– Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menambah 190 bus listrik. Pengadaan bus listrik Transjakarta itu akan  menggunakan APBD 2023.

“Tahun depan ada penambahan 190 bus listrik,” kata Syafrin saat ditemui kawasan Monas usai Apel Operasi Lilin, Kamis, 22 Desember 2022.

Kadishub DKI Jakarta itu mengatakan penambahan tersebut dilakukan sesuai rencana kerja PT Transjakarta. “Rencana kerja anggaran perusahaan TJ, tahun depan kita akan operasional total sebanyak 220 bus listrik,” ujarnya.

Pada saat ini ada 30 unit bus listrik Transjakarta yang beroperasi di Ibu Kota. 

Sebelumnya, mantan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggunakan 200 unit kendaraan listrik mulai digunakan pada 2023 untuk mendukung peningkatan kualitas udara.

“Tahun depan akan kami siapkan tidak kurang dari 100 dan juga kendaraan roda dua tidak kurang dari 100,” kata Riza Patria pada peringatan Hari Perhubungan Nasional di Jakarta, Sabtu, 17 September 2022.

Namun, Riza belum memberikan detail anggaran yang disiapkan untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik tersebut.

Ia menjelaskan, rencana pengadaan kendaraan dinas untuk operasional dengan bahan bakar listrik itu dilakukan bertahap dan akan terus ditambah.

Dia mengharapkan masyarakat juga mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan kualitas udara bersih di Jakarta. Salah satunya dengan beralih menggunakan transportasi umum massal.

Disebutkan bahwa TransJakarta berencana menambah bus listrik menjadi 100 unit hingga akhir tahun ini. Tahun 2023, rencananya juga akan ditambah sebanyak 100 unit bus listrik.

Baca juga: Bus Transjakarta 

– Badan Musyawarah atau Bamus Betawi dan Bamus 1982 resmi melebur menjadi Majelis Amanah Kaum Betawi.

Penyatuan dua Bamus Betawi ini dilaksanakan dalam Acara Deklarasi Majelis Amanah Kaum Betawi di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis, 22 Desember 2022.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang turut hadir mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini.

“Hari ini hari bagus, 22/12/2022 jam dua (14.00 WIB) telah dideklarasikan Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi atas deklarasi Kaum Betawi, Majelis Amanah Kaum Betawi,” kata Heru dalam sambutannya di acara tersebut.

Heru berharap, penyatuan kedua Bamus Betawi akan membawa dampak baik dalam pembangunan Jakarta.

“Semoga optimis ini kita dapat teruskan untuk menjalankan, mendukung kegiatan pembangunan wilayah Jakarta yang kita cintai,” jelas dia.

Selain Heru, acara Deklarasi Majelis Amanah Kaum Betawi ini juga dihadiri sejumlah pejabat DKI, seperti Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Pj Sekda DKI Uus Kuswanto, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Iwan Henry, anggota DPD RI Sylviana Murni serta sejumlah kepala dinas DKI Jakarta lainnya.

Kemudian ada mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke serta eks Wakil Gubernur Eddie Marzuki Nalapraya.

Acara ini menjadi penanda bersatunya Bamus Betawi dan Bamus 1982. Peresmian secara simbolis dilakukan dengan penandatanganan dokumen deklarasi. Berdasarkan pantauan Tempo, Eddie Marzuki, Fauzi Bowo, Heru Budi, hingga Prasetyo Edi secara bergantian menandatangani dokumen tersebut.

Peresmian ini lantas disambut riuh tepuk tangan tamu undangan yang hadir. Setelah itu, dilakukan pengukuhan Marullah Matali sebagai Ketua Majelis Amanah Kaum Betawi ini.

 – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut dirinya salah mengisi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2021 setelah dinyatakan sebagai salah satu pejabat terkaya di Pemprov DKI Jakarta. “Ada kesalahan dalam pengisian data, nanti saya perbaiki,” kata Arifin setelah mengikuti rapat pimpinan terkait kesiapan Natal dan Tahun Baru di Balai Kota Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022.

