– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai safari politik calon presiden Partai NasDem, Anies Baswedan, merupakan tindakan mencuri start kampanye. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bakal berkoalisi dengan Partai NasDem menanggapi pernyataan Bawaslu tersebut.
Menurut Demokrat dan PKS, kepala negara alias Presiden Jokowi malah kerap meng-endorse capres tertentu. Oleh sebab itu, jika ingin mempersoalkan etik, maka Jokowi hendaknya turut ditegur oleh Bawaslu.
Kendati demikian, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyebut bahwa Jokowi tidak meng-endorse capres di tempat ibadah. Adapun pernyataan Bagja ini merujuk pada safari politik Anies di Aceh pada 2 Desember 2022 lalu yang dipermasalahkan karena masyarakat berkerumun di Masjid Baiturrahman, Aceh.
“Nggak di tempat ibadah, kan (Pak Jokowi). Kami hanya fokus di tempat ibadah,” kata Bagja di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Desember 2022.
Bagja menyebut tindakan meng-endorse seseorang tidak menjadi soal. Asalkan, kata dia, tidak mengajak masyarakat memilih sosok tersebut. “Misal ada yang endorse seseorang ya tidak masalah, kan. Dia baik, tapi nggak boleh ngajak,” kata dia.
Bagja mengatakan bakal merumuskan aturan yang lebih rigid bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) ihwal sosialisasi partai maupun capres di luar jadwal Pemilu. Ia mengaku tidak ingin pesta demokrasi menjadi mencekam dengan meruaknya aturan di sana-sini.
“Kami akan tegas di situ. Tapi tetap akan ada sosialisasi. Ini fun. Jangan kemudian jadi agak spooky. Pemilu itu gembira, semua orang berhak melakukan sosialisasi,” ujarnya.
Kesimpulan Dini
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menilai tuduhan bahwa Anies Baswedan mencuri start kampanye merupakan kesimpulan yang terlalu dini. Menurut Andi, peserta capres belum ditetapkan.
Toh, jika secara etik ingin dipermasalahkan, kata dia, maka orang pertama yang mesti ditegur adalah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. “Kalau secara etik ingin dipermasalahkan, ya orang pertama yang harus ditegur adalah Pak Jokowi,” kata Andi saat dihubungi, Sabtu, 17 Desember 2022.
Andi menjelaskan, Jokowi telah berulang kali meng-endorse capres 2024. Ia berharap KPU maupun Bawaslu bisa adil kala menindaklanjuti pelanggaran etik ini. “Pak Jokowi bolak-balik mengendorse Pak Ganjar, Pak Airlangga, Pak Prabowo. Jadi saya berharap KPU bisa adil, mana yang etik mana yang bukan,” ujarnya.
Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, menyabut bahwa Anies hanyalah warga biasa yang mendapatkan dukungan masyarakat. Sebab, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah tuntas. “Pak Anies sudah berakhir masa jabatan sebagai Gubernur DKI. Jadi beliau ini sebagai warga biasa yang mendapat dukungan masyarakat,” kata Kholid kepada Tempo, Sabtu, 17 Desember 2022.
Kholid menjelaskan, ia menghormati keputusan Bawaslu mengingat sudah menjadi tugas badan tersebut untuk menegakkan aturan main yang adil dan proporsional. Kendati demikian, ia menyebut Bawaslu mesti memahami bahwa Anies belum secara resmi menjadi calon presiden.
Musababnya, dia melanjutkan, Anies belum mendapatkan tiket capres berupa dukungan dari partai politik dengan memenuhi ambang batas presiden sebesar 20 persen. Sejauh ini, hanya Partai NasDem yang secara resmi menjagokan Anies sebagai capresnya.
Di sisi lain, pendaftaran capres pun belum dibuka. Sehingga, kata dia, tidak tepat jika Anies disebut mencuri start kampanye.
“Beliau secara resmi belum memenuhi persyaratan sebagai capres karena belum memenuhi tiket presidential threshold 20 persen. Pendaftaran capres pun belum dibuka. Jadi, tidak tepat kalau dikatakan curi start kampanye,” ujarnya.
Menurut Kholid, Bawaslu mestinya juga memperhatikan pejabat publik yang sibuk soal pencapresan. Bahkan, kata dia, kepala negara alias Presiden Joko widodo juga kerap meng-endorse capres tertentu.
“Seharusnya Bawaslu juga memperhatikan para pejabat publik yang sibuk urus pencapresan. Bahkan kita juga menyaksikan kepala negara dan kepala pemerintahan di negeri ini sibuk untuk endorse capres tertentu. Kira-kira apakah itu etis?” u
