Polisi berjaga di depan gerbang Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Ploso saat proses upaya penangkapan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) di Jombang, Jawa Timur, Kamis (7/7/2022). (ANTARA FOTO/Syaiful Arif)
Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur, buntut dugaan pencabulan dengan tersangka Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi yang merupakan anak pemilik pesantren tersebut.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono mengungkapkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyyah telah dibekukan.
Bechi merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santrinya. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.
Waryono mengatakan pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama. Ia mendorong kepolisian mengusut tuntas kasus ini.
Lihat Juga :
Kemenag Jatim: Ponpes Shiddiqiyyah Tunggu 2 Tahun Lagi untuk Urus Izin
Pencabutan izin pesantren ini menuai kritik. Muhammadiyah, salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia menilai Kemenag terburu-buru mencabut izin pesantren Jombang tersebut. Namun Pengamat Pendidikan Doni Kusuma menilai langkah Kemenag sudah tepat.
Doni menyebut pondok pesantren didirikan untuk membentuk warga negara yang dewasa secara spiritual dan bertanggung jawab sebagai warga negara.
Kendati demikian, Doni mengkritik Kemenag yang baru mencabut izin pondok pesantren tersebut setelah kasus itu ramai. Terlebih, kasus pencabulan tersebut sudah terjadi sejak 2019.
“Pencabutan izin harus dengan pertimbangan matang. Dan menurut saya, keputusan Kemenag sudah tepat mengingat ada yang tidak beres dalam pendidikan di Ponpes Shiddiqiyyah,” kata Doni saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (11/7).
Pondok pesantren Shiddiqiyyah juga sempat beberapa kali melindungi pelaku dugaan pencabulan.
Menurut dia hal ini menunjukkan bahwa pengawasan Kemenag lemah. Oleh sebab itu, ia menilai Kemenag perlu mengevaluasi lebih lanjut terkait hal ini.
Lihat Juga :
PKS: Harusnya Kemenag Selamatkan Santri Pesantren Shiddiqiyyah Jombang
Menurut Doni Kemenag tidak bisa hanya berhenti hanya dengan mencabut izin Pesantren Shiddiqiyyah. Doni bilang Kemenag harus memiliki sistem evaluasi untuk mencegah kasus serupa terjadi di pondok pesantren lainnya.
Di antaranya dengan menciptakan mekanisme pelaporan yang aman dan berintegritas. Kemudian, Kemenag juga harus membuat asesmen psikologis bagi para pemimpin dan tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren.
“Lalu ada asesmen psikologis para pemimpin dan tenaga pendidikan di ponpes, apakah mereka sehat secara mental atau tidak. Ilmu psikologi akan dapat membantu asesmen ini,” tuturnya.
“Setelah evaluasi juga harus ada langkah-langkah penguatan sistem di ponpes dan penguatan kapasitas gurunya,” ungkap dia menambahkan.
Koordinator Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal juga menilai langkah pencabutan izin oleh Kemenag sebetulnya merupakan langkah pamungkas.
Ia mengibaratkan Kemenag seperti petugas pemadam kebakaran yang baru bergerak memadamkan api setelah ada kejadian.
Menurut dia kasus ini harus menjadi bahan evaluasi internal Kemenag. Ia menduga kasus serupa juga terjadi di sejumlah pondok pesantren lainnya atau lembaga pendidikan keagamaan di agama lain, namun belum terkuak.
Apalagi kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Bechi sudah terjadi sejak 2019. Namun, Kemenag baru mengambil langkah tegas setelah kasus ini ramai di media.
“Kemenag ngapain saja selama itu? Sekarang seperti pemadam kebakaran saja, sudah ramai, sudah kejadian baru bertindak,” ungkap Jamal.
Lihat Juga :
Kemenag Jatim: Dana Operasional Pesantren Shiddiqiyyah akan Disetop
“Pada satu sisi kasus seperti itu seperti fenomena gunung es, harusnya Kemenag sigap mengantisipasi hal tersebut, melakukan pengawasan dan pembinaan,” tuturnya.
Menurut Jamal Kemenag tak boleh berhenti dengan sekadar mencabut izin operasional Pesantren Shiddiqiyyah. Sebab, ada ratusan santri yang nasibnya jadi terombang ambing akibat pencabutan izin tersebut.
“Pertama, lakukan pendataan, pembinaan, dan penempatan (pemindahan) para santri sampai mendapat pesantren yang baru. Jangan sampai masa depan dan pendidikan para santri ini menjadi tidak jelas dan dilepas begitu saja,” jelas Jamal.
“Kedua, dalam langkah antisipatif, Kemenag lakukan lah upaya-upaya konkret dan proaktif dalam mencegah kasus serupa melalui pembinaan dan pengawasan yang konsisten,” imbuhnya.
(dmi/wis)
Baca artikel CNN Indonesia “Pencabulan Anak Kiai Jombang Tak Cukup Sekadar Cabut Izin Pesantren” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220711105037-12-819885/pencabulan-anak-kiai-jombang-tak-cukup-sekadar-cabut-izin-pesantren.
Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/
