, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan melayangkan pemanggilan untuk pemeriksaan kedua terhadap pendiri Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, dalam kasus dugaan penistaan agama. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan, mengatakan pemanggilan kedua untuk pemeriksaannya sebagai saksi.

Sebelumnya Panji Gumilang telah dimintai keterangan untuk dimintai klarifikasi dalam tahap penyelidikan. “Nanti dalam tahap penyidikan ini, yang bersangkutan akan dipanggil lagi sebagai saksi,” kata Ramadhan kepada awak media, Kamis, 13 Juli 2023.

Namun, kata Ramadhan, penyidik belum menjadwalkan pemanggilan karena masih menunggu pemeriksaan seluruh saksi ahli. Selain itu, penyidik juga menunggu hasil pemeriksaan barang bukti dari Puslabfor Polri.

Panji Gumilang dan pesantrennya ,Al Zaytun, menjadi sorotan publik setelah praktik ibadahnya yang dianggap melenceng dari syariat Islam. Praktik itu diketahui melalui video yang diunggah di media sosial dan sempat viral. Salah satu yang disorot adalah saf salat yang berjarak dan perempuan diperbolehkan berada di saf depan salat. Kemudian, Panji Gumilang juga memperbolehkan perempuan menjadi khatib salat Jumat.

Sejumlah pihak melaporkan Panji Gumilang ke Bareskrim dengan tuduhan penistaan agama. Salah satunya adalah Negara Islam Indonesia Crisis Center. Penditi NII Crisis Center, Ken Setiawan, membuat laporan pada Selasa, 27 Juni 2023. NII Crisis Center mempermasalahkan pernyataan Panji yang menyebut Al-Quran bukanlah firman Allah, melainkan karangan Nabi Muhammad.

Panji Gumilang juga dilaporkan ke Bareskrim oleh DPP Forum Advokat Pembela Pancasila. DPP Forum Advokat melaporkan Panji dengan tuduhan yang sama. Dalam laporan ini, Panji Gumilang terqncam Pasal 156 A KUHP Tentang Penistaan Agama.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan Panji Gumilang akan dikenakan pasal tambahan menyebarkan hoaks, di samping pasal penistaan agama. Ia mengatakan pasal tambahan ini disangkakan setelah gelar perkara tambahan. Penyidik, katanya, menemukan unsur pidana lain.

Adapun pasal tambahan yang dikenakan yakni Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang ITE dan/atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan pasal ini, Panji Gumilang terancam penjara 6 tahun. Selain pidana di atas, Bareskrim Polri juga tengah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang.

Lamongan – Menko Polhukam  Mahfud Md mengatakan Panji Gumilang dan Pesantren Al Zaytun merupakan rentetan dari gerakan Darul Islam dan Negara Islam Indonesia yang dicetuskan oleh Kartosoewirjo. Menurut Mahfud, di masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam yang terpinggirkan dan tak tertampung dalam tata kelola pemerintahan.

Masalah itu merupakan imbas dari politik pendidikan warisan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung diskriminatif. Hanya kalangan Islam yang punya ijazah sajalah yang bisa masuk ke pemerintahan.

Mahfud MD berujar, pejuang, anak-anak muda, dan tokoh Islam banyak yang tidak tertampung dalam tugas-tugas di pemerintahan negara baru. Sehingga, banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya. “Tapi ada juga yang marah karena tidak tertampung,” tutur Mahfud Md sebagai pembicara kunci dalam Halaqah Ulama Nasional di Pesantren Sunan Drajat Lamongan, seperti dipantau dari siaran langsung di Youtube, Rabu, 12 Juli 2023.

Selain itu, kata Mahfud, terpinggirkannya umat Islam dalam tata kelola negara baru Indonesia ini bahkan menimbulkan kemarahan sebagian kalangan Islam. Salah satunya adalah Kartosoewirjo yang kemudian mendirikan DI/TII.

“Perjuangan yang dilakukan Kartosoewirjo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia sebenarnya terus berlanjut, masih ada ekornya sampai sekarang, hingga sekarang ada ribut-ribut soal Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang dulu induknya adalah Negara Islam Indonesia,” kata Mahfud dalam paparannya yang berjudul ‘Membangun Jembatan Pesantren dengan Pendidikan Umum’ itu.

Menurut Mahfud, NII merupakan organisasi tanpa bentuk. Meski pun gerakan bawah tanah, tetapi NII memiliki struktur yang terdiri dari syekh selaku pemimpin, gubernur, menteri, bupati hingga camat. Pemikiran Kartosoewirjo yang dilanjutkan oleh penerusnya itu akhirnya diketahui oleh pemerintah.

NII bikinan Kartosoewirjo yang seolah sudah tamat itu pun kemudian dioperasi kembali oleh intelijen. Pemerintah mengetahui bahwa NII sebenarnya masih hidup meski sudah ditumpas di berbagai tempat. Akhirnya pemerintah menggalang gerakan untuk melemahkan NII dengan cara dipecah dan diadu, NII versus NII.

“Nah, (NII) itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 1970-an, NII oleh pemerintah dipecah, diadu, yang satunya untuk melawan yang lain. Itu operasi yang dilakukan Ali Moertopo,” tutur Mahfud.

“Memang begitu dulunya, dulu ada Komando Jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras. Setelah itu ditangkap lalu dicitrakan ada Komando Jihad yang sama dengan NII sebelumnya. Saya dengar dari sumbernya langsung,” kata dia.

Mahfud berujar NII hasil operasi dan bentukan pemerintah waktu itu salah satu wilayahnya adalah Komandemen 9, yang sekarang menjadi Al Zaytun.”Mengadu NII dengan NII itu kalau pakai sholawatnya orang NU itu sama dengan sholawat asyghil. Wa asyghilid dholimin bid dholimin. NII diadu dengan NII, maka NII akan hancur sendiri, kira-kira begitu,” katanya.

Sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman,  kemudian Panji Gumilang memecahkan diri. Ia menampilkan sosok Al-Zaytun yang seperti sekarang. Di balik inilah, tutur Mahfud, latar belakang sejarah dan pengikut-pengikut NII masih banyak.

“Kalau Saudara bertanya mau diapakan Al Zaytun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja, itu berbahaya. Sampai sekarang pemerintah tidak pernah membubarkan pesantren. Saya berpikir kita jangan membuat preseden buruk untuk membubarkan pesantren,” ucap Mahfud.