Persib Bandung terus mematang persiapan menuju laga perdana Liga 1 Indonesia musim depan. Menurut rencana, sepak mula atau kick off kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 akan bergulir pada 23 Juli 2022.

– Elemen buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2022 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (25/11).
Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto mengatakan aksi demo hari ini juga bertepatan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review atau uji formil terhadap Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)

Terkait agenda pembacaan putusan UU Cipta Kerja, KSPSI Jabar meminta kepada MK agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan membatalkan UU Cipta Kerja.
Menurut Roy, UU Cipta Kerja tersebut sangat merugikan kaum buruh dengan mendegradasi hak-hak buruh.
Salah satu contohnya mengenai pengupahan, di mana banyak daerah yang tidak mengalami kenaikan upah minimum tahun 2022, yang didasarkan pada perhitungan formula PP 36/2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. Kalaupun ada daerah yang naik hanya rata-rata 1,09%.
“Oleh karena itu, KSPSI Provinsi Jawa Barat akan mengawal sidang pembacaan putusan MK melalui aksi unjuk rasa di MK dan di Gedung Sate serta beberapa kab/kota,” kata Roy, Kamis (25/11).
Roy menuturkan KSPSI Jawa Barat akan mengerahkan kurang lebih 3.000 orang anggota ke Mahkamah Konstitusi untuk mengawal pembacaan putusan terhadap UU Cipta Kerja.
2.000 Buruh Geruduk Kantor Ganjar Pranowo, Besok
Sedangkan, aksi unjuk rasa di hari yang sama di Gedung Sate akan diikuti sekitar 2.000 orang.
“Karena putusan MK bersifat final dan mengikat dan sangat menentukan nasib kaum buruh Indonesia, sehingga kita akan kawal di MK. Persoalan upah yang sekarang didemo dan ditolak oleh buruh akan selesai kalau MK membatalkan UU Cipta Kerja,” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar pada 2022 sebesar Rp1.841.487,31 atau naik Rp31.135,95 dari tahun sebelumnya.
Demo Buruh di Yogyakarta
Sehari sebelumnya, massa buruh turun ke jalan dan memenuhi kawasan Nol Kilometer Kota Yogyakarta, Rabu (24/11). Mereka menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 di DIY beserta kebijakan yang jadi dasar perumusannya.
Massa membawa poster hingga spanduk menyerukan penolakan besaran UMP/UMK 2022 di DIY. Begitu pula orator aksi dari atas bak mobil terbuka yang mewakili para buruh atas kebijakan pengupahan terkini.
Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan aksi. Pertama, besaran upah minimum yang tak mencerminkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp2,9 juta sampai Rp3 juta berdasarkan hasil survei.
Kenaikan yang selalu jauh dari KHL tiap tahunnya, bagi KSPSI, hanya menciptakan defisit untuk buruh dan melanggengkan ketimpangan serta kemiskinan.

“Masalahnya upah di Yogya (DIY) sangat rendah dan sebelumnya paling rendah se-Indonesia. Maka perlu ada kenaikan upah yang signifikan untuk mencapai KHL membantu buruh dalam kondisi Covid,” kata Ade di lokasi aksi.
UMP Jatim 2022 Rp1,89 Juta, Buruh Ancam Demo Seminggu Penuh
Para buruh, kata Ade, juga keberatan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dipakai untuk merumuskan upah minimum. Survei KHL masih dianggap cara yang lebih pantas untuk menentukan dasar upah minimum.

“Kita meminta Gubernur DIY bertanggungjawab atas penetapan upah. Dia harus merevisi dan memberikan bantuan lain seperti dana kompensasi berupa subsidi pangan, transportasi, kemudian subsidi pendidikan dan lain-lain,” ucap Ade.
Terlebih, kata Ade, persentase kenaikan upah lewat PP 36 Tahun 2021 berkisar 3-4 persen berada di bawah PP 78 Tahun 2015 yang dulu dipakai dan ditolak juga oleh para buruh. Yakni sebesar 6-7 persen.
Hal lain yang menjadi dasar penolakan upah minimum tahun ini adalah karena UU Cipta Kerja yang tengah digugat serikat-serikat pekerja atau buruh. Sehingga baik UU tersebut maupun aturan turunannya tak bisa jadi landasan dalam menetapkan upah minimum 2021.

