Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmennya memberantas korupsi, salah satunya dengan melakukan pengamanan aset daerah.
Mantan Menteri Sosial itu menegaskan dukungannya saat pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 yang mengusung tema Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.
“Mudah-mudahan kita semua bisa berseiring dalam upaya untuk membangun Indonesia pulih dan bersama-sama memberantas korupsi,” kata Khofifah.
Dalam kegiatan yang dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Khofifah melaporkan Pemprov Jatim hingga 2022 telah mengamankan 2.608 bidang tanah, yang telah tersertifikasi setara dengan Rp1,2 triliun.
Pada kesempatan itu juga disampaikan bahwa pasca-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) terdapat unit pengelola kegiatan (UPK) bernilai Rp1,632 triliun yang tersebar di 523 kecamatan dan 29 kabupaten di Jatim yang telah berhasil diselamatkan.
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa, Pengelola PNPM-MPd, kata Gubernur Khofifaih, di Jatim per tanggal 15 September 2022 terbentuk 358 UPK, yang telah bertransformasi menjadi badan usaha milik desa bersama (BUMDesMa).
“Proses tata cara transformasinya tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021,” kata dia.
Selain itu, Khofifah menyebutkan terdapat 254 BUMDesMa dari 358 UPK yang telah memiliki sertifikat badan hukum. Sebanyak 15 BUMDesMa di antaranya merupakan cikal bakal pendiri lembaga keuangan mikro (LKM) menjadi unit usaha BUMDesMa.
“Ini sudah mendapat izin dari OJK Jatim dan operasionalnya oleh BUMDesMa. Kami sudah selamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun dari keseluruhan target penyelamatan aset negara secara nasional yang tercatat Rp12,7 triliun,” kata Khofifah.
Gubernur Khofifah meyakini kerja sama dan sinergi antara seluruh elemen strategis mampu memperkuat komitmen untuk menyelamatkan aset-aset negara.
