– Komandan Paspampres  Marsekal Muda TNI Wahyu Hidayat Soedjatmiko mengatakan Pakan lebih mengawal dengan lebih humanis sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal ini disampaikan Marsekal Muda TNI Wahyu Hidayat Soedjatmiko saat ditemui usai acara Hari Bhakti Paspampres ke-77 di Mako Paspampres di Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Januari 2023.

“Keinginan beliau (Presiden Jokowi) kita menjadi prajurit yang profesional humanis yang sudah ditekankan beliau,” kata Wahyu Hidayat Soedjatmiko kepada awak media.

Ia mengatakan Paspampres terus berupaya membina anggotanya agar selalu humanis nan tegas dalam menghadapi potensi ancaman masyarakat. 

“Ini yang masih kita bina terus supaya, walaupun kita dihadapkan massa yang sekian besar, tetapi kita tetap sabar, tetap humanis dan tegas bisa melaksanakan, memilah ancaman masyarakat,” ujar Wahyu.

Pengamanan menjelang Pemilu 2024

Lebih lanjut, terkait pengamanan menjelang Pemilu 2024, Wahyu Hidayat Soedjatmiko mengatakan mereka akan meningkatkan antisipasi di bidang intelijen menjelang situasi tahun politik. Ia mengatakan Paspampres akan selalu berkomunikasi dengan satuan wilayah terkait karena Paspampres tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan pengawalan Presiden dan Wakil Presiden di tahun politik.

Dia juga menyatakan koordinasi dengan satuan wilayah sangat penting untuk mencegah ancaman langsung masuk ke ring satu. 

“Karena kita tidak bisa bekerja sendiri karena dibagi ring tiga, ring dua, dan ring satu. Yang menjadi tanggung jawab kota adalah ring satu, di mana ancaman tidak langsung ujug-ujug ke ring satu,” kata Wahyu.

Hari Bakti Paspampres

Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres menggelar puncak acara hari jadi atau Hari Bhakti Paspampres ke-77 di Lapangan Hitam Mako Paspampres di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Januari 2023.

Acara ini merupakan puncak rangkaian acara terbentuknya Paspampres pada 3 Januari 1946. Kegiatan ini dihadiri oleh keluarga besar anggota Paspampres beserta kerabat.  

Terlihat sejumlah kendaraan taktis Paspampres ditampilkan di depan gedung Lapangan Tembak Setia Waspada Paspampres. Barisan detasemen masuk dari sisi timur lapanhan disusul detasemen musik dari barat. Pasukan Pataka Paspampres kemudian masuk lapangan dari sisi barat.

Dalam memperingati Hari Bhakti Paspampres,  Wahyu mengatakan mereka telah menggelar kegiatan seperti ziarah ke Makam Taman Pahlawan hingga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, antara lain bantuan sembako, renovasi tempat ibadah, dan layanan kesehatan. 

Dalam kegiatan hari ini Paspampres menampilkan aksi bela diri karate, taekwondo, silat, dan aikido. Kemudian ada penampilan simulasi pengamanan VVIP oleh Paspampres. Paspampres juga menampilkan simulasi penjinakan bom menggunakan robot penjinak bom Defender ROV (remotely operated vehicle) buatan Jerman. Kemudian ada simulasi evakuasi kebakaran VVIP dari atas gedung tinggi menggunakan tali. 

 – Ketua Teritorial Pemenangan Pemilihan Umum Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi menyatakan kabar kocok ulang menteri Presiden Joko Widodo alias Jokowi bukan kabar angin belaka. Menurut dia, isu reshuffle ini juga sudah santer terdengar di internal NasDem.

“Di NasDem kabar itu bukan bukan kabar angin, tapi kabar beneran. Tapi kami sudah siap,” kata Gus Choi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 7 Januari 2023.

Adapun menteri dari Partai NasDem disebut-sebut menjadi sasaran reshuffle oleh Jokowi. Usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, desakan terhadap NasDem untuk keluar dari koalisi pendukung Jokowi meruak, salah satunya dari partai pengusung Jokowi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Choi mengatakan partainya siap jika menterinya direshuffle. Menurut dia, NasDem sudah memikirkan risiko maupun cost and benefit kala mengambil keputusan.

Kendati demikian, Choi mengingatkan bahwa NasDem sebagai partai pendukung Jokowi juga punya hak. Dia menjelaskan, Presiden hendaknya berkonsultasi maupun menginformasikan kepada Ketua Umum Surya Paloh sebelum memutuskan untuk mengganti menteri NasDem.

