Partai Ummat resmi mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 kepada Bawaslu pada Jumat, 16 Desember 2022. Hal ini dilakukan atas dugaan kecurangan yang dialami partai itu dalam tahap verifikasi faktual partai politik.

“Ini adalah upaya kami secara serius untuk membuktikan bahwa partai ini bukan hanya memenuhi syarat, tapi layak sebagai peserta Pemilu 2024,” kata Denny Indrayana selaku Ketua tim advokasi hukum Partai Ummat di Bawaslu, Jumat, 16 Desember 2022.

Denny Indrayana menyebutkan bahwa keputusan KPU yang menyatakan Partai Ummat gagal untuk maju sebagai peserta Pemilu 2024 merupakan hal yang keliru. Karena itu, pihaknya menggunakan hak konstitusional dan batas maksimal tiga hari dari pengumuman untuk mengajukan gugatan.

Selain mendaftarkan permohonan, Denny Indrayana juga telah menyampaikan dalil-dalil keberatan yang termaktub dalam 114 halaman.

Selain lembaran dalil-dalil itu, Denny juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah membawa bukti-bukti untuk menguatkan keberatan pihaknya, salah satunya adalah video. Adapun tahapan lanjutan yang akan dijalankan yaitu proses mediasi.

Denny optimistis melalui data, argumen, dan bukti yang telah disampaikan, persoalan ini akan selesai pada tahap mediasi, sehingga Partai Ummat akan lolos sebagai Pemilu 2024. 

ALFITRIA NEFI PRATIWI

– Partai Ummat mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 kepada Bawaslu pada Jumat, 16 Desember 2022. Mereka mengaku mengantongi bukti kuat dugaan kecurangan KPU.

“Semua bukti yang menguatkan permohonan akan dihadirkan. Apakah video itu akan dihadirkan? Biarkan kami menyimpannya sebagai strategi,” kata Denny Indrayana selaku ketua tim advokasi hukum Partai Ummat di Bawaslu, Jumat, 16 Desember 2022.

Dia menambahkan, bukti-bukti tersebut akan dihadirkan di hadapan Bawaslu semisal permasalahan tak selesai di tahap mediasi. “Apa saja bukti-bukti itu secara konkret? Tunggu tanggal mainnya,” tambah Denny.

Dia menyebutkan pihaknya mengantongi bukti kuat dugaan kecurangan KPU yang tersimpan dalam 16 flashdisk dan 57 alat bukti.

“Sebenarnya flashdisk 16 itu mewakili lebih dari 6.000 alat bukti,” kata Denny. Sebagai informasi, dia mengatakan penggunaan flashdisk untuk menyimpan barang bukti dinilai lebih efektif dan dapat memotong biaya pengeluaran.

Gugatan Partai Ummat kepada KPU ini adalah buntut dugaan kecurangan yang dialami dalam tahap verifikasi faktual partai politik. KPU menyatakan partai besutan Amien Rais ini tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Denny telah mengajukan dalil keberatan yang dicetak ke dalam 114 lembar kertas yang turut disampaikan ke Bawaslu.

ALFITRIA NEFI PRATIWI

–  Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P Simandjuntak, tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat menerima uang suap untuk pengurusan alokasi dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun 2023. Praktek jual beli alokasi dana hibah itu diduga sudah berjalan sejak dua tahun lalu. 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johanis Tanak, mengumumkan penetapan Sahat dan tiga orang lainnya sebagai tersangka pada Kamis tengah malam, 15 Desember 2022. Keempatnya pun langsung ditahan oleh KPK. 

“Tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023,” ujar Johanis dalam konferensi pers di Gedung KPK. 

Selain Sahat Tua P Simanjuntak, tiga tersangka lainnya adalah: Staf Ahli Sahat bernama Rusdi; Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abdul Hamid; dan Koordinator lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi alias Eeng. 

Dalam kasus ini, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk Rupiah, Dolar Singapura dan Dolar Amerika. 

“Jumlahnya Rp 1 miliar,” kata Johanis. 

Sahat dan Abdul Hamid disebut telah memiliki kesepakatan untuk menyerahkan uang muka pengurusan dana hibah tersebut. Nilai yang disepakati kedua belah pihak adalah Rp 2 miliar. 

Akan tetapi realisasinya baru sebesar Rp 1 miliar. Abdul Hamid berjanji akan memberikan sisanya pada hari ini, Jumat, 16 Desember 2022.

Selain itu, Sahat dan Abdul juga sepakat mereka akan mendapatkan bagian jika dana hibah itu telah turun. Politikus Partai Golkar itu disebut akan mendapatkan bagian 20 persen sementara Abdul mendapat 10 persen. 

Dugaan alokasi dana hibah sudah dimainkan sejak 2 tahun lalu

KPK menduga praktek lancung ini sudah terjadi sejak dua tahun sebelumnya. Pada 2021 dan 2022 saja, menurut Johanis, Provinsi Jawa Timur mengucurkan dana hibah sebesar Rp 7,8 triliun kepada badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang ada di sana. 

Pokmas yang dikoordinir Abdul Hamid disebut mendapatkan dana hibah sebesar Rp 40 miliar setiap tahunnya.

“STPS menawarkan diri membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah melalui kesepakatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka alias ijon. AH yang menjabat sebagai kepala desa, bersedia menerima tawaran tersebut,”  kata Johanis.

“Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas, tersangka STPS telah menerima yang sekitar Rp 5 miliar,” kata Johanis. 

Tim penyidik KPK pun masih menelusuri aliran dana kepada Sahat tersebut.

KPK menjerat Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi sebagai pemberi suap. Mereka dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sedangkan sebagai penerima suap, Sahat Tua P Simandjuntak dan Rusdi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b juncto Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

–Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Propam Polri dan terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, sempat marah ketika mengetahui Bareskrim Polri melakukan olah TKP di rumah dinasnya pada 12 Juli 2022.

Kemarahan Ferdy Sambo diungkapkan oleh Chuck Putranto, mantan PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri. Chuck Putranto hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan obstruction of justice pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat Alias Brigadir J dengan terdakwa Agus Nur Patria dan Hendra Kurniawan.

Chuck mengatakan kepada rekannya, Baiquni Wibowo, yang saat itu masih menjabat PS Kasubbag Riksa Bag Gak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri ketika hendak meminta tolong menyalin file DVR CCTV.

“Siapa Baiquni?” tanya jaksa penuntut saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 15 Desember 2022.

“Kebetulan dia di Propam juga seleting saya, jabatannya Kasubag Riksa di Biro Wabprof,” kata Chuck.

“Pada saat itu kenapa terpikir Baiquni (untuk meminta tolong salin file)?” tanya JPU.

“Saya berpikir satu letting (angkatan),” kata Chuck.

“Karena ngerti teknologi?” tanya kembali jaksa.

“Kalau secara teknologinya saya kurang paham, tapi dia kayanya paham kalau cuman itu,” balas Chuck.

Ferdy Sambo Marah-marah

Ketika ditelpon, Chuck yang saat itu sudah berada di TKP Penembakan Brigadir J di rumah dinas Duren Tiga, berbicara dengan Baiquni agar datang dan menolongnya menyalin file DVR CCTV atas perintah Ferdy Sambo.

Kemudian Chuck menceritakan ia dimarahi Ferdy Sambo dua kali. Pertama karena menyerahkan DVR CCTV ke Polres Jakarta Selatan. Kedua, lantaran tidak mengetahui kalau akan ada olah TKP oleh Bareskrim Polri.

“Terus saya sampaikan ‘Beq tolong copy sama dilihat DVR CCTV-nya. ‘Ga pa-pa? (tanya Baiquni). ‘Takut saya Beq’, karena saya kemarin sudah kena marah (serahkan DVR ke Polres Jaksel),” kata Chuck menirukan percakapan dengan Baiquni. “Dan sebelumnya pas di lokasi (Olah TKP) saya dihubungi Pak Ferdy Sambo, dan beliau marah saat itu.”

