Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan. Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun.

Aceh Aceh Darussalam Atjeh Daerah Istimewa Aceh Nanggroë Aceh Darussalam
Provinsi otonom
Transkripsi bahasa daerah
• Abjad Jawoë	اچيه دارالسلام
Dari atas, kiri ke kanan: Masjid Raya Baiturrahman, Danau Laut Tawar, Pulau Rubiah, Taman Nasional Gunung Leuser, Gunung Seulawah Agam, Museum Tsunami Aceh, Taman Sari Gunongan, Replika Pesawat RI-001 Seulawah.
Bendera Lambang
Julukan: Serambi Mekkah Tanah Rencong Negeri Sultan Iskandar Muda
Motto: “Pancacita” (Sanskerta) “Lima cita-cita”
Himne daerah: “Aceh Mulia” (himne resmi) 3:07[1]
Wikimedia | © OpenStreetMap Peta
Negara	Indonesia
Dasar hukum pendirian	UU No. 24 Tahun 1956 UU No. 11 Tahun 2006
Hari jadi	7 Desember 1956 (umur 66)
Ibu kota	Kota Banda Aceh
Kota besar lainnya	tampil Daftar
Jumlah satuan pemerintahan[2][3]	tampil Daftar
Pemerintahan
• Jenis	Pemerintahan Aceh
• Wali Nanggroe	Malik Mahmud
• Gubernur	Achmad Marzuki [4]
• Sekretaris Daerah	Bustami [5]
• Ketua DPRD	Saiful Bahri A. Djalil [6]
Luas [2][7]
• Total	57.956,00 km2 (22,376,94 sq mi)
• Luas daratan	57.365,67 km2 (22,149,01 sq mi)
• Luas perairan	29.611,11 km2 (11,432,91 sq mi)
Ketinggian tertinggi	3.466 m (11,371 ft)
Populasi  (2021)[3]
• Total	5.333.733
• Peringkat	14
• Kepadatan	92/km2 (240/sq mi)
Demonim	Acehnese Bangsa Aceh Rakyat Aceh
Demografi
• Agama	Islam 98,48% Kristen 1,36% – Protestan 1,26% – Katolik 0,10% Buddha 0,15% Lain-lain 0,01%[8][9]
• Bahasa	Indonesia (resmi) Aceh (utama) Alas-Kluet, Devayan Gayo, Jamee, Sigulai, Tamiang, dan lain-lain
• IPM	72,80 (2022) Tinggi[10]
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode pos	23xxx-24xxx
Kode area telepon	tampil Daftar
Kode ISO 3166	ID-AC
Pelat kendaraan	BL
Kode Kemendagri	11
Kode BPS	11
APBD	Rp 16.763.469.972.136-,[11] (2021)
PAD	Rp 2.401.682.455.965,- (2021)
DAU	Rp 2.010.367.360.000,- (2021)[12]
DAK	Rp 1.777.891.260.000,- (2021)[12]
Slogan pariwisata	“The Light of Aceh”
Lagu daerah	“Bungong Jeumpa“
Rumah adat	Rumoh Aceh Umah Pitu Ruang
Senjata tradisional	Rencong Kelewang Sikin panyang Siwah Sikin Peurawot
Flora resmi	Bunga jeumpa
Fauna resmi	Cicempala kuneng
Situs web	acehprov.go.id

Aceh (Jawi: اچيه دارالسلام) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.333.733 jiwa.^[13] Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala dan Laut Andaman di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatra Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal tahun 710–1522 M, Kesultanan Samudera Pasai adalah status Wilayah protektorat Kesultanan Utsmaniyah (1569–1903) lalu menjadi Kesultanan Aceh saat itu adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka.^{[butuh rujukan]}

Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama).^[14] Persentase penduduk Muslim-nya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam.^[15] Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah.^[16]

Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia.^[14] Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) didirikan di Aceh Tenggara.

Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan episentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004. Setelah gempa, gelombang tsunami menerjang sebagian besar pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170.000 orang tewas atau hilang akibat bencana tersebut.^[17] Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sejarah

Asal nama

Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam (1511–1945). Provinsi ini dibentuk pada 1956 dengan nama Aceh sebelum diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009), dan kembali ke Aceh sejak 2009.^[18] Sebelumnya, nama Aceh biasa ditulis Acheh, Atjeh, dan Achin.^[19]

Zaman prasejarah

Bukit kerang dari masa prasejarah di Aceh Tamiang

Aceh telah dihuni manusia sejak zaman Mesolitikum. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan situs Bukit Kerang yang diklaim sebagai peninggalan zaman tersebut di kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, pada Situs Desa Pangkalan juga telah dilakukan ekskavasi serta berhasil ditemukan artefak peninggalan dari zaman Mesolitikum berupa kapak Sumatralith, fragmen gigi manusia, tulang badak, dan beberapa peralatan sederhana lainnya.

Selain di kabupaten Aceh Tamiang, peninggalan kehidupan prasejarah di Aceh juga ditemukan di dataran tinggi Gayo tepatnya di Ceruk Mendale dan Ceruk Ujung Karang yang terdapat disekitar Danau Laut Tawar. Penemuan situs prasejarah ini mengungkapkan bukti adanya hunian manusia prasejarah yang telah berlangsung di sini pada sekitar 7.400 hingga 5.000 tahun yang lalu.^[20]

Zaman kerajaan

Zaman kerajaan Hindu-Buddha

Prasasti Neusu berbahasa Tamil ditemukan di Neusu, Banda Aceh. Sekarang tersimpan di Museum Aceh.

Arca Awalokiteswara bergaya Sriwijaya yang ditemukan di Aceh Besar diperkirakan dari abad ke-9. Sekarang tersimpan di Museum Nasional Indonesia

Sebagaimana daerah lain di kepulauan Nusantara, Aceh juga pernah mengalami masa berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang datang dari daratan benua Asia Selatan (India). Pada masa itu di Aceh telah diwarnai dengan adanya beberapa kerajaan-kerajaan yang berdasarkan agama tersebut misalnya Kerajaan Indra Puri, Kerajaan Indra Patra dan Kerajaan Indra Purwa yang terletak di Aceh Besar yang menganut kepercayaan Hindu dan dipengaruhi oleh India. Selain itu, Aceh juga dulu termasuk bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Nusantara ribuan tahun lalu seperti Sriwijaya.

Prasasti Tanjore dari Tamil menyebutkan bahwa pada tahun 1030, Kerajaan Lamuri termasuk di antara wilayah yang ditaklukkan oleh Rajendra Chola I dari Kerajaan Chola^[21].

Masuknya Islam

Makam Sultan Malikussaleh di Aceh Utara

Masih terjadi silang pendapat terkait persoalan dari sejak kapan Islam pertama sekali disebarkan ke Aceh. Sebagian berpandangan sudah dimulai dari sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan^[22] sebagai khalifah ketiga setelah kerasulan Muhammad SAW.

Terkait Islam yang datang ke Aceh, Snouck Hurgronje dengan teori Gujaratnya menyebut Islam yang datang ke sana bukanlah Islam yang dibawa Muhammad, tetapi Islam yang sudah berkembang matang. Bukan Islam dari Al Quran dan Hadits, melainkan Islam dengan kitab-kitab Fiqh dan dogmanya dari 3 abad kemudian.^[23]

Sebagian lagi, ada yang berpandangan bahwa Islam yang datang ke Aceh justru sudah dimulai dari sejak tahun pertama Hijriyah (618 M). Satu pandangan yang menurut penulis buku Tasawuf Aceh merupakan pandangan tidak masuk akal. Alasan yang dikemukakannya adalah pada masa tersebut; ada kevakuman antara wahyu pertama (610 M) dengan wahyu kedua kepada Muhammad selama 2,5 tahun. Ditambah dengan masa berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Muhammad selama 3 tahun. Dengan demikian baru pada tahun ke-7 masa kenabiannya baru dimulai dakwah secara terang-terangan.^[24] Tetapi sedikitnya persoalan demikian bisa ditelusuri dari keberadaan kerajaan pertama bercorak Islam di Aceh, Kerajaan Peureulak yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriyah.^[25]

Kesultanan Aceh

Wilayah Kesultanan Aceh pada masa jayanya

Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudra Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatra dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496–1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Gunongan merupakan warisan sejarah Kesultanan Aceh yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda untuk permaisuri beliau Putri Khamalia dari Kesultanan Pahang.

Aceh Darussalam pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam (Sultan Aceh ke 19), merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Prancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh pada zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda.

Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.

Makam Sultan Iskandar Muda

Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Prancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

Perang Aceh