– Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio menilai kebijakan larangan buka bersama atau bukber untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat sebagai hal yang membingungkan.

Agus mengatakan, surat yang menjadi rujukan kebijakan tersebut adalah surat internal antara Presiden dengan Kementerian/Lembaga (K/L).

“Kan itu ada tulisan rahasia, tapi zaman sekarang yang namanya rahasia ya beredar, sehingga kalimat isinya harusnya tidak begitu,” ujar Agus saat dihubungi Tempo pada Jumat, 24 Maret 2023.

Agus menyebut, ketika pertama kali melihat suratnya dia berpikir itu untuk umum. Padahal, tulisan ‘kepada yang terhormat’ jelas untuk pimpinan K/L, Kapolri, dan Panglima TNI. “Cuma di isi suratnya itu berlakunya umum,” tutur Agus.

Menurut Agus, pandemi Covid-19 juga tidak bisa menjadi alasan kebijakan tersebut. Sebab, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengumumkan pandemi telah usai, hanya masyarakat dihimbau berhati-hati.

“PPKM sudah hilang, Presiden sudah mantu gede-gedean, sudah ada di parpol, konser, pertandingan, tapi dibilang itu alasan Covid-19. Jadi ya bingung,” ungkapnya.

Di sisi lain, Agus menilai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ikut terdampak atas kebijakan ini jika tidak ada bukber.  “Jadi ya memang membingungkan, kebijakan (bikin) bingung,” tutur Agus.

 – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerima laporan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ihwal rencana menawarkan saham Bandar Udara atau Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, ke luar negeri. Sejumlah perusahaan dari Arab Saudi, India, hingga Singapura rencananya akan ditawari untuk membeli Bandara Kertajati. Jokowi memerintahkan Budi Karya untuk segera menjalankan rencana itu sekaligus mengingatkan bahwa ada regulasi yang harus ditaati.

“Saya beberapa kali bertemu dengan Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) untuk membahas ini agar tidak ada pelanggaran,” kata Budi saat ditemui selepas rapat bersama Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023.

Budi tidak merinci regulasi yang dimaksud. Ia hanya menyampaikan bahwa kementerian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengawal proses penawaran saham ini. “Tentu sesuai ketentuan, apakah equity, apakah joint venture seperti di Kualanamu (Bandara Kualanamu, Sumatera Utara),” kata Budi.

Sejak diresmikan Jokowi pada 2018, Bandara Kertajati masih sepi peminat sampai hari ini. Akhir 2019, Budi mengatakan persoalan utama pengoperasian Bandara Kertajati adalah belum tersedianya akses langsung yang menghubungkan antara Kota Bandung dan Kertajati.

“Saat ini akses yang menghubungkan Bandung dengan Kertajati, yaitu Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), belum selesai,” ujar Budi Karya di kantornya, Selasa, 14 Oktober 2019.

 – Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang kegiatan buka puasa bersama (Bukber) melalui surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Larangan Jokowi itu mendapat sorotan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lantas, apa kata mereka?

PKS: Jokowi kurang ramah dengan umat Islam

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan arahan Presiden Jokowi yang melarang buka puasa bersama mengesankan Jokowi kurang ramah dengan umat Islam.

“Kasihan Presiden, sepertinya ada pembisik yang salah kasih masukan. Dengan adanya larangan seperti ini, akan mengesankan beliau kurang ramah dengan umat Islam,” kata Aboe dalam keterangannya, Jumat, 24 Maret 2023.

Jika alasan berbuka puasa bersama karena Covid-19, kata dia, maka masyarakat pasti ingat hajatan mantu Presiden Jokowi.

Aboe menjelaskan, untuk pengamanan hajatan saja membutuhkan lebih dari dua ribu orang. Sementara tamu undangan mencapai enam ribu orang. Dia mengatakan acara hajatan mantu Jokowi bisa digelar dan aman-aman saja.

Aboe juga menyoroti gelaran konser Black Pink yang digelar beberapa hari lalu. Acara itu dilangsungkan dengan 70 ribu penonton, tanpa alasan Covid-19 dalam penyelenggaraannya.

