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan diperkirakan, sekitar 123 juta masyarakat akan melakukan mudik pada tahun ini, dan ini mengalami kenaikan drastis dari tahun lalu,” ujar Muhajir.

Tak hanya itu, dilansir dari laman kemenkopmk.go.id, Menko PMK juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan penambahan cuti bersama ini dengan membuat rencana mudik lebaran secara matang dan dari jauh-jauh hari. Perencanaan tersebut perlu dipersiapkan agar terhindar dari kemacetan dan ketidaknyamanan selama di perjalanan.

Kalender Cuti Bersama 2023 dan Libur Nasional

Dalam SKB terbaru 29 Maret 2023, diatur juga tentang hari libur nasional yang terjadi sepanjang tahun ini. berikut jadwal libur nasional 2023:

– 1 Januari 2023: Tahun Baru 2023 Masehi

– 22 Januari 2023: Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

– 18 Februari 2023: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

– 22 Maret 2023: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

– 7 April 2023: Wafat Isa Al Masih

– 22-23 April 2023: Hari Raya Idul Fitri 1444 H

– 1 Mei 2023: Hari Buruh Internasional

– 18 Mei 2023: Kenaikan Isa Al Masih

– 1 Juni 2023: Hari Lahir Pancasila

– 4 Juni 2023: Hari Raya Waisak 2567 BE

– 29 Juni 2023: Hari Raya Idul Adha 1444 H

– 17 Agustus 2023: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

– 28 September 2023: Maulid Nabi Muhammad SAW

– 25 Desember 2023: Hari Raya Natal

Itulah jadwal libur dan cuti bersama lebaran 2023. Semoga bermanfaat.

 – Sejumlah eks komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, aktivis antikorupsi, dan beberapa pegawai mengadukan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas. Aduan tersebut soal dugaan pelanggaran kode etik dan perbuatan dengan potensi pidana yang dilakukan pimpinan KPK itu. Firli diduga membocorkan dokumen penyelidikan kasus korupsi tukin di Kementerian ESDM.

“Kami di sini mewakili sekitar 56 orang lebih, baik perorangan maupun organisasi melaporkan dugaan pelanggaran etik dan potensi pidana yang dilakukan oleh Firli Bahuri kepada Dewas KPK,” kata salah satu pelapor, Saut Situmorang, pada Senin, 10 April 2023.

Pelaporan yang dilakukan para aktivis itu diwarnai aksi teatrikal bertema Firli Bahuri yang disebut sebagai bersalah dalam kasus tersebut. Sejumlah mantan pimpinan KPK seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan juga Saut Situmorang hadir dalam aksi tersebut. Selain itu, terdapat juga mantan pegawai KPK seperti Novel Baswedan, Praswad Nugraha, Giri Suprapdiono.

Mantan Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saut Situmorang (tengah), Mantan Ketua KPK 2011-2015 Abraham Samad (kiri), dan mantan penasihat KPK Abdullah Hahemahua memberikan statement sebelum melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri kepada Dewas terkait kebocoran dokumen penyelidikan

Berikut profil singkat sejumlah aktivis antikorupsi yang turut melaporkan Firli Bahuri;

1. Saut Situmorang

Thony Saut Situmorang merupakan eks pimpinan KPK periode 2015-2019. Saut menjadi 1 dari 4 Wakil Ketua KPK mendapatkan Agus Rahardjo selaku Ketua KPK. Dia mengundurkan diri pada 12 September 2019. Pengunduran diri tersebut lantaran kasus revisi Undang-undang atau UU KPK.

2. Bambang Widjojanto

Bambang Widjojanto eks Wakil Ketua KPK ini adalah seorang pengacara Indonesia. BW, sapaannya, pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri KontraS atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama almarhum Munir. Selain itu, BW termasuk pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional atau KRHN dan Indonesian Corruption Watch (ICW).

3. Abraham Samad

Abraham Samad merupakan seorang Pengacara Indonesia. Dia pernah menjadi Ketua KPK periode 2011–2015. Abraham dikenal atas ketegasannya dalam memberantas Korupsi di Indonesia.

4. Usman Hamid

Usman Hamid merupakan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia. Dia dikenal sebagai aktivis yang tergabung bersama KontraS. Dia pernah terlibat mengusut tuntas atas insiden penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998.

Usman Hamid juga dikenal sebagai Usman Hamid dikenal sebagai pembela komunitas LGBT. Dia menolak putusan pemecatan terhadap setidaknya 15 anggota TNI yang diduga melakukan hubungan seksual sesama jenis. Menurutnya, pemecatan itu sangat tidak adil dan berbau kebencian terhadap kelompok LGBT.

