– Skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara  atau IKN di Kalimantan Timur tengah disiapkan oleh Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro). Dikutip menpan.go.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pada tahap pertama sejumlah 16.980 orang yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri yang akan pindah pada 2024.

Diberitakan Tempo pada 23 November 2022, dalam rencana induk IKN Nusantara rencananya akan terdapat lima klaster yang pindah ke IKN. Klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden RI, Lembaga Tinggi Negara yakni MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Kemudian ada juga dari Kementerian Koordinator yaitu Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kemudian, Kementerian Triumvirat yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi pelaksana tugas kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Selain itu ia juga menyebut, kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja Presiden dan Wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Kemudian kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berikutnya adalah kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Beserta alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Terakhir adalah Lembaga Negara Independen dan Badan Publik antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

 Kegaduhan pemberhentian Brigjen Endar Priantoro memasuki babak baru, setelah pemberhentian yang disebut KPK karena berakhirnya masa penugasan Brigjen Endar Priantoro pada 31 Maret 2023.

Pemberhentian tersebut segera menjadi polemik karena Kapolri Listyo Sigit memutuskan untuk memperpanjang masa tugas Endar Priantoro di KPK melalui surat kepada pimpinan KPK tertanggal 29 Maret 2023.

Selain nama Endar, terdapat nama lain, yakni Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yang juga turut dikembalikan ke Polri. Keputusan KPK untuk memberhentikan keduanya diduga akibat dari sikap kedua nama tersebut yang kukuh tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan.

Ketua KPK Firli Bahuri mengirimkan surat rekomendasi dengan tujuan promosi untuk keduanya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada November 2022. Namun Kapolri hanya mengabulkan promosi kepada Karyoto dengan mengangkatnya menjadi Kapolda Metro Jaya, tetapi menolak menarik Endar kembali dan kembali memperpanjang masa penugasan Endar melalui surat yang dikirim oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Pimpinan KPK.

Namun demikian, surat rekomendasi perpanjangan masa tugas yang dikirim oleh Kapolri Jenderal Listyo kepada Pimpinan KPK tidak digubris. Justru KPK menerbitkan surat pemberhentian Endar pada 31 Maret 2023 dan menunjuk Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyelidikan. Atas hal tersebut, Brigjen Endar Priantoro pun melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas KPK.

KPK Cabut Akses Masuk Endar Priantoro

Polemik pencopotan Brigjen Endar kini memasuki babak baru, setelah pengaduan yang dilakukan oleh Brigjen Endar kepada Dewan Pengawas KPK, kemudian KPK buka suara dan menegaskan bahwa pencopotan dilakukan karena masa tugas Endar berakhir per 31 Maret 2023. Dengan pencopotan tersebut, KPK menyatakan enggan mengajukan perpanjangan masa tugas Endar.

Kini polemik tersebut telah memasuki babak baru setelah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa pihaknya telah mencabut akses masuk Gedung KPK bagi Brigjen Endar Priantoro. Lebih lanjut, Alexander mengatakan bahwa yang memiliki akses masuk ke dalam Gedung KPK hanya pegawai KPK, sementara Endar kini sudah dicopot dari KPK.

“Iya ketentuan di KPK, yang punya akes itu adalah pegawai aktif, beliau kan sudah kita berhentikan per tanggal 1 April, jadi sudah lima hari lalu,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ketika ditemui awak media pada Jumat, 8 April 2023.

Namun demikian, keputusan tersebut ditanggapi dengan keras oleh Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap. Menurut Yudi, pernyataan Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK yang menyatakan bahwa akses masuk bagi Endar ke Gedung KPK telah dicabut merupakan pernyataan yang bersifat provokatif.

“Pernyataan Alexander Marwata bahwa akses masuk Endar ke Gedung KPK telah dicabut merupakan pernyataan yang tidak perlu, bahkan pernyataan tersebut provokatif,” ujar Yudi kepada awak media pada Sabtu, 9 April 2023.

