– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari memaparkan tak ada larangan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi panitia ad hoc Pemilu 2024. Menurut Hasyim, larangan hanya jika ASN menjadi anggota struktural di KPU pusat ataupun daerah.

“Untuk badan ad hoc KPU, seperti anggota PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa/kelurahan, atau KPPS, tidak diatur dilarang menduduki jabatan dalam pemerintahan. Itu tidak ada aturannya,” ujar Hasyim di TMII, Jakarta Timur, Jumat, 13 Januari 2023.

Selain itu, Hasyim mengatakan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, menyebutkan seorang PNS dapat menaiki komisioner atau hakim di suatu institusi. Namun, ASN tersebut harus diberhentikan sementara dan dapat kembali menjabat kembali setelah masa jabatan selesai.

“Pertanyaannya PPK, PPS, KPPS itu komisioner atau bukan? Dari Kemendagri di tegas kan ASN dapat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS. Kalau soal integritas dan netralitas mereka terikat pada sumpah jabatan,” kata Hasyim.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut tak masalah seorang ASN menjadi panitia penyelenggara Pemilu 2024. Alasannya, Ma’ruf menyebut kebijakan tersebut hanya sementara dan untuk daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi sebagai panitia Pemilu, seperti daerah terdepan, terpencil, tertinggal (3T).

“Keterlibatan ASN itu memang untuk daerah-daerah yang memang sulit untuk merekrut masyarakat sipil, sehingga ketika itu ada kesulitan, maka ASN ini menjadi semacam petugas ad hoc (sementara),” ujar Ma’ruf.

Alasan kedua, sambung Wapres, asas netralitas juga mengikat panitia penyelenggara Pemilu. Sehingga, seorang ASN yang menjadi panitia Pemilu akan tetap terjaga kewajiban netralitasnya.

Sebagai informasi, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

– Sesaat sebelum peralihan tahun, tepatnya 30 Desember 2022, Presiden Jokowi secara resmi menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Perpu tersebut kemudian menuai banyak kritik lantaran dinilai telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Para pengamat menilai perpu hanya dapat dikeluarkan pada masa kondisi genting. Sementara itu, situasi hari ini tidak memenuhi kriteria untuk mengesahkan perpu tersebut. Lantas, selain Perpu Cipta Kerja, apa saja perpu yang pernah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi?

1. Perpu Nomor 1/2015 tentang Tipikor

Presiden Jokowi menandatangani Perpu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 18 Februari 2015. Perpu tersebut diterbitkan dengan mempertimbangan kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kekosongan pimpinan tersebut dinilai mengganggu kinerja KPK. Karena itu, untuk menjaga kelangsungan dan kesinambungan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah memandang perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara pimpinan KPK.

2. Perpu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu ini disahkan langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada 25 Mei 2016.

Perpu tersebut diterbitkan sebagai upaya melindungi anak-anak Indonesia dari tindak kejahatan seksual yang semakin mengkhawatirkan dan dianggap sebagai kejahatan serius dengan memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku.

3. Perpu Nomor 1/2017 tentang Kepentingan Pajak

Presiden Jokowi menandatangani Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017. Perpu tersebut diterbitkan setelah Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian perpajakan internasional yang berkewajiban untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis.

Menurut perpu ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan lainnya.

4. Perpu Nomor 2/2017 tentang Ormas

Pemerintahan Jokowi mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 10 Juli 2017. Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Wiranto, menyebut perpu tersebut diterbitkan untuk menertibkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

5. Perpu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara di Kala Pandemi

Presiden Jokowi menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang ditandatangani pada 31 Maret 2020.

Perpu ini menyebutkan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud dalam rangka penanganan pandemi (Covid-19) dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

6. Perpu Nomor 2/2020 tentang Pilkada

Presiden Jokowi menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang ditandatangani pada 4 Mei 2020.

Perpu tersebut mengabsahkan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak pada 2020. Penundaan tersebut disebabkan kondisi pandemi yang dinilai tidak memungkinkan diadakannya pemilihan.

7. Perpu Nomor 1/2022 tentang Pemilu

Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Perpu tersebut disebut diterbitkan sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilu di IKN dan di empat DOB, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

8. Perpu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja

Perpu Cipta Kerja merupakan perpu teranyar yang dikeluarkan akhir tahun silam. Dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penerbitan perpu tersebut didasarkan pada sejumlah alasan, seperti Perang Rusia-Ukraina dan antisipasi terhadap kondisi ekonomi global.