Presiden Joko Widodo alias Jokowi angkat bicara terkait polemik Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Menurut Jokowi, pemerintah sudah mendengar aspirasi masyarakat mengenai pemekaran Papua.Kepala negara menjelaskan adanya DOB di Papua menjadi salah satu upaya untuk pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.

“Ini kan kita, kan saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah, saya ke Merauke minta, saya ke Pegunungan Tengah kelompok-kelompok datang ke saya minta itu dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan tindak lanjuti dengan pelan-pelan,” kata Jokowi di Papua, Rabu (31/8/2022).

“Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini dan ini dalam rangka pemerataan pembangunan,” sambung Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai, wilayah Papua terlalu luas bila hanya ada dua provinsi. Maka dari itu, dibangun daerah otonomi baru.

“Karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas untuk memudahkan jangkauan pelayanan. Itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru,” kata Jokowi.

Jokowi tak mempermasalahkan atas munculnya pro-kontra pemekaran Papua. Dia berkata, hal itu bagian dari demokrasi.

“Sekali lagi itu adalah permintaan dari, bahwa ada pro dan kontra itulah yang namanya demokrasi ya,” tukas Jokowi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi meneken Undang-Undang (UU) yang mengatur provinsi baru di Papua pada 25 Juli 2022. Diketahui, terdapat tiga provinsi yang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menceritakan spirit pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua secara langsung di Merauke. Seperti diketahui, Merauke akan dijadikan sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Selatan.

“Saya datang ke sini membawa dua hal, pembagian ini (Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera), yaitu simbol timur, Indonesia bagian timur. Kedua, dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai spirit pemekaran,” kata Mendagri dalam keterangan persnya usai Pencanangan dan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Merauke, Jumat 12 Agustus 2022.

Mendagri menjelaskan, dari semula pembentukan 3 DOB di Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Dengan adanya DOB hasil pemekaran di Papua, pelayanan publik diharapkan lebih cepat dan mudah akibat birokrasi yang semakin ramping.

Menurut Mendagri, spirit inilah yang dimiliki Presiden Joko Widodo karena memahami betul kebutuhan masyarakat Papua. Apalagi, pemekaran ini juga dilakukan berangkat dari aspirasi para tokoh dan masyarakat setempat.

“Pak Jokowi sangat memahami Papua, beliau melihat betul kalau mau mempercepat, enggak ada jalan lain, harus dimekarkan, memotong birokrasi. Jadi kalau Papua Selatan sudah jadi ya otomatis gubernurnya di sini, semua proses administrasi, birokrasi, layanan publik. Dari Asmat enggak perlu lagi ke Jayapura, dari Boven Digoel, Mappi, enggak usah ke Jayapura, di sini sudah mengambil keputusan sendiri pemimpinnya, termasuk pengelolaan SDA, SDM untuk pendidikan (dan) kesehatan, keputusannya tinggal di sini saja,” beber Mendagri.

Selain itu, pemekaran wilayah dinilai terbukti membuat daerah semakin mandiri dan maju. Tentunya, hal ini sejalan dengan tujuan pemekaran daerah, yaitu untuk mendekatkan kesejahteraan.

Mendagri juga mengatakan, rata-rata pemekaran wilayah membuat pembangunan di daerah melompat. Meski demikian, upaya ini perlu didukung penuh oleh seluruh masyarakat, utamanya masyarakat di daerah pemekaran.

“Mohon dukungan kepada semua pihak untuk realisasi pemekaran dan apa yang akan kita lakukan ke depan dalam rangka pemekaran ini,” jelasnya.

DPR Sahkan 3 RUU DOB Papua Menjadi Undang-Undang

Di tengah rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, berharap masyarakat bisa melakukan hijrah dari kendaraan pembakaran konvensional ke kendaraan listrik.

Menurut Arifin, dengan beralihnya ke mobil listrik atau motor listrik akan memberikan dampak yang lebih baik tidak hanya bagi pengguna itu sendiri, tetapi juga untuk lingkungan yang lebih hijau.

“Inilah evolusi kendaraan bermotor, yang tadinya bermotor bakar jadi berlistrik, bersih lingkungan dan hemat. Biaya listriknya juga semakin lama semakin kompetitif,” jelas Arifin Tasrif, dalam keterangan resminya saat meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Green Energy Station (GES) di Bali, Selasa (30/8/2022).

