Usai PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, PPP menyusul dengan menyatakan dukungan politiknya kepada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Awiek mengatakan jika para Ketua Umum di KIB berembuk dan bersepakat menjagokan Ganjar, maka kemungkinan KIB berkoalisi dengan PDIP bakal semakin besar.

“Jika kemudian capresnya sama, ya tidak menutup kemungkinan juga bergabung dengan koalisi PDIP,” kata Awiek dalam acara Polemik Trijaya bertajuk Tiki-Taka Koalisi Capres 2024, Sabtu, 29 April 2023.

Jika capres yang diusung ternyata berbeda, Awiek mengatakan perbedaan ini akan dikomunikasikan dengan baik-baik. Pasalnya, pembentukan KIB dimulai dengan komunikasi yang baik pula.

“Karena kita dulu bergabungnya baik-baik, kalaupun ada perbedaan pendapat ya juga harus baik-baik,” kata Awiek.

Bantah anggapan KIB bubar

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa hingga kini KIB masih solid dan rukun. Isu bubarnya KIB usai PPP mengusung Ganjar disebut Awiek tidak benar adanya.

“Sekarang kami dengan KIB masih solid. Kan masih lama pendaftaran capres itu, masih banyak yang bisa diupayakan,” kata dia.

Sementara itu, PAN melalui Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno mengatakan partainya dalam beberapa kesempatan bekerja sama dengan PDIP dalam Pemilihan Kepala Daerah. Usai Ganjar dideklarasikan, Eddy menyebut dirinya menghubungi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam perbincangan mereka, tersemat ajakan PDIP kepada PAN untuk berkoalisi menjagokan Ganjar pada Pilpres 2024.

“Ketika Mas Ganjar ditetapkan sebagai capres, saya menghubungi Mas Hasto. Kita ada dialog lah. Bagaimana sekali ini PAN ayo bergabung bersama-sama PDIP mengusung capres yang sama,” ujar Eddy.

Ia menyebut partai pimpinan Zulkifli Hasan alias Zulhas ini masih terus berproses menentukan bacapres sembari melihat dinamika terkini. Kendati demikian, ia mengaku PAN bakal bisa bekerja sama dengan baik bersama seluruh sosok capres yang mencuat.

“Jadi kita masih melihat, tetapi kita dengan capres-capres ini bisa bekerja sama dengan sangat baik,” kata dia.

 – Pada 27 April 2024, mantan Rektor Unila, Karomani dituntut oleh JPU dengan hukuman 12 tahun kurungan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Karomani telah terbukti memenuhi unsur dan secara sah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Terdakwa sebagai penyelenggara negara seharusnya tidak boleh menerima gratifikasi sehingga tindakan ini bertentangan dengan dirinya sebagai penyelenggara negara.

Salah satu unsur yang diduga hadiah merupakan akibat penyelenggara negara melakukan atau melakukan atas nama jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. Namun, dalam unsur tersebut ada kesalahan karena melakukan sesuatu yang dilakukan dengan kesengajaan. Akibatnya, dalam sidang tersebut, terdakwa juga dituntut membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp10.235.000.000 dan 10.000 dolar Singapura, jika tidak, akan dilakukan upaya paksa oleh jaksa untuk menyita aset dan harta kekayaan terdakwa, sebagaimana diberitakan Antaranews.

Usai tuntutan dibacakan, Hakim Ketua Lingga Setiawan menjelaskan bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa dapat mengajukan pledoi atau pembelaan sehingga sidang ditunda sampai 2 Mei 2023 kelak.

Setelah tuntutan mantan Rektor Unila dibacakan, JPU membacakan tuntutan untuk dua terdakwa lainnya,  Ketua Senat Unila, M. Basri dan mantan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila, Heryandi yang berada dalam perkara korupsi sama tentang penerimaan suap Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unila 2022. KPK pun telah menetapkan satu orang tersangka lainnya yang berperan sebagai pemberi suap dari pihak swasta, yaitu Andi Desfiandi.

Kronologi Kasus Mantan Rektor Unila

Pada 20 Agustus 2022, Rektor Unila, Karomani tertangkap tangan oleh KPK di Bandung yang sedang ditemani sejumlah pejabat rektorat lainnya. Karomani tertangkap atas dugaan penerimaan suap senilai sekitar Rp2 miliar. KPK akhirnya memanggil anggota DPR dalam kasus suap PMB Unila ini. Salah satu petinggi DPR yang dipanggil KPK adalah Muhammad Kadafi, anggota Komisi X DPR RI. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada 12 Desember 2022.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan bahwa anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bukanlah satu-satunya orang yang diperiksa oleh KPK. Ali juga memeriksa pimpinan BNI Cabang Tanjung Karang, Bandar Lampung, Imam Bustami.

Setelah melakukan beberapa kali pemeriksaan oleh pihak berwajib, mantan Rektor Unila, Karomani diduga menerima uang suap dalam tes PMB Unila yang memiliki kewenangan meloloskan mahasiswa dalam program Seleksi Mandiri Masuk Unila atau Simanila 2022. Karomani disebut menetapkan tarif mulai dari Rp100 juta sampai Rp350 juta untuk meluluskan satu orang calon mahasiswa.

Di persidangan, mantan Rektor Unila, Karomani menyebut beberapa nama pejabat yang disebut olehnya memakai jasanya untuk meloloskan calon mahasiswa titipan. Nama-nama tersebut, diantaranya adalah Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan Wakil Komisi I DPR RI, Utut Adianto. Namun, sebelum Kadafi, Ali Fikri menyebutkan bahwa KPK telah memeriksa anggota Komisi V DPR RI, Aryanto Munawar dan Bupati Bandar Lampung Barat, Parosil Mabsus.