Kota Batam
Kota
Transkripsi bahasa daerah
• Abjad Jawi	بتم
Dari atas, kiri ke kanan: Jembatan Barelang, ikon “Welcome to Batam”, Suasana Kota Batam, Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Gereja Katolik Nha Tho Duc Me Vo Nhiem
Lambang
Julukan: Bandar Dunia Madani Singapore van Riouwarchipel
Peta
Kota Batam Peta Tampilkan peta SumatraTampilkan peta IndonesiaTampilkan semua
Koordinat: 1.0678°N 104.0167°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Kepulauan Riau
Dasar hukum	PP No. 34 Tahun 1983
Hari jadi	18 Desember 1829
Jumlah satuan pemerintahan	tampil Daftar
Pemerintahan
• Wali Kota	Muhammad Rudi
• Wakil Wali Kota	Amsakar Achmad
• Sekretaris Daerah	Jefridin Hamid
• Ketua DPRD	Nuryanto
Luas [1]
• Total	1.034,76 km2 (399,52 sq mi)
• Luas daratan	715 km2 (276 sq mi)
Peringkat	8
Populasi  (30 Juni 2022)[1][2]
• Total	1.193.088
• Peringkat	17
• Kepadatan	1,200/km2 (3,000/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 71,96% Kristen 21,11% — Protestan 17,81% — Katolik 3,30% Buddha 6,75% Konghucu 0,10% Hindu 0,06% Kepercayaan 0,02%[1]
• Bahasa	Indonesia, Melayu, Batak, Jawa, Tionghoa, Inggris, dan lainnya
• IPM	81,12 (2021) sangat tinggi[3]
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode pos	294xx
Kode area telepon	(+62) 0778
Pelat kendaraan	BP xxxx
Kode Kemendagri	21.71
APBD	Rp 102.059.976.700 (2018)
DAU	Rp 691.627.204.000,00- (2020)[4]
Situs web	www.batam.go.id

Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tahun 2021 jumlah penduduk Batam mencapai 1.193.088 jiwa, dengan kepadatan 1.153 jiwa/km².^[1] Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK).

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat.

Sejarah

Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu.

Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Langkanya catatan tertulis tentang pulau ini, di mana hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari China, pulau ini sudah dihuni sejak 231 Masehi ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung.

Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara.

Pada dekade 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka kemudian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai penggerak pembangunan Batam.^[5]

Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendudukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam (BP Batam).

Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BP Batam).

Geografi

Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km², sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km². Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat celsius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim.

Batas-batas Kota Batam:

Pemerintahan

Kota Batam memiliki dua macam pemerintahan yaitu Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan. Namun pada tanggal 17 September 2019 berakhirnya pemerintahan dualisme sehingga Badan Pengusaha Batam diberikan kepada Pemerintahan Wali kota Batam berdasarkan Pada Kebijakan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan. Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun.

Aceh Aceh Darussalam Atjeh Daerah Istimewa Aceh Nanggroë Aceh Darussalam
Provinsi otonom
Transkripsi bahasa daerah
• Abjad Jawoë	اچيه دارالسلام
Dari atas, kiri ke kanan: Masjid Raya Baiturrahman, Danau Laut Tawar, Pulau Rubiah, Taman Nasional Gunung Leuser, Gunung Seulawah Agam, Museum Tsunami Aceh, Taman Sari Gunongan, Replika Pesawat RI-001 Seulawah.
Bendera Lambang
Julukan: Serambi Mekkah Tanah Rencong Negeri Sultan Iskandar Muda
Motto: “Pancacita” (Sanskerta) “Lima cita-cita”
Himne daerah: “Aceh Mulia” (himne resmi) 3:07[1]
Wikimedia | © OpenStreetMap Peta
Negara	Indonesia
Dasar hukum pendirian	UU No. 24 Tahun 1956 UU No. 11 Tahun 2006
Hari jadi	7 Desember 1956 (umur 66)
Ibu kota	Kota Banda Aceh
Kota besar lainnya	tampil Daftar
Jumlah satuan pemerintahan[2][3]	tampil Daftar
Pemerintahan
• Jenis	Pemerintahan Aceh
• Wali Nanggroe	Malik Mahmud
• Gubernur	Achmad Marzuki [4]
• Sekretaris Daerah	Bustami [5]
• Ketua DPRD	Saiful Bahri A. Djalil [6]
Luas [2][7]
• Total	57.956,00 km2 (22,376,94 sq mi)
• Luas daratan	57.365,67 km2 (22,149,01 sq mi)
• Luas perairan	29.611,11 km2 (11,432,91 sq mi)
Ketinggian tertinggi	3.466 m (11,371 ft)
Populasi  (2021)[3]
• Total	5.333.733
• Peringkat	14
• Kepadatan	92/km2 (240/sq mi)
Demonim	Acehnese Bangsa Aceh Rakyat Aceh
Demografi
• Agama	Islam 98,48% Kristen 1,36% – Protestan 1,26% – Katolik 0,10% Buddha 0,15% Lain-lain 0,01%[8][9]
• Bahasa	Indonesia (resmi) Aceh (utama) Alas-Kluet, Devayan Gayo, Jamee, Sigulai, Tamiang, dan lain-lain
• IPM	72,80 (2022) Tinggi[10]
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode pos	23xxx-24xxx
Kode area telepon	tampil Daftar
Kode ISO 3166	ID-AC
Pelat kendaraan	BL
Kode Kemendagri	11
Kode BPS	11
APBD	Rp 16.763.469.972.136-,[11] (2021)
PAD	Rp 2.401.682.455.965,- (2021)
DAU	Rp 2.010.367.360.000,- (2021)[12]
DAK	Rp 1.777.891.260.000,- (2021)[12]
Slogan pariwisata	“The Light of Aceh”
Lagu daerah	“Bungong Jeumpa“
Rumah adat	Rumoh Aceh Umah Pitu Ruang
Senjata tradisional	Rencong Kelewang Sikin panyang Siwah Sikin Peurawot
Flora resmi	Bunga jeumpa
Fauna resmi	Cicempala kuneng
Situs web	acehprov.go.id