Tidak hanya itu, konsumen juga menurut Arifin nantinya akan dibebankan dengan beberapa kenaikan harga. Salah satunya adalah BBM di mana dalam waktu dekat pemerintah akan memberlakukan harga baru serta pajak baru terkait polusi kendaraan.

“Sebaliknya, apabila tetap menggunakan bahan bakar fosil, akan semakin mahal. Belum lagi kedepannya nanti kena pajak karbon. Jadi memang kita harus beralih ke energi bersih terbarukan yang memang sumbernya di alam,” tambah Arifin.

Mengingat kebutuhan yang semakin besar, Arifin juga mendorong partisipasi seluruh pihak untuk mempercepat transisi menuju kendaraan listrik menuju efisiensi nasional.

“Jadi memang siapa pun bisa ikut, bagaimana kita bisa mendorong demand kendaraan listrik. Dari sisi biaya bahan bakar,” pungkasnya.

Mobil Listrik Suzuki yang Dikembangkan Bareng Toyota Siap Meluncur 2025

Isu jual beli jabatan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus bergulir. Kini DPRD DKI akan mengajukan pembentukan panitia khusus (pansus) jual beli jabatan di Pemprov DKI kepada pimpinan dewan. Rencana tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono yang berencana mengajukan pembentukan pansus kepegawaian kepada pimpinan dewan. “Saat rapat waktu itu, keluar rekomendasi dari Komisi A untuk membentuk pansus kepegawaian. Minggu depan saya ajukan (pembentukan pansus) ke pimpinan Dewan,” ujar Mujiyono kepada awak media, Minggu (28/8/2022).
Ia mengatakan nantinya Pimpinan DPRD DKI akan menggelar Rapat Pimpinan Gabungan untuk merespons usulan pembentukan pansus kepegawaian yang telah diajukan. Jika usulan tersebut disetujui nantinya masing-masing fraksi di DPRD DKI akan menugaskan anggotanya untuk menjadi anggota pansus kepegawaian. Setelah itu, DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna untuk meresmikan pembentukan pansus. Rapat paripurna akan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI. Proses panjang itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota. Jika resmi terbentuk, pansus kepegawaian akan bekerja sampai mengeluarkan rekomendasi soal isu yang dibahas, dalam hal ini terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI. “Baru pansus bekerja sampai mengeluarkan rekomendasi,” kata Mujiyono.

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah adanya dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Menurut dia, untuk menduduki jabatan di Pemprov DKI, ada serangkaian prosedur yang harus dijalani pegawai negeri sipil (PNS). “Perlu diketahui, proses rekrutmen itu ada tahapannya, tidak ujug-ujug begitu ditunjuk,” ujar Riza di Hotel Grand Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (27/8/2022).  Ia menjelaskan, prosesnya diawali dengan calon pejabat diusulkan terlebih dahulu. Ketika mendaftar, calon pejabat juga harus memenuhi sejumlah kriteria kompetensi yang ada dan berbagai persyaratan yang tidak mudah. Riza mengeklaim, hingga saat ini pihaknya belum pernah menerima laporan dari pejabat yang merasa dimintai uang saat mengikuti seleksi calon pejabat

“Kami juga sudah minta dari jajaran kami, Inspektorat, untuk mencari. Sampai hari ini belum ada (laporan jual beli jabatan dari pejabat Pemprov). Jadi apa yang disampaikan teman-teman sampai saat ini belum ada, belum ditemukan,” jelas Riza. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, berpandangan sebaiknya Pemprov DKI Jakarta tak buru-buru membantah soal munculnya dugaan tersebut. “Justru sebaliknya, harus diakui dan perlu ada penegakan hukum. Tidak perlu ditutupi karena kalau dibiarkan akan semakin kronis,” tutur Trubus kepada Kompas.com, Minggu (28/8/2022). Jual beli jabatan tersebut, kata Trubus, telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1994 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam beleid tersebut salah satunya mengatur larangan bagi PNS untuk menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Dengan demikian, Trubus mendorong Pemprov DKI justru membentuk tim gabungan, misalnya dengan menggandeng Kepolisian RI atau pun Kejaksaan RI untuk menginvestigasi soal aduan tersebut.
“Selain itu, tim ini dibentuk juga untuk mengungkap apakah pelanggaran ini murni dilakukan dari dalam lingkungan Pemprov DKI atau justru melibatkan pihak luar,” tutur Trubus.

