Tolak Sistem Proporsional Tertutup, PKS: Jika Perlu, Kita Bersama-sama Menghadap Presiden
– Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan partainya bersama 7 partai parlemen lain tetap pada sikap menolak sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai. Bahkan, kata dia, PKS sudah mengajukan diri ke Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait dalam gugatan uji materiil Undang-Undang Pemilihan Umum soal sistem proporsional terbuka.
Syaikhu menyebut Partai Golkar merupakan koordinator 8 fraksi yang menolak sistem proporsional tertutup. Kendati demikian, jika perlu menghadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mendiskusikan isu ini, Syaikhu mengatakan hal itu mesti disepakati oleh 8 parpol.
“Kita menghormati bahwa dalam kesepakatan 8 partai ini, kemarin kan dikoordinatori oleh Golkar. Nanti kita lihat, jika perlu menghadap Presiden, kita akan bersama-sama. Yang 8 partai ini akan tetap bersama,” kata Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Januari 2023.
8 partai politik sepakati 5 poin
Sebanyak 8 dari 9 partai politik parlemen menolak Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. Satu-satunya partai yang mendukung sistem proporsional tertutup adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pada Ahad, 8 Januari 2023 lalu, sebanyak 7 parpol bersua di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Mereka adalah Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Partai Gerindra yang tak mengirimkan perwakilan meskipun tetap menyatakan ikut menolak sistem proporsional tertutup.
Persamuhan ini menghasilkan 5 poin kesepakatan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan poin pertama menegaskan 8 parpol menolak sistem proporsional tertutup demi mewujudkan komitmen menjaga demokrasi Indonesia.
Dia menjelaskan, sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi bagi Indonesia. Di sisi lain, Airlangga menyebut sistem proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.
“Di mana rakyat dalam menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Ahad, 8 Januari 2023.