Ambon – Oknum TNI dengan 2 polisi lalu lintas (Polantas) terlibat baku hantam di Kota Ambon, Maluku, yang diduga karena warga sipil dari saudara anggota TNI kena tilang. Meski sudah selesai secara damai, TNI dan 2 Polantas itu kini diproses disiplin di kesatuan masing-masing.
Peristiwa TNI Vs polisi lalu lintas ini terjadi pada Rabu (24/11/2021) sore di Jalan Rijal, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan viral di media sosial. Mereka yang bertikai ialah anggota TNI dari Kodam XVI/Pattimura dan anggota Polantas dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.
Dalam video yang viral, tampak anggota TNI itu tengah adu jotos dengan 2 oknum polantas disaksikan sejumlah masyarakat di pinggir jalan. Sejumlah warga bahkan terdengar histeris melihat baku hantam TNI vs Polantas itu.
Sesaat setelah kejadian, oknum anggota Kodam XVI Pattimura dan Polantas itu dipertemukan dengan disaksikan komanndan masing-masing.
Berikut fakta terkini yang diketahui dari peristiwa TNI Vs Polantas di Ambon:
Oknum TNI dengan Polantas Baku Hantam karena Masalah Tilang
Peristiwa baku hantam antara oknum TNI dan Polantas itu diduga karena saudara dari anggota TNI itu ditilang. Menurut Kabid Humas Polda Maluku Kombes Muhammad Roem Ohoirat, mulanya 2 Polantas tersebut mengatur lalu lintas di Jalan Rijal, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Rabu (24/11) sore.
Dua polantas itu lantas menilang seorang pengendara dan pengendara tersebut pergi melapor ke saudaranya yang anggota TNI.
“Kemudian daripada anggota masyarakat tersebut melapor ke saudaranya yang adalah anggota TNI. Sehingga datang saudaranya, kemudian terjadi percekcokan di situ. Seperti yang viral,” kata Kombes Roem ketika dihubungi detikcom, Rabu (24/11).

TNI Vs Polantas Sudah Damai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVI/Pattimura Kolonel Arh Adi Prayogo Choirul Fajar mengatakan masalah antara anggota TNI dengan anggota Polantas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease yang viral terlibat baku hantam di pinggir jalan sudah selesai secara damai.
“Ini permasalahan ada kesalahpahaman, sudah diselesaikan dan tidak akan diperpanjang,” ujar Kolonel Adi dalam keterangannya kepada wartawan di Ambon, Rabu (24/11).
Namun Adi enggan memaparkan lebih jauh karena TNI dan Polantas itu baku hantam. Dia hanya menegaskan proses ini sudah diselesaikan secara damai.
Hal senada diungkapkan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Roem. Dia menegaskan oknum TNI dan Polantas itu sudah bersalaman dan berangkulan di hadapan komandan masing-masing.
“Masalah ini sudah diselesaikan sebagaimana tadi rekan-rekan sendiri sudah lihat, bahwa di antara mereka sudah saling salaman dan juga sudah saling memaafkan,” ujar Kombes Roem.
“Di sini juga ada komandannya langsung, kemudian juga ada Kapolresta sebagai komandan dari lalu lintas (polantas). Jadi kasusnya sudah selesai,” tegasnya.
Namun Roem enggan merinci lebih lanjut terkait apa yang menyebabkan kesalahpahaman antara TNI dan Polantas tersebut. Saat ditanya soal kronologi keduanya baku hantam, Roem hanya menegaskan bahwa masalah keduanya telah diselesaikan secara damai.
“Kronologisnya ada sedikit kesalahpahaman pada saat tadi di lalu lintas terus sekarang sudah selesai,” tegasnya.

TNI Vs Polisi Lalu Lintas di Ambon Diproses Sanksi Disiplin
Meski oknum anggota TNI dan Polantas yang terlibat baku hantam sudah selesai secara damai, tapi keduanya tetap diproses sanksi disiplin di kesatuan masing-masing.
“Masalah disiplin, apabila itu terjadi pelanggaran disiplin masing-masing kesatuan akan menyelesaikan,” kata Kapendam XVI/Pattimura Kolonel Adi Prayogo.
Adi menegaskan agar kasus ini tidak berlanjut. “Kita harapkan ke depan tidak terjadi seperti ini lagi,” tegasnya.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Roem juga menegaskan Polantas yang terlibat baku hantam diproses disiplin.
“Terkait dengan disiplin, ini kesepakatan dari pimpinan antara masing-masing anggota, masing-masing kesatuan memeriksa anggotanya masing-masing. Apabila ada yang menyalahi disiplin maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kombes Roem.
“Kalau masalah sampai malam ini sudah selesai, rekan-rekan sendiri sudah melihat tadi di antara mereka sudah saling salaman dan bahkan saling berangkulan,” pungkasnya.