– Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan dalam kasus korupsi bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial. Kali ini, penggeledahan menyasar rumah para tersangka.

“Antara lain rumah di Tangerang Selatan dan apartemen di Jakarta Pusat,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, pada Selasa, 30 Mei 2023. Ali tak menjelaskan identitas tersangka pemilik rumah tersebut.

Ali mengatakan penggeledahan berlangsung pada Senin, 29 Mei 2023. Dari penggeledahan itu, penyidik menemukan beberapa dokumen dan bukti elektronik. “Akan disita sebagai barang bukti dalam perkara dimaksud,” kata dia.

Sebelumnya, KPK juga sudah menggeledah kantor Kementerian Sosial dalam perkara ini pada Selasa, 23 Mei 2023. Dari penggeledahan itu, KPK menyita barang bukti berupa dokumen dan bukti elektronik. “Selama proses penggeledahan ditemukan dan diamankan bukti antara lain, berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara,” kata dia.

Ali mengatakan penggeledahan di kasus Bansos bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti. Alat bukti itu, kata dia, dapat membuat terang dugaan adanya korupsi penyaluran bansos beras untuk keluarga miskin di Indonesia. Menurut Ali, alat bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut selanjutnya akan dianilisis untuk melengkapi pemberkesan perkara. “Segera dilakukan analisis sekaligus penyitaan untuk melengkapi berkas perkara,” kata dia.

KPK memang tengah menyidik kasus korupsi penyaluran beras bantuan sosial. Penyaluran itu ditujukan kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial.

Sejumlah orang dikabarkan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Salah satunya adalah mantan Direktur Utama PT Transjakarta Kuncoro Wibowo dan pengusaha Ivo Wongkaren. Dugaan korupsi berlangsung saat Kuncoro menjabat sebagai Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa Logistic. BGR merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang logistik.

KPK telah mencegah Kuncoro untuk berpergian ke luar negeri sejak Februari 2023. Akan tetapi, hingga saat ini KPK belum secara resmi mengumumkan para tersangka dan detail tindakan yang mereka lakukan. Pengumuman nama-nama tersangka biasa dilakukan pada saat penahanan.

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak akan bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Saya harus cawe-cawe,” kata presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.

Presiden menyatakan, keputusan ikut campur dalam urusan Pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Ia pun mengklaim aparatnya tidak akan salah menafsirkan pernyataannya untuk bertindak mendukung salah satu calon.

“Saya tidak sekasar itu dan saya tahu berpolitik yang baik,” kata Jokowi yang hadir pada saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres),  21 April lalu.

Jokowi singgung soal kesinambungan pembangunan

Sebelum menyatakan untuk tidak bersikap netral, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu menyampaikan pentingnya kesinambungan pembangunan. Ia menyitir sejarah yang disebutkannya menunjukkan tidak ada negara di dunia yang bisa melompat dua kali dalam meraih kemajuan. Kata dia, negara semacam Korea Selatan dan Taiwan adalah contoh terbaik. Negara-negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil.

Karena itu, ia menyatakan Pilpres 2024 sangat penting. Ia pun mengulang berkali-kali pernyataannya tentang penentuan calon presiden dan calon wakil presiden adalah urusan partai politik.

“Lalu bagaimana saya cawe-cawe? Ya tidak usah diceritakan,” katanya sambil tertawa.

Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmuddin. Pertemuan dilakukan di ruang oval selama hampir dua jam.