Sumber daya perikanan di Indonesia, menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, baik di lautan maupun di budi daya sangat besar.
Ia menyebut secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, yang bersumber baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budi daya.
Dari dua sumber itu, kata dia, potensi produksi lestarinya sekitar 67 juta ton/tahun.
Potensi produksi lestari (maximum sustainable yield/MSY) perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun dan perikanan tangkap di peraian darat, seperti danau, sungai, waduk dan rawa, sekitar 0,9 juta ton/tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton/tahun.
Sedangkan 56,8 juta ton/tahun adalah potensi perikanan budi daya, baik budi daya laut (mariculture), budi daya perairan payau (tambak), maupun budi daya perairan tawar (darat).
Meskipun sumber daya ikan Indonesia itu sangat besar, jika tidak dikelola secara berkelanjutan, yakni dengan prinsip memerhatikan lingkungan, maka bisa menjadi ancaman.
Banyak studi dan penelitian yang menyebutkan tingginya kebutuhan pasar eskpor mendorong kegiatan eksploitasi yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan, sehingga berdampak pada terjadinya peningkatan penangkapan di alam.
Akibatnya, hal itu dapat memicu terjadinya kegiatan overfishing (hasil tangkapan berlebihan).
Untuk itu, maka perlu diupayakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Terukur
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di banyak kesempatan selalu menyampaikan mengenai kebijakan penangkapan ikan terukur.
Kebijakan itu, yakni pengendalian yang dilakukan dengan menerapkan sistem kuota (catch limit) kepada setiap pelaku usaha. Dengan demikian, maka tidak hanya sumber daya ikan yang lestari, namun hal itu akan memiliki efek ganda bagi pembangunan nasional, selain sebagai penopang ketahanan pangan.
Direktur Program organisasi internasional nirlaba Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia Hirmen Syofyanto menyatakan dibutuhkan kerja kolektif yang memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan terkait dalam perjalanannya menuju standar keberlanjutan itu.