“Seharusnya Firli Bahuri Cs mencontoh langkah dari Kapolri yang bijaksana dengan menyerahkan sepenuhnya polemik tersebut kepada Dewas karena polemik tersebut terkait dengan permasalahan internal di KPK,” imbuh Yudi.

Mantan Penyidik KPK sekaligus Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK tersebut menyebut bahwa pencabutan akses menyiratkan Pimpinan KPK yang tidak menghormati posisi Dewan Pengawas KPK. Yudi menambahkan bahwa seharusnya Pimpinan KPK menunggu keputusan Dewan Pengawas KPK sebelum mengambil langkah lebih lanjut terhadap Endar.

“Pencabutan akses ini menunjukan bahwa Pimpinan KPK tidak menghormati posisi Dewas yang telah menyatakan akan melakukan pemeriksaan terkait pemulangan Brigjen Endar Priantoro yang termasuk janggal. Seharusnya Pimpinan KPK menunggu hasil pemeriksaan Dewas sebelum mengambil tindakan apapun,” ujar Yudi, dalam keterangan tertulisnya.

“Selain itu, tindakan pencabutan akses ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada kepentingan pribadi bukan kepentingan organisasi dari Pimpinan KPK untuk menyingkirkan Endar dari KPK,” kata Yudi.

Yudi Purnomo Harahap mengaku dirinya ragu bahwa konflik internal di KPK akan segera berakhir. Ia mengatakan bahwa seharusnya pimpinan KPK tidak membuat kegaduhan. “Jika hal demikian terjadi, yang merugi adalah masyarakat. Pasalnya pimpinan KPK yang digaji mahal oleh rakyat untuk memberantas korupsi, bukan malah bikin gaduh,” ujar Yudi.

– Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan safari Ramadan bersama Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sandiaga hadir di Yayasan Karawang Bekasi Madani (YKBM) Cikarang, Sabtu, 8 April 2023.

Ia disambut Presiden PKS Ahmad Syaikhu serta Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dan puluhan kader hingga pengurus PKS Kabupaten Bekasi dan Karawang. Menurut Sandi di bulan suci ini ia sengaja banyak bersafari, menangkap aspirasi masyarakat dan mencoba mencarikan solusi. “Solusi isu utamanya ekonomi, bagaimana kita bisa menggeliatkan ekonomi masyarakat,” kata dia.

Ia menampung aspirasi tokoh masyarakat, ulama, dan kiai, termasuk harapan-harapan dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Sandiaga berkesempatan memberikan bantuan paket sembako dan santunan anak tunanetra dan yatim piatu.

“Saya sangat mengapresiasi PKS yang selalu ada di garda terdepan, mendukung kami dalam berinteraksi dengan masyarakat, menghasilkan program-program kongkrit yang dirasakan langsung, dan menjadi solusi untuk masyarakat,” kata dia.

Sandi mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan politik kepada pimpinan partai saat ditanya  isu dirinya akan dipasangkan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

“Saya meyakini pimpinan partai politik seperti Ustadz Syaikhu akan mengusulkan yang terbaik untuk NKRI dan saya percaya proses ini masih berjalan selama enam bulan ke depan. Saya selalu mendengar masukan para ulama, ustadz, salat istikharah, dan semua harus dengan restu pimpinan. Saya harus memastikan Pak Prabowo Subianto (Ketua Umum DPP Partai Gerindra) legowo dan pimpinan di pemerintahan memberikan restu. Itu yang penting,” ucap Sandi.

“Jadi kita fokus secara teduh dan sejuk memberikan kontestasi yang merajut kerukunan masyarakat kita agar tidak terpecah belah. Jadi kita ingin fokus kemajuan bangsa kita,” imbuh dia.

Ahmad Syaikhu mengatakan tugasnya saat ini adalah mencarikan pasangan untuk Anies Baswedan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus melalui silaturahim ke tokoh-tokoh bangsa.