Ia tidak membeberkan penyebab kesalahan pengisian data LHKPN periode 2021 namun mengakui salah ketika mengisi laporan harta kekayaan. Arifin mengaku saat ini dirinya sedang menghitung jumlah harta sesungguhnya yang diperoleh selama 2021. “Lagi dihitung, yang jelas ada kesalahan,” ucapnya seperti dikutip dari Antara.

Berdasarkan data LHKPN KPK secara elektrionik (eLHKPN), Arifin mencatat harta kekayaan pada 2021 mencapai total Rp24.597.000.000 yang dilaporkan pada Maret 2022. Arifin melaporkan kepemilikan dua bidang tanah dan tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Tangerang senilai Rp23,8 miliar.

Apabila dibandingkan dengan LHKPN 2020, jumlah total harta kekayaan Arifin tidak berbeda jauh dengan 2021 yakni mencapai Rp24.254.200.000. Jumlah aset berupa tanah dan bangunan masih sama dengan 2020 yakni dua bidang tanah dan tujuh bidang tanah dan bangunan dengan nilai tercatat mencapai Rp23,7 miliar.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti harta kekayaan pejabat DKI Jakarta. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ketika hadir dalam Koordinasi Pencegahan Korupsi di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/12) menyebut pejabat Pemprov DKI Jakarta memiliki aset berupa puluhan bidang tanah, yakni 20-25 bidang tanah.

Ia pun mempertanyakan kewajaran pejabat memiliki tanah yang banyak tersebut. “Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI punya tanah berpuluh bidang, saya tidak tahu. Ini mudah-mudahan itu juga dari hasil yang halal,” katanya.

Harta Kekayaan Kepala Satpol PP DKI Rp24,5 Miliar, Dipertanyakan Asalnya

Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menyoroti harta kekayaan fantastis yang dimiliki Ketua Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Arifin.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2021, Arifin memiliki total kekayaan mencapai Rp24,5 miliar. Arifin tercatat memiliki aset berupa dua bidang tanah serta tujuh bidang tanah dan bangunan yang dijumlahkan nilainya mencapai Rp23,8 miliar. Ini menjadikan Arifin sebagai pejabat terkaya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Azas pun menyebut jumlah kekayaan Arifin yang fantastis tersebut menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan. “Tinggi angka kekayaan yang dimiliki oleh Kasatpol PP Arifin sebesar Rp 23,8 milyar itu sangat mencengangkan. Angka tinggi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan kecurigaan tentang cara Arifin mendapatkan kekayaan itu,” kata Azas Tigor dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu, 17 Desember 2022.

Ia kemudian membandingkan harta Arifin ini dengan kekayaan yang dimiliki mantan Sekretaris Daerah (Sekda) yang kini menjadi Deputi Gubernur DKI Marullah Matali.

Marullah tercatat memiliki total kekayaan Rp 4,9 miliar. Berdasarkan data LHKPN, Marullah memiliki 16 bidang tanah, dua bangunan, serta tiga tanah dan bangunan yang sebagian besar tersebar di Bogor, Jawa Barat. Total aset tanah dan bangunan Marullah itu mencapai Rp 4,6 miliar.

Azas menjelaskan, berdasarkan Pergub 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, PNS DKI yang mendapatkan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) adalah Sekda sebesar Rp127.710.000. Setelah itu adalah Asisten Sekda sebesar Rp63.900.000 dan Kepala Dinas kisaran Rp 55-60 juta.

Sedangkan untuk gaji pokok para kepala dinas dan pejabat eselon II di lingkup Pemprov DKI Jakarta bekisar Rp3.044.300 hingga Rp5.901.200 per bulan. “Mengukur dari aturan ini, Arifin baru 2019 diangkat oleh gubernur Jakarta saat itu menjadi Kasatpol PP, kok harta kekayaannya bisa sedemikian besarnya,” ungkap Azas.

Tempo menelusuri situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di laman elhkpn.kpk.go.id. Rata-rata pejabat tinggi di Pemprov DKI Jakarta memiliki kekayaan di bawah Rp10 miliar rupiah.

