Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Menkeu anggota G20, yakni Inggris, Australia, India, hingga Bank Pembangunan Asia (ADB) secara fisik dan virtual sehari sebelum perhelatan Pertemuan Ketiga Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG) dimulai.
Agenda diskusi pertemuan bilateral Menkeu membahas isu-isu strategis seperti krisis pangan akibat kondisi geopolitik, ketersediaan vaksinasi COVID-19, penerapan Energy Transition Mechanism (ETM) demi mendukung keuangan berkelanjutan, penguatan ekonomi Kawasan Asia, penguatan sumber daya manusia, serta Presidensi G20 Indonesia.
“G20 tetap akan menjadi forum ekonomi premier seperti halnya pada 2008 dalam merespons krisis ekonomi, baik sekarang maupun di masa mendatang”, kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu.
Isu krisis pangan dan efek rambatan perang menjadi perhatian Menkeu Inggris Nadhim Zahawi, yang menilai perlu adanya solusi nyata untuk semua lapisan masyarakat dan pelaku bisnis yang saat ini terancam dampak inflasi tinggi, kenaikan harga pangan, serta energi.
Zahawi juga menggarisbawahi pentingnya menjaga perdagangan bebas dan menghindari pelarangan ekspor yang dapat memperburuk dampak konflik geopolitik. Dukungan penuh juga perlu diberikan terhadap bank dengan capital adequacy framework, khususnya untuk membantu negara-negara terbelakang.
Menanggapi hal itu, Sri Mulyani memahami adanya perubahan politik di Inggris dan mengapresiasi peran penting Inggris dalam berbagai isu strategis, serta sepakat bahwa dalam perkembangannya, perang dan efek rambatannya menyebabkan penderitaan bagi umat manusia.
Oleh karenanya diperlukan peran dari G20, khususnya melalui jalur keuangan atau finance track untuk tetap aktif berdiskusi dan mengupayakan solusi yang nyata.
Pembahasan krisis pangan turut menjadi salah satu agenda diskusi utama antara Menkeu Sri Mulyani, Menkeu India Nirmala Sitharaman, dan Menkeu Australia Jim Chalmers. Para Bendahara Negara tersebut mendiskusikan tantangan terhadap pemulihan yang belum selesai, antara lain krisis pangan yang terjadi akibat tensi geopolitik yang belum mereda.
Menurut Nirmala, salah satu kawasan yang merasakan dampak signifikan adalah kawasan Afrika, mengingat ketergantungan negara-negara Afrika kepada Ukraina sebagai pemasok bahan pangan di negaranya, sehingga diperlukan pembahasan oleh pemimpin dunia secara mendalam.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menyampaikan inisiasi Indonesia untuk berdiskusi isu ketahanan pangan melalui seminar mengenai Food Insecurity pada FMCBG ketiga 2022, yang harus diikuti dengan kerja sama lebih konkret khususnya untuk ketersediaan dan harga pangan.
Khusus mengenai Presidensi G20 Indonesia, Menkeu Sri Mulyani dan Menkeu Nirmala juga sepakat G20 harus mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat global seluruh pencapaian yang berhasil ditorehkan selama Presidensi Indonesia.
Adapun pembahasan mengenai akses dan ketersediaan vaksin menjadi hal utama yang juga didiskusikan bersama Menkeu Nirmala dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa. Sri Mulyani menyepakati pentingnya menjaga akses dan ketersediaan vaksinasi COVID-19 yang tidak boleh diabaikan, mengingat pandemi belum sepenuhnya teratasi.
Sementara itu, Asakawa membahas salah satu kegiatan pembiayaan ADB kepada sektor farmasi. Sri mulyani memahami rasionalisasi kebutuhan pembiayaan di sektor tersebut sebagai salah satu bentuk reformasi di sektor kesehatan.
Menkeu RI turut menekankan peran penting ADB dalam menyukseskan agenda keuangan berkelanjutan. ADB khususnya telah menggagas ETM untuk membantu negara-negara berkembang dalam melakukan peralihan sumber daya energinya menjadi lebih berkelanjutan dan terjangkau atau sesuai dengan prinsip just and affordable.
Hal yang sama juga disampaikan Sri Mulyani kepada Menkeu Australia Jim Chalmers, yang menyampaikan bahwa Australia dapat menjadi mitra yang diandalkan untuk mendukung Indonesia.
Di sisi lain, Chalmers menyampaikan bahwa Australia memiliki prioritas untuk menjalin hubungan bilateral pada sektor pendidikan dengan Indonesia.