“Ya kalau nanti takdirnya bersama Bang Sandi (Sandiaga Uno) moga-moga aja karena kalau di tingkat partai kita sudah dapat Pak Anies tinggal cari pasangan. Memang di banyak survei diunggulkan, seperti Pak Anies, Pak Sandiaga, dan Pak AHY. Tinggal nanti kita berikhtiar jodohnya dengan siapa, mudah-mudahan ketemu jalannya,” kata Ahmad Syaikhu.

-Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak gagasan pembentukan koalisi besar dalam mengusung capres dan cawapres. Menurut Said ide koalisi besar menciderai demokrasi yang sehat dan bersih karena cenderung membatasi jumlah kontestan.

“Selain itu, partai politik yang membuat koalisi besar tidak pernah bertanya pada konstituennya,” ucap Said dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 April 2023.

Said menilai partai politik dalam koalisi besar arogan mengatasnamakan rakyat sebagai penentu  capres dan cawapres. Koalisi ini, kata dia, pada akhirnya hanya melahirkan dua pasang calon presiden, sehingga sama artinya dengan menyempurnakan presidential threshold  yang membatasi jumlah capres-cawapres.

“Sehingga bisa dibilang, ini mengarah pada sistem demokrasi terpimpin yang dikomandani oleh partai politik,” kata tokoh gerakan buruh tersebut.

Partai Buruh, ujar Said, menolak koalisi besar untuk menggenapkan parliamentary threshold 20 persen, yang sudah ada. Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar dan presidenstial threshold tersebut.

Partai Buruh Dukung Partai Penolak UU Cipta Kerja

Menurut Said Partai Buruh bersikap tegas dengan tidak sudi berkoalisi dengan partai politik mana pun yang menyetujui sahnya Omnibus Law Undang-undang (UU) No 6/2023 tentang Cipta Kerja. “Termasuk partai politik yang hanya lip service menolak UU Cipta Kerja, tetapi ketika diminta menjadi saksi fakta dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi tidak bersedia,” tutur dia.

Ihwal capres dan cawapres pilihannya, Partai Buruh mengacu pada Rakernas I Januari 2023 yang lalu. Dalam rakernas itu muncul  empat nama capres, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Adapun nama cawapres yang mengemuka yaitu Arsjad Rasjid, Mahfud Md, Said Iqbal, dan Najwa Shihab.

Said berujar di konvensi Partai Buruh Agustus mendatang, dia  akan menanyakan kepada rakyat, setidak-tidaknya masyarakat kelas pekerja (working class), siapa calon pemimpin  yang akan dipilih rakyat.

“Kesempatan ini Partai Buruh mengajak seluruh elemen gerakan sosial, masyarakat kelas pekerja, akademisi, dan rakyat yang peduli pemilu bersih untuk menolak sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar, presidential threshold 20 persen,  dan parliamentary threshold 4 persen,” kata Said Iqbal.

 – Internal Komisi Pemberantasan Korupsi masih bergejolak gara-gara pencopotan Direktur Penyelidikan Brigadir Jenderal Endar Priantoro. Setelah sejumlah penyidik melayangkan protes, kini giliran Kepala Satuan Tugas Penyelidikan mengirimkan surat elektronik atau email kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa memprotes pencopotan tersebut.

“Kami Kasatgas Penyelidikan pada Direktorat Penyelidikan memohon kepada Sekretaris Jenderal KPK untuk memberikan penjelasan,” seperti dikutip dari salinan surat yang dilihat Tempo, Jumat, 7 April 2023.

Dalam surat bertanggal 6 April 2023 itu, para Kasatgas meminta Cahya memberikan penjelasan ihwal Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 152/KP.07.00/50/03/2023 tanggal 31 Maret 2023. Warkat tersebut merupakan surat keputusan yang memberhentikan Endar dari jabatannya per 1 April 2023.

Para Kasatgas menyatakan penjelasan dari Cahya diperlukan karena informasi tentang pemberhentian mendadak tersebut cukup mengganggu suasana kerja pada Direktorat Penyelidikan. “Informasi pemberhentian mendadak tersebut cukup mengganggu suasana kerja pada Direktorat Penyelidikan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan,” seperti dikutip dari surat tersebut.

