Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi X DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki, menilai wacana kebijakan marketplace guru yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa memberikan kepastian jumlah guru honorer. Menurutnya, cara marketplace sangat bergantung pada sekolah.
“Kapan dan siapa guru yang mereka butuhkan. Dengan demikian tidak bisa memastikan kapan guru honorer, khususnya kategori P1 yang masih tersisa itu diselesaikan pengangkatannya,” tutur Maliki dalam keterangan, Kamis (27/7/2023).