Aceh (Jawi: اچيه دارالسلام) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.333.733 jiwa.^[13] Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala dan Laut Andaman di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatra Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal tahun 710–1522 M, Kesultanan Samudera Pasai adalah status Wilayah protektorat Kesultanan Utsmaniyah (1569–1903) lalu menjadi Kesultanan Aceh saat itu adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka.^{[butuh rujukan]}

Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama).^[14] Persentase penduduk Muslim-nya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam.^[15] Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah.^[16]

Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia.^[14] Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) didirikan di Aceh Tenggara.

Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan episentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004. Setelah gempa, gelombang tsunami menerjang sebagian besar pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170.000 orang tewas atau hilang akibat bencana tersebut.^[17] Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sejarah

Asal nama

Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam (1511–1945). Provinsi ini dibentuk pada 1956 dengan nama Aceh sebelum diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009), dan kembali ke Aceh sejak 2009.^[18] Sebelumnya, nama Aceh biasa ditulis Acheh, Atjeh, dan Achin.^[19]

Zaman prasejarah

Bukit kerang dari masa prasejarah di Aceh Tamiang

Aceh telah dihuni manusia sejak zaman Mesolitikum. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan situs Bukit Kerang yang diklaim sebagai peninggalan zaman tersebut di kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, pada Situs Desa Pangkalan juga telah dilakukan ekskavasi serta berhasil ditemukan artefak peninggalan dari zaman Mesolitikum berupa kapak Sumatralith, fragmen gigi manusia, tulang badak, dan beberapa peralatan sederhana lainnya.

Selain di kabupaten Aceh Tamiang, peninggalan kehidupan prasejarah di Aceh juga ditemukan di dataran tinggi Gayo tepatnya di Ceruk Mendale dan Ceruk Ujung Karang yang terdapat disekitar Danau Laut Tawar. Penemuan situs prasejarah ini mengungkapkan bukti adanya hunian manusia prasejarah yang telah berlangsung di sini pada sekitar 7.400 hingga 5.000 tahun yang lalu.^[20]

Zaman kerajaan

Zaman kerajaan Hindu-Buddha

Prasasti Neusu berbahasa Tamil ditemukan di Neusu, Banda Aceh. Sekarang tersimpan di Museum Aceh.

Arca Awalokiteswara bergaya Sriwijaya yang ditemukan di Aceh Besar diperkirakan dari abad ke-9. Sekarang tersimpan di Museum Nasional Indonesia

Sebagaimana daerah lain di kepulauan Nusantara, Aceh juga pernah mengalami masa berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang datang dari daratan benua Asia Selatan (India). Pada masa itu di Aceh telah diwarnai dengan adanya beberapa kerajaan-kerajaan yang berdasarkan agama tersebut misalnya Kerajaan Indra Puri, Kerajaan Indra Patra dan Kerajaan Indra Purwa yang terletak di Aceh Besar yang menganut kepercayaan Hindu dan dipengaruhi oleh India. Selain itu, Aceh juga dulu termasuk bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Nusantara ribuan tahun lalu seperti Sriwijaya.

Prasasti Tanjore dari Tamil menyebutkan bahwa pada tahun 1030, Kerajaan Lamuri termasuk di antara wilayah yang ditaklukkan oleh Rajendra Chola I dari Kerajaan Chola^[21].

Masuknya Islam

Makam Sultan Malikussaleh di Aceh Utara

Masih terjadi silang pendapat terkait persoalan dari sejak kapan Islam pertama sekali disebarkan ke Aceh. Sebagian berpandangan sudah dimulai dari sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan^[22] sebagai khalifah ketiga setelah kerasulan Muhammad SAW.

Terkait Islam yang datang ke Aceh, Snouck Hurgronje dengan teori Gujaratnya menyebut Islam yang datang ke sana bukanlah Islam yang dibawa Muhammad, tetapi Islam yang sudah berkembang matang. Bukan Islam dari Al Quran dan Hadits, melainkan Islam dengan kitab-kitab Fiqh dan dogmanya dari 3 abad kemudian.^[23]

Sebagian lagi, ada yang berpandangan bahwa Islam yang datang ke Aceh justru sudah dimulai dari sejak tahun pertama Hijriyah (618 M). Satu pandangan yang menurut penulis buku Tasawuf Aceh merupakan pandangan tidak masuk akal. Alasan yang dikemukakannya adalah pada masa tersebut; ada kevakuman antara wahyu pertama (610 M) dengan wahyu kedua kepada Muhammad selama 2,5 tahun. Ditambah dengan masa berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad selama 3 tahun. Dengan demikian baru pada tahun ke-7 masa kenabiannya baru dimulai dakwah secara terang-terangan.^[24] Tetapi sedikitnya persoalan demikian bisa ditelusuri dari keberadaan kerajaan pertama bercorak Islam di Aceh, Kerajaan Peureulak yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriyah.^[25]

Kesultanan Aceh

Wilayah Kesultanan Aceh pada masa jayanya

Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudra Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatra dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496–1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Gunongan merupakan warisan sejarah Kesultanan Aceh yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda untuk permaisuri beliau Putri Khamalia dari Kesultanan Pahang.

Aceh Darussalam pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam (Sultan Aceh ke 19), merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Prancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh pada zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda.

Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.

Makam Sultan Iskandar Muda

Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Prancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

Perang Aceh