5. Denny Indrayana

Denny Indrayana adalah seorang aktivis dan akademisi Indonesia. Dia pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011-2014. Sebelumnya adalah Staf Khusus Presiden Bidang Hukum pada 2008-2009, serta Stafsus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN periode 2009-2011). Denny juga dikenal sebagai salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

6. Abdullah Hehamahua

Abdullah Hehamahua adalah mantan penasihat KPK periode 2005-2013. Dia dikenal luas di kalangan masyarakat karena sering menjadi pemberitaan media. Selain pernah menjabat sebagai penasihat KPK, ia juga menjabat sebagai penasihat di Yayasan Pendidikan Palembang.

7. Praswad Nugraha

Praswad Nugraha atau dikenal sebagai Bung Praswad adalah seorang aktivis dan pejuang antikorupsi. Saat ini Praswad adalah Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai penyidik senior di KPK dengan pengalaman 15 tahun di lembaga itu..Dia pernah membongkar kasus-kasus mega korupsi baik di dalam maupun di luar negeri.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sekaligus loyalis Anas Urbaningrum, Gede Pasek Suardika menanggapi Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief yang menyarankan Anas meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY setelah bebas dari lapas Sukamiskin. Pasek malah menyarankan SBY untuk meminta maaf kepada Anas selagi masih dalam bulan suci Ramadan.

“Namanya saran silakan saja. Saya pun sama, menyarankan SBY mumpung bulan suci Ramadan dan Mas Anas baru keluar setelah 10 tahun lamanya, ini momen bagus SBY meminta maaf kepada AU,” kata Pasek saat dihubungi, Senin, 10 April 2023.

Pasek menjelaskan, SBY hendaknya meminta maaf atas sejumlah hal. Misalnya, kata dia, SBY mestinya meminta maaf atas pidato dari Jeddah yang memaksakan kasus Anas disegerakan. Akibatnya, kata dia, surat perintah penyidikan bocor ke Istana oleh oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mentersangkakan Anas, padahal gelar perkara belum dilakukan.

Selain itu, menurut Pasek, SBY hendaknya meminta maaf atas upaya kudeta di Majelis Tinggi Partai Demokrat atas jabatan Ketua Umum Anas saat belum jadi tersangka. Adapun SBY merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sementara Anas merupakan bekas Ketua Umum.

Pasek turut menilai SBY mestinya meminta maaf kepada Anas atas tuduhan konspirasi kasus E-KTP saat Anas masih dalam penjara. Padahal, kata Pasek, tuduhan itu hoax dan fiktif.

Di sisi lain, Pasek menyebut SBY hendaknya meminta maaf karena tidak konsisten memberlakukan pakta integritas bahwa tersangka, terdakwa, dan terpidana mesti mundur dan berhenti dari Partai Demokrat. Pasek mengatakan saat ini Partai Demokrat membuktikan bahwa mantan narapidana malah mendapatkan jabatan tinggi.

“Dan masih banyak lagi yang harus dan sebaiknya SBY meminta ke AU untuk dimaafkan. Mari gunakan hati yang jernih dan tegar mengakui semua itu. Dan saya yakin Andi Arief tidak mengerti soal itu dengan detail,” kata dia.

Pasek turut menegaskan bahwa Anas tidak membawa dendam saat keluar penjara. Menurut dia, Anas hanya berikhtiar untuk berjuang mencari keadilan atas kriminalisasi terhadap dirinya.

“Setelah bebas baru mulai bisa melangkah berjuang,” kata Pasek.

Adapun Pasek sebelumnya merupakan kader Partai Demokrat sebelum mendirikan PKN. Saat menjadi kader Demokrat, Pasek dikenal dekat Anas Urbaningrum.

Kedekatan Pasek dengan Anas bisa dilhat ketika dirinya menjadi Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang didirikan Anas. Pasek juga menemani Anas ketika diperiksa oleh KPK dan ditahan di rumah tahanan komisi antikorupsi.

Andi Arief Sarankan Anas Minta Maaf ke SBY

Andi Arief menyampaikan ucapan selamat menghirup udara bebas kepada bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Kepada Anas, Andi berpesan agar memulai hidup baru yang lebih baik. Dia mengatakan tiap orang punya masa kelam, namun bisa memperbaiki diri kemudian.

“Lingkungan politik akan menjadi salah satu yang menentukan. Semoga lingkungan politik setelah keluar dari Sukamiskin yang menjadi pilihan adalah yang bersih hati, pikiran dan tindakan,” kata Andi dalam keterangannya, Senin, 10 April 2023.

Andi menyarankan Anas meminta maaf secara terbuka kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Selain itu, ia juga menyarankan Anas meminta maaf kepada seluruh kader Demokrat yang hampir karam saat dipimpinnya.

“Sebagai sahabat saya menyarankan AU memilih meminta maaf terbuka kepada Bapak SBY dan seluruh kader Demokrat yang hampir karam saat dipimpinnya. Mungkin di situlah hati yang bersih akan muncul,” kata dia.

Anas sebelumnya dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dari sejumlah proyek pemerintah, termasuk Hambalang. Ia divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Tak hanya itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS sebab terbukti melakukan tindak pidana korupsi.