Ribuan tenaga kesehatan yang tergabung ke dalam lima organisasi tenaga kesehatan menggelar demonstrasi, Senin (8/5/2023). Aksi demo dilakukan mereka untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan.
Aksi Damai: Unjuk rasa serentak ini, dilangsungkan di sejumlah kota, termasuk DKI Jakarta. Akun Instagram resmi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun mengunggah kegiatan demonstrasi tersebut.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi mengatakan, demonstrasi yang dilakukan peserta unjuk rasa dalam rangka aksi damai sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap gagasan RUU omnibus law ini.
“Para organisasi profesi kesehatan melihat proses pembuatan regulasi yang terburu-buru dan tidak memperhatikan masukan dari organisasi profesi yang notebene merupakan pekerja lapangan,” kata Adib melalui pernyataan persnya, Senin (8/5/2023).
Tak Ganggu Pelayanan Kesehatan: Kendati ada unjuk rasa, Adib menjamin akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap terlayani dengan baik di setiap daerah.
Ia mengharapkan, aksi unjuk rasa yang dilakukan ini sebagai mana yang dilakukan di banyak negara seluruh dunia, diharapkan mampu menjadi sarana yang efektif untuk mengkritisi rencana kebijakan. Ia menambahkan, aksi damai dan protes diadakan untuk mengkritisi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Protes dan cuti pelayanan adalah hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi universal PBB tentang hak asasi manusia, mengedepankan pandangan organisasi atau komunitas kepada pemerintah atau penguasa negara,” kata Adib.
Potensi Kriminalisasi: Sementara itu, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah menyoroti RUU Kesehatan yang berpotensi memperlemah perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat dan masyarakat.
RUU Kesehatan, menurutnya juga dinilai berpotensi memicu kriminalisasi terhadap para dokter dan tenaga kesehatan.
“Kami juga mengimbau kepada seluruh anggota organisasi profesi untuk tetap solid memperjuangkan kepentingan profesi dan masyarakat,” ujar Harif Fadhilah.
