Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan akan memberikan subsidi untuk sebuah harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Subsidi merupakan sebuah penghargaan atau insentif untuk masyarakat yang akan dan mau mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan, salah satunya untuk melakukan perjalanannya secara nyaman, aman, dan mudah untuk diakses.
Keberadaan KCJB hingga saat ini masih menerima kritikan, mulai adanya pembengkakan biaya investasi yang menyebabkan penggunaan APBN dalam proyek ini.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa Kereta Cepat jakarta-Bandung akan mulai uji coba pertengahan agustus ini.
Dalam subsidi pemerintah ini, harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan mulai dipatok dengan rencana di harga tiket pada kisaran Rp 250 ribu. Harga tiket tersebut mulai dari rute Stasiun Halim di Jakarta Timur sampai ke Padalarang maupun Gedebege.
Harga tiket dengan tarif tersebut artinya untuk tiket kereta cepat sekilas hampir sama dengan kereta Argo Parahyangan yang non subsidi dan dioperasikan PT KAI saat ini dengan tarif tiketnya sebesar Rp. 200 ribu – Rp 250 ribu, hal ini diungkapkan Presiden Jokowi bahwa subsidi tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung akan sangat diperlukan untuk mendorong moda transportasi masyarakat.
“Bahwa harus ada subsidi ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Jokowi dikutip dari Antara, pada Ahad, 13 Agustus 2023. “Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” katanya.
Subsidi tersebut akan diberikan melalui Public Service Obligation (PSO), hal ini dikarenakan untuk meringankan harga tiket moda transportasi yang dibebankan kepada konsumen yang akan menggunakan KCJB.
Adanya KCJB diharapkan bisa mengatasi masifnya pemakaian kendaraan pribadi hingga menjadi sebab angka kemacetan Jabodetabek dan Bandung kian parah.
Jokowi mengklaim negara rugi hampir Rp100 triliun setiap tahun akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung. “Setiap tahun merugikan hampir Rp100 triliun dan ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara kita besar sekali,” kata dia di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, pada Kamis, 10 Agustus 2023.
