Jakarta – Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap kasus narkoba di kawasan Aceh dengan barang bukti berupa sabu seberat 348 kilogram. Barang haram tersebut disembunyikan oleh pelaku di dalam kawasan hutan.

“Tersangka ada dua orang sebagai penyimpan barang sabu di dalam hutan,” kata Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Juharsa di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023.

Mukti menjelaskan kasus ini bermula ketika direktorat yang dipimpinnya mendapatkan informasi dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara tentang adanya penyelundupan narkotika jenis sabu dari Malaysia melalui jalur laut ke Aceh Utara. Penyelundupan diduga melalui perarian Sumatera Utara oleh jaringan Malaysia Indonesia.

Menindaklanjuti informasi itu, Dirtipidnarkoba membentuk tim untuk melaksanakan operasi bersama. Tim itu terdiri dari Bareskrim Polri, Kanwil Bea Cukai Sumut, Kanwil Bea Cukai Aceh, Polda Aceh, Polres Aceh Utara dan Bea Cukai Pusat.

Pada Ahad, 18 Juni 2023, tim tersebut mendapatkan infomrasi bahwa jaringan ini dikendalikan seseorang berinisial S atau Surya. Tim melakukan penelusuran dan berhasil menangkap S di Wisma Selat Malaka di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 17 A Cunda, Lhokseumawe.

Dari hasil interogasi, tim mendapati bahwa barang bukti sabu ternyata disimpan oleh orang lain yakni pelaku berinisial H atau Habibi. Di hari yang sama pada pukul 21.00 WIB, tim menangkap H di rumahnya. Polisi juga menemukan sabu seberat 348 kilogram yang disimpan di kawasan hutan yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah Habibi di Desa Tanjong Meunya Kabupaten Aceh Utara.

Bareskrim menetapkan Surya dan Habibi sebagai tersangka pemilik sabu 348 kilogram tersebut. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal yakni hukuman mati.

Selama bulan Juni 2023, Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri juga mengungkap kasus pengedaran narkoba di kawasan Riau dan Bali. Dari dua kasus itu, kepolisian menangkap 11 orang pelaku dengan barang bukti berupa 80 kilogram sabu dan 162 ribu pil ekstasi. Dari kasus itu, para tersangka juga dijerat dengan UU Narkotika dengan ancaman hukuman mati.

 Depok – Pantun yang dibacakan seniman Butet Kartaredjasa bernuansa propaganda politik yang mengingatkan pada gaya seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) 1960-an. “Pengalaman Lekra seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi para seniman saat ini agar bisa  memisahkan karya seni dengan politik,” kata analis komunikasi politik yang juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional, Selamat Ginting.

Butet membacakan pantunnya pada acara Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu 24 Juni 2023. Seniman yang berafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyindir dua bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Butet sebut, antara lain, otak pandir dan suka menculik. Sebaliknya memuji bakal capres Ganjar Pranowo dengan sebutan gigih bekerja.

Menurut Ginting, hak setiap warga negara termasuk seniman untuk aktif berpolitik dan masuk ke partai politik. “Namun harus punya kesantunan politik agar pesan karya seninya  tetap tersampaikan,” kata dia dalam keterangannya, Kamis, 29 Juni 2023.

Apalagi, Ginting menambahkan, puncak peringatan bulan Bung Karno 2023 mengangkat tema ‘Kepalkan Tangan Persatuan Untuk Indonesia Raya’. Seharusnya, kata Giting lagi, pantun yang disampaikan Butet Kartaredjasa selaras dengan tema acara.

“Bung Karno itu bukan hanya milik PDIP. Sebagai proklamator, otomatis Sukarno milik bangsa Indonesia,” katanya sambil menambahkan, “Jangan kerdilkan Sukarno yang mempersatukan bangsa dengan membuat pantun atau puisi yang justru memecah-belah.”

Ginting menilai, pantun yang dibacakan Butet Kartaredjasa malah bisa merusak citra PDIP di mata partai politik lainnya. Sekaligus merusak komunikasi politik di tahun politik jelang kontestasi pemilihan umum (pemilu).

Ia mengingatkan sejarah politik tentang kehebohan karya seniman Lekra yang membuat Presiden Sukarno harus turun tangan dan melarang perkembangan seniman Lekra di Indonesia. “Bung Karno menghentikan propaganda seniman Lekra yang membuat gaduh usai peristiwa G30S/PKI 1965.”

Menurut Ginting, gaya provokasi dari seniman Lekra menimbulkan kontra dengan para seniman lainnya seperti  HB Jassin dan Taufiq Ismail. Mereka menolak provokasi Lekra dan membuat petisi Manifes Kebudayaan yang mengusung konsep kebudayaan humanisme universal dengan merujuk pada Pancasila.