Selain itu, Kasatgas Penyelidikan juga menyatakan banyaknya berita di media massa tentang pencopotan ini dapat mengakibatkan renggangnya hubungan antara KPK dengan instansi Polri. “Di mana pada saat ini beberapa personel Polri juga bertugas sebagai penyelidik di Direktorat Penyelidikan,” seperti dikutip dari surat yang sama

Dalam salinan surat itu, tertulis bahwa para pengirim surat tersebut adalah 20 Kasatgas Penyelidikan di KPK. Selain kepada Dewan Pengawas KPK, surat juga ditembuskan kepada pimpinan KPK, Inseptorat, dan Dewan Pengawas.

Tempo telah mengirimkan pesan konfirmasi mengenai adanya surat itu kepada Cahya melalui pesan teks. Tempo juga menanyakan tindak lanjut dari Cahya perihal permintaan penjelasan dari para Kasatgas Penyelidikan. Akan tetapi, Cahya tidak merespons pesan tersebut.

Motif Pencopotan Endar

Pencopotan Endar dari jabatannya telah memanaskan internal KPK dalam beberapa hari ini. Kasus ini bermula dari surat rekomendasi yang dikirimkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 11 November 2022. Dalam suratnya, Firli merekomendasikan Deputi penindakan kala itu, Karyoto dan Endar untuk dipromosikan pada jabatan baru di Polri. Dengan kata lain, Firli meminta kedua orang ini ditarik.

Listyo membalas surat itu pada 29 Maret 2023. Dia menarik Karyoto dan mempromosikannya menjadi Kapolda Metro Jaya. Namun, Listyo menolak menarik Endar. Listyo justru memperpanjang penugasan Endar di KPK sebagai direktur penyelidikan. Listyo bahkan sudah mengirim surat 2 kali, yakni pada 3 April yang menegaskan keinginannya agar Endar tetap di KPK. Merespons surat dari Kapolri tersebut, KPK justru menerbitkan surat pemberhentian secara hormat untuk Endar pada 31 Maret 2023.

Sejumlah pihak mencurigai motif di balik ngototnya sebagian pimpinan KPK mengembalikan Endar ke Polri. Mantan penyidik KPK Praswad Nugraha menduga pencopotan ini merupakan imbas dari sikap Karyoto dan Endar dalam kasus Formula E. Karyoto, Endar dan pegawai bagian penindakan KPK lainnya menolak menaikan kasus itu ke penyidikan karena dianggap kurang bukti. Sikap itu bertolak belakang dengan keinginan sebagian pimpinan yang memaksa agar kasus itu segera naik ke tahap selanjutnya. “Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro tidak dapat dilihat dari tindakan rutin KPK tetapi indikasi pemaksaan rekayasa kasus oleh Firli Bahuri,” kata Praswad Nugraha, Selasa, 4 April 2023.

Kengototan ini pula yang membuat para penyidik kepolisian yang bertugas di KPK gerah. Mereka telah melayangkan surat ke pimpinan yang menilai bahwa pencopotan Endar itu melanggar aturan. Tiga pimpinan KPK kemudian dikabarkan sempat menggelar auidensi bersama para penyidik itu pada Selasa, 4 April 2023. Namun, audiensi dikabarkan berakhir tanpa kesimpulan. Para penyidik walk out dari ruangan karena tidak puas dengan penjelasan pimpinan.

Juru bicara KPK Ali Fikri sebelumnya telah membantah bahwa pencopotan Endar terkait kasus Formula E. “Kami pastikan juga rotasi dan promosi jabatan struktural di KPK, sama sekali tidak ada kaitan dengan proses penanganan perkara di KPK,” kata Ali melalui keterangan tertulis pada Rabu, 5 April 2023

Ali juga sudah membantah bahwa pencopotan Endar Priantoro telah mengganggu kerja penyidikan di KPK. Dia mengatakan bahwa kegiatan penindakan oleh lembaganya terus berlangsung.