Namun, ada beberapa orang yang harta kekayaannya jauh lebih tinggi hingga belasan atau puluhan miliar rupiah 

Berikut nilai harta kekayaan para pejabat di Pemprov DKI Jakarta

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Rp31.987.685.032)
Plt Sekretariat Daerah Uus Kuswanto (Rp4.792.479.190)
Inspektorat Syaefulloh Hidayat (Rp6.757.400.000)
Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Marullah Matali (Rp4.977.282.298)
Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma (Rp2.791.320.441)
Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin (Rp1.378.698.496)
Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar (Rp4.915.133.364)
Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim (Rp2.363.022.813)
Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko (Rp9.954.057.519)
Bupati Kep Seribu Junaedi (Rp5.471.454.268)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Atika Nur Rahmania (Rp 1.387.400.000)
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Michael Rolandi Cesnanta Brata (Rp14.971.608.935)
Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Reza Pahlevi (Rp1.943.300.000)
Kepala Badan Pendapatan Daerah Lusiana Herawati (Rp3.896.654.148)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Taufan Bakri (Rp6.611.133.943)
Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Fitria Rahadiani (Rp6.611.133.943)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maria Qibtya (Rp4.463.745.272)
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mochamad Miftahulloh Tamary (Rp2.757.159.547)
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Isnawa Adji (Rp11.107.146.682)
Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Indra Patrianto (Rp2.539.526.269)
Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana (Rp1.779.887.669)
Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti (Rp5.575.862.918)
Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho (Rp16.227.117.331)
Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faizal (Rp16.103.500.983)
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Heru Hermawanto (Rp6.009.714.203)
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sarjoko (Rp6.043.119.251)
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satriadi Gunawan (Rp4.632.135.464)
Kepala Dinas Sosial Premi Lasari (Rp7.170.066.412)
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah (Rp15.584.041.692)
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tuty Kusumawati (Rp5.394.323.405)
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Suharini Eliawati (Rp1.994.069.756)
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto (Rp683.058.318)
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Budi Awaludin (Rp.1.057.054.982)
Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo (Rp.6.594.425.148)
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Raides Aryanto (Rp.1.343.916.357)
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Elisabeth Ratu Rante Allo (Rp.19.093.275.048)
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Benni Aguscandra (Rp.2.576.999.547)
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus (Rp 934.335.411)
Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Andhika Permata (Rp 7.616.982.391)
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Wahyu Haryadi (Rp 3.513.884.679)Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Fajar Sauri (Rp 4.468.471.433)
Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardhana (Rp 5.330.224.181)
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Arifin (Rp24.597.000.000)

 – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ataua Kepala Satpol PP Arifin mengatakan pihaknya akan menerjunkan 1.406 personel untuk mengamankan perayaan Natal. Ia menjelaskan jumlah personel Satpol PP tersebut dikerahkan untuk menjaga 429 gereja di wilayah Jakarta.

“Ada 429 gereja yang menjadi atensi kami. Ditempatkan personel sebanyak 1.406 personel,” kata Arifin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022.

Dari 1.406 personel tersebut, sebanyak 310 personel akan ditempatkan di 48 gereja di Jakarta Pusat. Kemudian 134 gereja di Jakarta Utara dengan 262 petugas, dan di Jakarta Barat ada 50 gereja yang akan dijaga 264 personel. Sedangkan 390 personel disiagakan untuk 152 gereja di Jakarta Timur dan di Jakarta Selatan ada 45 gereja dengan 180 personel.

“Jadi ini yang akan kami tugaskan seluruh anggota untuk memastikan semua kegiatan ibadah, perayaan Natal dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar,” jelas Arifin. Lebih lanjut ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.
Kegiatan Christmas Carol

Arifin juga memaparkan pihaknya akan ikut serta dalam penjagaan kegiatan Christmas Carol. “Kegiatan tersebut akan diselenggarakan di tiga lokasi yang dipersiapkan. Yaitu di Terowongan Kendal depan Plaza Indonesia, dan Kota Tua,” paparnya.

Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 19-23 Desember 2022 dari pukul 15.30 hingga 17.30 WIB.

Kemudian untuk pengamanan malam Tahun Baru, Arifin mengatakan akan menurunkan 490 personel. “Petugas ikut serta untuk memastikan semua kegiatan bisa berjalan lancar,” kata Arifin.