“NasDem itu pendukung setia Pak Jokowi sejak 2014. Reshuffle sekarang itu apakah sudah menghormati hak NasDem sebagai pengusung? Misalnya Pak Surya diajak konsultasi, ditanya, diberitahu, itu yang saya tidak tahu,” kata dia.

Choi memahami bahwa kocok ulang menteri merupakan hak prerogatif presiden. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa untuk menjadi presiden ada sejumlah partai pendukung yang mengusung di belakangnya.

“Jadi Presiden tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba. Itu didukung oleh sekian partai untuk memenuhi ambang batas presiden. Karena itu ketika mau mengganti mestinya tetap konsultasi dengan pendukungnya atau pimpinan partai politiknya,” kata Choi.

PDIP Desak Menteri NasDem Mundur

Usulan mengevaluasi menteri NasDem datang dari Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia mengatakan usulan mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tidak hanya didasarkan pada kinerjanya.

Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle alias kocok ulang menteri. Adapun Menteri Syahrul dan Menteri Siti berasal dari Partai NasDem.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

 – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja jika melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada pekerja atau buruh. Perpu tersebut diteken dan diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Jumat, 30 Desember 2022 lalu.

“Dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,” demikian bunyi pasal 156 ayat 1 dalam Perpu Cipta Kerja yang dikutip pada Sabtu, 7 Januari 2022.

Adapun di pasal 156 ayat 2 dijelaskan bahwa uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;

b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah; 

c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah; 

d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah; 

e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;

f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;

g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;

h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; 

i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah. 

Sedangkan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disebutkan dalam pal 156 ayat 3, yakni diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah; 

b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;

c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;

d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah; 

e. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun,6 (enam) bulan Upah; 

 – Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah jadi sorotan belakangan ini. Salah satunya karena berwenang sebagai penyidik tunggal dalam menangani kasus tindak pidana jasa keuangan. 

Sejumlah pihak khawatir dengan wewenang yang begitu luas, mulai dari sebagai regulator, pengawas hingga penyidik kasus di industri jasa keuangan, OJK tak hanya kewalahan dan minim pengawasannya akan makin membuat semakin lemah dalam melindungi konsumen, tapi juga bakal rawan korupsi. 

Lembaga seperti OJK tak cuma ada di Indonesia, tapi juga ditemukan di beberapa negara lain. Dikutip dari sejumlah sumber, berikut adalah sejumlah lembaga yang berfungsi seperti OJK di 10 negara. Apa saja perbedaannya dengan OJK yang ada di Tanah Air?

1. Inggris – Financial Service Authority (FSA)

FSA dibentuk di Inggris pada 1997. Lembaga ini adalah pionir pembentukan OJK. FSA berwenang mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas. 

FSA mengawasi aktivitas bisnis dan aspek kehati-hatian semua institusi keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, FSA didanai oleh retribusi di industri keuangan.

2. Singapura – The Monetary Authority of Singapore (MAS)

MAS dibentuk pada 1971. Lembaga ini berwenang mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas. Awalnya, MAS dirancang memiliki kewenangan seperti halnya bank sentral, yaitu mengawasi bank dan menentukan kebijakan moneter. 

Namun, pada 1977 MAS mendapatkan mandat mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi. Baru pada 1984, MAS diberi wewenang mengatur dan mengawasi perusahaan sekuritas

3. Norwegia – Kredittilsyne

Kredittilsyne dibentuk pada 1986 yang memiliki wewenang mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perdagangan
sekuritas.

4. Australia – The Australian Prudential Regulation (APRA)

OJK di Australia bernama APRA dan didirikan pada 1998. Lembaga ini berwenang mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, building societies, credit unions, dan friendly societies.

5. Kanada – Office of the Superintendent of Financial Institution (OSFI)

Dibentuk pada 1987, OSFI berwenang mengatur dan mengawasi bank dan perusahaan asuransi di tingkat federal, serta sekuritas di tingkat pemerintahan provinsi. OSFI juga didanai oleh industri keuangan.

6. Korea Selatan – Financial Services Commission (FSC)

OJK bernama FSC ini dibentuk pada 1998 di Korea Selatan. Lembaga ini berwenang mengatur dan mengawasi perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas.