Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas berpendapat ada kemungkinan isi surat presiden (Surpres) terkait pengganti Panglima TNI berubah.
Hal itu disampaikannya seiring dengan ditundanya pengiriman Surpres menjadi pada Senin (28/11) mendatang.

“Apakah isi surat berubah atau tidak? Bisa iya atau tidak. Problemnya adalah dari awal publik tidak tahu siapa nama yang sedianya diajukan pada 23 November lalu. Artinya, kalaupun ada perubahan, kita tidak tahu pasti. Selama ini yang beredar sifatnya masih rumor,” kata Anton dalam keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Menhan Prabowo Optimis KSAL Yudo Bisa Emban Tugas Jadi Panglima TNI
Ia mengatakan pengajuan surpres sebenarnya bisa kapan saja. Ada atau tidak adanya Ketua DPR, menurutnya tidak menjadi masalah.

“Bisa jadi pengunduran pengiriman surat tersebut adalah hasil komunikasi antara pimpinan DPR dan Mensesneg Pratikno,” katanya.

Ia menjelaskan selama ini belum pernah ada preseden dimana Presiden mengajukan lebih dari satu nama calon panglima TNI dalam Surpres.

Anton menyampaikan jika merujuk pasal 13 ayat 5 UU 34/2004 tentang TNI, jelas mensyaratkan hanya boleh satu nama yang dimintai persetujuan.

DPR Klarifikasi: Nama Calon Panglima TNI Dikirim Istana 28 November
Pasal 13 ayat 5 UU TNI berbunyi “Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

“Jika nama tersebut tidak disetujui maka sesuai Pasal 13 ayat 7 UU Presiden kemudian mengajukan nama baru sebagai calon Panglima TNI,” ucapnya.

Ia berpandangan mengajukan langsung dua nama, selain melanggar UU, juga berpotensi menciptakan kondisi persaingan politik internal di tubuh TNI.

Ia khawatir politisasi institusi militer menjadi tidak terhindari karena masing-masing calon akan mencoba mengumpulkan dukungan politik sebanyak-banyaknya.

Kompolnas Masih Cari Jadwal dengan Polri soal Klarifikasi Suap Tambang
“Dan ekses pemilihan akan mungkin berlanjut setelah adanya Panglima TNI definitif mengingat institusi TNI adalah organisasi hirarki komando yang tidak disiapkan untuk adanya perbedaan pendapat,”ucapnya.

Ia juga menyampaikan sejauh ini pengajuan nama calon Panglima TNI tidak pernah ditolak DPR. Sekalipun ada yang harus menjalani fit and proper test selama berjam-jam, DPR tetap memberikan persetujuan.

Bahkan, selama di era Jokowi, ia menyebut proses fit and proper test berjalan lebih cepat ketimbang periode pemerintahan sebelumnya.

“Dengan demikian, siapapun yang kelak akan diajukan Presiden Jokowi kelihatannya tetap akan mendapatkan persetujuan DPR,” katanya.

Agenda pergantian panglima TNI dilakukan menyusul masa dinas Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022.

Namun, ada tiga nama yang disebut-sebut mempunyai peluang menggantikan Andika di pucuk pimpinan TNI. Semuanya merupakan kepala staf angkatan.

Ketiganya yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyampaikan sampai saat ini DPR belum menerima surat Presiden Jokowi yang berisi namacalon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Indra mengatakan berdasarkan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, surat presiden akan diserahkan ke PDR pada Senin (28/11).

“Kesepakatan antara Ibu Ketua DPR (Puan Maharani) dengan Pak Mensesneg itu akan disampaikan secara resmi pada 28 November,” kata Indra kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11) lalu.

TRIBUNJAMBI.COM – Davide Frattesi tidak hanya memiliki AS Roma sebagai pelamar potensial ketika jendela transfer dibuka kembali pada bulan Januari, dan sekali lagi pada musim panas 2023.

Gelandang andalan Sassuolo itu memiliki jagoan Serie A lainnya yang siap menerkamnya.

Menurut laporan TuttoNapoli, relai informasi pemimpin Serie A, Napoli tertarik untuk memikat gelandang kelahiran Roma itu.

Dengan Diego Demme yang siap meninggalkan Partenopei, sebuah ruang berpotensi terbuka dalam skuat 27 pemain Luciano Spalletti.

Frattesi diincar untuk pindah di jendela transfer musim dingin mendatang daripada musim panas mendatang.

Tak terkalahkan di Serie A, orang selatan tampaknya ingin menambahkan lebih banyak pemuda ke barisan mereka, dengan usia skuad rata-rata hanya 25,7.

Napoli sangat ingin memberikan pukulan telak kepada AS Roma setelah mereka dibiarkan dengan tangan kosong dengan kesepakatan transfer yang melibatkan Ola Solbakken, yang baru saja tiba di Flumicino untuk menandatangani kontrak jangka panjang di Stadio Olimpico.

Namun, sepertinya tidak mungkin karena Frattesi sendiri tertarik untuk pindah ke AS Roma.

Penyerang Bodo/Glimt, Ola Solbakken akan bergabung dengan AS Roma asuhan Jose Mourinho sebagai agen bebas.

Dia menjadi penyerang yang sempat menghajar Giallorossi musim lalu, ketika tim ibu kota Italia itu bertandang ke Norwegia.

Berikut profil Ole Solbakken dan bagaimana Giallorossi bisa sepakat dengannya.

Pemain berusia 24 tahun itu mendarat di Roma pada Selasa (22/11/2022) petang waktu setempat.

Dia akan menjalani pemeriksaan medis dengan Giallorossi sebelum menandatangani kontrak hingga 2027.

Penyerang tersebut akan tersedia mulai 1 Januari 2023.

Solbakken menghadapi Roma di Conference League musim lalu ketika kedua tim bertemu empat kali, pertama di fase grup dan kemudian di perempat final.

Dia mengantongi dua gol dalam kemenangan terkenal 6-1 melawan Giallorossi pada Oktober 2021, salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah Giallorossi di Eropa.

Ole Solbakken adalah produk akademi Melhus dan Rosenborg dan bergabung dengan Bodo pada Januari 2020.

Dia melakukan debut seniornya bersama Norwegia tahun lalu dan memiliki tiga caps bersama tim nasionalnya.

Pemain sayap kiri ini juga cukup banyak bermain di kanan tetapi juga bisa ditempatkan di sayap yang berlawanan, menyeberang ke satu sisi ke sisi lainnya.

KOMPAS.com – Kursi Perdana Menteri (PM) Malaysia hingga kini masih belum terisi. Hal ini lantaran dua kandidat utama, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin telah gagal memenangkan suara mayoritas di parlemen. Dilansir dari Kompas.com, Rabu (13/11/2022), koalisi yang dipimpin Anwar mendapatkan 82 kursi, terbanyak dalam pemilu. Sementara Muhyiddin Yassin, mendapatkan 73 kursi. Namun untuk membentuk pemerintahan, mereka harus mengantongi minimal 112 kursi di parlemen. Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah pun akhirnya turun tangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi PM Malaysia berikutnya. Bahkan, Raja Malaysia diperkirakan akan bertemu Barisan Nasional, partai politik dan anggota parlemen yang memenangi 30 kursi, untuk menentukan keputusan. Menjadi salah satu kandidat kuat PM Malaysia, lantas siapa Anwar Ibrahim? Baca juga: Kursi PM Malaysia Kosong Berhari-hari, Barisan Nasional Jadi Penentu Baca juga: Anwar Ibrahim Vs Muhyiddin Yassin, Siapa PM Baru Malaysia? Profil Anwar Ibrahim Anwar bin Ibrahim atau Anwar Ibrahim adalah sosok politikus yang penuh dengan kontroversi. Pria kelahiran Bukit Mertajam pada 10 Agustus 1947 ini merupakan mantan wakil perdana menteri periode 1993-1998. Dikutip dari laman Britannica, Anwar Ibrahim mengawali karier politik di Universitas Malaya sebagai pemimpin mahasiswa Islam pada akhir 1960-an. Pada 1971, dia mendirikan Gerakan Pemuda Muslim Malaysia dan menjabat sebagai presidennya hingga 1982. Sebagai seorang aktivis, Anwar beberapa kali memimpin unjuk rasa mahasiswa untuk melayangkan protes terhadap pemerintah. Namun terlepas dari kritiknya, Anwar Ibrahim pada 1982 menerima undangan dari PM Malaysia saat itu, Mahathir bin Mohamad, untuk bergabung dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Baca juga: Pemilu Malaysia 2022: Anwar Ibrahim Dekati Partai Najib Razak untuk Raih Mayoritas Karier politik Setahun setelah bergabung, karier politik Anwar berkembang pesat. Dia ditunjuk menjadi Menteri Kebudayaan Pemuda dan Olahraga di kabinet pemerintahan Mahathir. Anwar juga pernah dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan Malaysia. Tak berhenti di sana, Anwar Ibrahim juga ditunjuk menjadi Wakil PM Malaysia pada 1993. Kendati demikian, selama krisis keuangan Asia pada 1997, Anwar Ibrahim berselisih dengan Mahathir atas penerapan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Hubungan keduanya pun memanas karena Anwar secara terang-terangan mengkritik apa yang disebutnya budaya nepotisme dan kronisme dalam tubuh UMNO. Keduanya, menurut Anwar, menjadi penyebab utama maraknya korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara. Anwar kemudian diberhentikan dari Wakil PM Malaysia pada 1998. Baca juga: Hasil Pemilu Malaysia Belum Jelas, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Saling Klaim Menang Kasus-kasus yang menjerat Anwar Dilansir dari Kompas.com (21/9/2021), Anwar Ibrahim beberapa kali mendekam di penjara. Anwar dituduh melakukan praktik homoseksual dan sodomi serta korupsi, setelah sebuah buku bertajuk 50 Dalil Kenapa Anwar Tidak Boleh Jadi PM beredar pada 1998. Anwar telah membantah isi buku tersebut dan menggugat penulis dengan pasal pencemaran nama baik. Polisi pun menjerat penulis buku dengan dakwaan penyebaran berita palsu, tetapi tetap menginvestigasi kebenaran dalam buku. Pada 20 September 1998, polisi menahan Anwar Ibrahim dengan tuduhan melakukan korupsi dan menghalangi investigasi soal tuduhan sodomi. Usai menjalani persidangan pada 1999, Anwar Ibrahim dijatuhi hukuman penjara enam tahun dan vonis kedua selama sembilan tahun penjara. Pemenjaraan Anwar Ibrahim menuai kecaman dunia internasional setelah dianggap sebagai upaya pemerintah membungkam lawan politik. Baca juga: Mahathir Siap Bentuk Koalisi dengan Anwar Ibrahim: Biar Orang Bilang Saya Tak Tahu Malu Anwar sempat tersingkir dari politik Malaysia karena aturan negara yang melarang seseorang mantan narapidana terjun ke politik hingga lima tahun. Selama masa itu, Anwar menyibukkan diri dengan menjadi pengajar dan dosen tamu di sejumlah universitas ternama dunia, seperti St Antony’s College di Oxford, Universitas John Hopkins di Washington, serta Universitas Georgetown. Pada 14 April 2008, Anwar Ibrahim kembali ke dunia politik setelah masa pelarangan berakhir. Dia terpilih menjadi anggota parlemen usai memenangkan pemlihan sela di Permatang Pauh pada Agustus 2009. Namun, kariernya kembali terhenti karena adanya tuduhan menyodomi ajudan. Tuduhan ini sempat dibatalkan pengadilan pada Januari 2012 karena barang bukti berupa DNA diragukan. Akan tetapi, pengadilan banding membatalkan keputusan pengadilan dan membuat Anwar kembali menjadi terdakwa kasus sodomi pada Maret 2014. Pengadilan banding juga menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Anwar pada 10 Februari 2015, yang diperkuat keputusan Pengadilan Federal Malaysia. Baca juga: Anwar Ibrahim Sebut Najib Razak Jalani Gaya Hidup Hotel Bintang 7 Kemunculan kembali Masih dari Britannica, saat pemerintahan PM Najib Razak terlibat skandal keuangan, Mahathir kembali muncul dari masa pensiun untuk menjadi pemimpin oposisi. Mahathir menyatakan, jika terpilih sebagai PM, dia akan berusaha mendapatkan pengampunan kerajaan atas nama Anwar Ibrahim, sebuah langkah yang memungkinkan Anwar kembali ke politik. Mahathir yang berusia 92 tahun pun berjanji untuk mundur setelah dua tahun dan menyerahkan jabatan itu kepada Anwar. Hingga pada 9 Mei 2018, setelah koalisi oposisi Mahathir memenangkan pemilihan parlemen, dia meminta Raja untuk mengampuni Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pun bebas dan kembali ke kancah politik Malaysia. Akan tetapi, “janji” Mahathir untuk menyerahkan jabatan kepada Anwar tak dapat terpenuhi lantaran posisinya digantikan oleh Muhyiddin Yassin pada Maret 2020. Keputusan memilih Muhyiddin untuk mengisi jabatan PM saat itu, setelah Raja Abdullah memanggil seluruh anggota parlemen untuk mencari calon yang meraih dukungan mayoritas. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”,