Adapun dugaan jual beli jabatan ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDI-P Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono. Ia mengaku telah menemukan beberapa oknum pelaku dugaan beli jabatan. “Di akhir masa jabatan Gubernur (DKI Jakarta Anies Baswedan), saya mendengar banyak persoalan ASN (aparatur sipil negara) kami dalam jual beli penempatan. Sudah berapa oknum saya temukan,” ujar Gembong, Rabu lalu. Gembong menuturkan, ada biaya yang dibutuhkan oleh seorang ASN agar bisa menempati jabatan tertentu di Pemprov DKI. Ia menyebutkan tarif yang dikenakan sekitar Rp 60-250 juta untuk satu jabatan.

TNI Angkatan Darat akan menindak tegas enam prajuritnya jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan sadis dengan cara mutilasi dua warga sipil di Mimika, Papua. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Tatang Subarna mengatakan, keenam prajurit tersebut saat ini tengah diperiksa oleh Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) XVII/C Mimika. “Apabila hasil pemeriksaan ditemukan keterlibatan para oknum tersebut, maka TNI Angkatan Darat akan melakukan proses hukum dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Tatang dalam keterangan tertulis, Minggu (28/8/2022).
Tatang mengungkapkan bahwa Polres Mimika juga sedang memeriksa dua warga sipil terkait kasus ini. Selain itu, Polres Mimika juga melakukan pencarian terhadap satu warga sipil lainnya yang diduga turut terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. “Subdenpom XVII/C Mimika terus melakukan koordinasi dengan pihak Polres Mimika untuk mengungkap keterlibatan oknum TNI AD,” imbuh dia.

Polda Papua saat ini tengah melakukan penyelidikan atas temuan dua jenazah korban mutilasi yang ditemukan di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua, Sabtu (27/8/2022). Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani menyebutkan, para pelaku berjumlah sembilan orang, enam di antaranya adalah oknum anggota TNI. Sedangkan korban berjumlah empat orang. Kepada korban, para pelaku berpura-pura ingin menjual senjata api. Para korban yang diyakini berjumlah empat orang kemudian tertarik dan mendatangi para pelaku dengan membawa uang Rp 250 juta. “Keempat korban dipancing oleh pelaku untuk membeli senjata jenis AK 47 dan FN seharga Rp 250 juta,” ujar Faizal melalui pesan singkat, Minggu (28/8/2022). Faizal menerangkan, pada 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.50 WIT, di SP 1, Distrik Mimika Baru, para pelaku bertemu dengan korban dan membunuh mereka. Setelah melakukan pembunuhan, selanjutnya para pelaku memasukan jenazah ke dalam mobil korban dan membawanya ke Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, untuk dibuang.

Pelaku lebih dulu memasukkan korban ke dalam karung. “Sebelum dibuang, keempat korban semuanya dimutilasi dan dimasukan ke dalam enam karung,” kata dia. Setelah membuang para korban ke Sungai Kampung Pigapu, para pelaku menuju ke Jalan masuk Galian C Kali Iwaka untuk membakar mobil Toyota Calya yang disewa oleh korban. Keesokan harinya, para pelaku kembali berkumpul di gudang milik salah satu pelaku berinisial APL dan membagikan uang Rp 250 juta yang mereka rampas dari korban. Di hari yang sama, polisi menemukan mobil yang disewa korban dalam keadaan hangus terbakar. Pada Jumat (26/8/2022), masyarakat dan polisi berhasil menemukan salah satu korban yang diketahui berinisial AL.
Kemudian, pada hari yang sama polisi menemukan salah satu mobil Avanza hitam yang disewa korban di SP 1. Satu hari berselang, yakni pada Sabtu (27/8/2022), masyarakat kembali menemukan satu jenazah lagi di  Sungai Kampung Pigapu. Namun hingga kini identitasnya belum diketahui. Polisi masih mencari keberadaan jasad dua korban lainnya. Tiga orang yang diduga menjadi pelaku pembunuhan empat korban kemudian ditangkap, mereka adalah APL, DU dan R.