Jaksa kemudian mendalami kemarahan Ferdy Sambo. Chuck mengatakan Ferdy Sambo marah karena tidak mengetahui Bareskrim Polri melakukan olah TKP di rumah dinasnya. Rumah dinas Ferdy Sambo ini menjadi tempat penembakan Brigadir Yosua.

“Marahnya bagaimana maksudnya?” tanya jaksa.

“Marahnya karena saat itu dilakukan olah TKP tapi tidak dilaporkan ke beliau yang punya rumah, intinya itu,” jawab Chuck.

“Oh Bareskrim olah TKP cuman Ferdy Sambo tidak tahu?” ujar jaksa.

“Iya,” jawab Chuck.

“Marah Pak Ferdy Sambo pada saat itu?” tanya jaksa.

“Marah-marah,” timpal Chuck.

“Jadi saksi sampaikan ke Baiquni ‘saya takut’, ke Baiquni tadi?” tanya jaksa.

“Iya takut,” kata Chuck.

Chuck menceritakan dia dimarahi oleh Sambo setelah ke TKP dan pergi ke rumah pribadi di Jalan Saguling 3. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 19.30 WIB,  Baiquni Wibowo tiba di TKP Duren Tiga. Chuck mengatakan kepda Baiquni bahwa DVR CCTV berada di mobilnya yang terparkir di lapangan. Baiquni pun langsung menyalin file dan menyerahkan isi video DVR CCTV dalam bentuk flashdisk.

Irfan Widyanto ingin Jadi Penyidik

Irfan Widyanto dan Chuck Putranto merupakan terdakwa obstruction of justice karena merampas DVR CCTV pos satpam Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, yang menjadi barang bukti krusial kasus ini. 

Irfan merupakan mantan Kepala Sub-Unit I Sub-Direktorat III Direktorat Tindak Pidana berpangkat Ajun Komisaris. Peraih Adhi Makayasa Akademi Kepolisian angkatan 2010 pernah menjadi asisten pribadi Ferdy Sambo. Dia mundur sebagai korspri Ferdy Sambo sewaktu Sambo menjabat Direktur Tindak Pidana Umum  Bareskrim Polri. Irfan mengaku ingin kembali menjadi penyidik sehingga ia mundur dari korspri Sambo.

Irfan juga merupakan anggota Tim Intelijen II Satuan Tugas Khusus Merah Putih yang kemudian dikepalai Ferdy Sambo. Satgassus Merah Putih dibubarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buntut kasus kematian Yosua. Sedangkan Chuck Putranto pernah menjabat PS Kasubbagaudit Bag Gak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri. Chuck turut menerima DVR CCTV Duren Tiga dari Irfan.

Pada 8 Juli 2022, Ferdy Sambo memerintahkan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria untuk mengamankan CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren Tiga. Pada 9 Juli, Hendra bersama Agus kemudian menghubungi Ajun Komisaris Besar Polisi Ari Cahya untuk melakukan penyisiran CCTV. Karena Ari Cahya masih di Bali, ia memerintahkan anak buahnya, Irfan Widyanto.

Irfan bersama Agus Nurpatria, ditemani Tomser dan Munafri, menyisir CCTV kemudian mengambil dan mengganti DVR CCTV. Irfan mengganti tiga unit DVR, dua di pos pengamanan dan satu di rumah Ridwan Soplanit. Irfan Widyanto kemudian menyerahkan tiga unit DVR CCTV Duren Tiga ke Chuck Putranto.

Chuck Putranto juga meneruskan perintah kepada Baiquni Wibowo, saat itu menjabat PS Kasubbag Riksa Bag Gak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri, untuk menyalin DVR CCTV yang sebelumnya diserahkan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. DVR itu kemudian diambil kembali oleh Chuck. Ferdy Sambo sebelumnya memerintahkan Chuck Putranto untuk menyalin dan melihat isi DVR CCTV tersebut.