“Tapi kenapa tetibanya saat Ramadan, orang mau buka puasa bersama, alasan Covid-19 kembali muncul?” ujarnya.

Oleh sebab itu, Aboe mempertanyakan alasan di balik terbitnya surat arahan Jokowi. Menurut dia, sebuah kebijakan yang diambil mestinya didasarkan pada perlakuan yang setara.

“Jika yang lain bisa ngumpul-ngumpul sampai ribuan orang, kenapa saat buka puasa bersama hal ini jadi dilarang?” kata dia.

– Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media, Faldo Maldini, mengkritik balik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, organisasi yang dulu dia pimpin. BEM UI mengecam Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta mengunggah meme bergambar Ketua DPR Puan Maharani bertubuh tikus.

Faldo Maldini menyebut BEM UI memang diisi mahasiswa yang pintar dengan pikiran yang suka berbeda. Ia mempersilahkan semua pihak menilai kritikan dari BEM UI, sebab Perpu Cipta Kerja nyatanya sudah diselenggarakan sesuai dengan prinsip dan prosedur.

“Di sisi lain, mereka juga kadang naif,” kata Faldo yang juga mantan Ketua BEM UI ini dalam keterangan kepada wartawan, Kamis, 23 Maret 2023.

Faldo lalu menuduh banyak banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangan di BEM UI. “Narasinya mirip kayak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang didanai asing, juga kelompok antipemerintah yang dari awal asal bukan Jokowi, biar laku dagangannya di 2024 nanti,” kata mantan politikus Partai Amanat Nasional atau PAN, yang kemudian hengkang ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini.

Faldo lantas mengklaim partisipasi bermakna dalam Perpu Cipta Kerja sudah dilakukan. Satgas Cipta Kerja, kata dia, setiap hari membuat kegiatan di semua daerah.

“Kalau anda yang tidak pernah ikut, maka partisipasinya jadi tidak bermakna? Kalau emang peduli, ya datang dari kemaren-kemaren. Tapi kalau cuma teriak begini ya silakan aja, apalagi kalau cuma itu kemampuan terbaik anda,” kata Faldo yang juga pernah menjabat sebaga Ketua DPW PSI Sumatera Barat ini.

Jokowi meneken UU Cipta Kerja pada 2 November 2020. Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan produk hukum bikinan Jokowi ini inkonstitusional bersyarat. MK memberi waktu Jokowi memperbaikinya dalam 2 tahun.

Bukannya memperbaiki, Jokowi malah menerbitkan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 2 dan 3 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP, Perpu Cipta Kerja ini harus disahkan DPR pada rapat paripurna masa sidang III yang berakhir 16 Februari 2022 atau masa sidang pertama setelah Perpu terbit.

Tapi DPR belum mengesahkannya sampai 16 Desember. Baru pada 21 Maret, DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi UU
dalam rapat paripurna masa sidang IV yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Para Guru Besar Hukum Tata Negara sepakat, tindakan Jokowi dan DPR ini melanggar konstitusi.

Sehari kemudian, 22 Maret, Aliansi BEM se-UI mengeluarkan pernyataan sikap yang pada intinya mengecam Jokowi dan DPR yang telah mengkhianati UUD 1945 melalui pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka mendesak Jokowi dan DPR membatalkan UU Cipta Kerja ini.

“Mengajak seluruh elemen masyarapat sipil untuk bersama-sama menyuarakan perlawanan terhadap pengesahan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja,” demikian tuntutan mereka.

Tak hanya itu, BEM UI juga mengunggah cuitan di akun Twitternya yang menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat. Dalam cuitan itu disertai meme bergambar Ketua DPR Puan Maharani bertubuh tikus dengan dua tikus yang keluar dari gedung kura-kura.

“Keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini,” kata Ketua BEUM UI Melki Sedek Huang saat dihubungi, Kamis, 23 Maret 2023.

Melki mengatakan DPR tak pantas lagi menyandang nama sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, kini DPR lebih pantas disebut sebagai Dewan Perampok, Penindas ataupun Penghianat Rakyat.