Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi mengatakan hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan partai politik calon peserta pemilu dilaksanakan sesuai prosedur atau mekanisme. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu. Kemudian peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

“Kami (Bawaslu) memutuskan terlapor (KPU) tidak terbukti secara sah,” ucap Laode saat membacakan putusan, Jumat 6 Januari 2023.

Selain itu, Bawaslu juga menilai jika terlapor (KPU Sulsel) tidak melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur dan mekanisme tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan itu diambil majelis hakim (Bawaslu) setelah menimbang dan memeriksa saksi-saksi dalam persidangan. Alhasil, hasil rapat pleno ditingkat KPU Sulsel itu telah sesuai ketentuan 460 Tahun 2022 Bab 1 Nomor 8 Tahun 2022. KPU kabupaten/kota selaku verifikator telah melakukan verifikasi faktual keanggotaan parpol itu dengan mendatangi tempat tinggal pengurus partai.

Reaksi kawal pemilu

Sementara, Tim hukum Kawal Pemilu Sulsel, Abdul Kadir Wakanubun menyesalkan putusan majelis hakim. Pasalnya, semua keputusan yang masuk dalam pertimbangan itu bukti-bukti dari terlapor. Sedangkan, tidak ada satupun bukti dari pelapor yang dipakai dalam memutuskan perkara.

“Kami sesalkan dipertimbangan tidak ada satupun bukti dari pelapor yang dipakai,” tutur Kadir.

Ia menjelaskan majelis hakim hanya bersandarkan PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang verifikasi faktual. Sedangkan dalil yang digunakan Kawal Pemilu tentang PKPU Nomor 8 terkait tata cara kerja yang ada di KPU. Dimana mensyaratkan undangan tersebut harus dihadiri oleh masyarakat umum. Artinya pelapor mempunyai standing untuk menghadiri itu. “Tapi toh itu diabaikan oleh majelis,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga meminta menghadirkan pihak terkait, namun ditolak oleh Bawaslu. Sehingga, tim hukum berasumsi jika Bawaslu sejak awal tidak berpihak kepada kebenaran yang diajukan oleh pelapor. “Nah berdasarkan argumentasi itu kami berpikir akan berupaya mengajukan hak koreksi, sejauh mana  kekeliruan dalam putusan itu.”

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat KPU Sulsel, Rahmansyah mengaku puas dengan putusan majelis hakim. Namun, jika pelapor menyatakan tidak puas maka pihaknya siap menghadapi langkah selanjutnya.

“Kami puas keputusan itu. Kami siap hadapi proses ke depan secara pasif ajalah,” kata dia.

 – Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan saat ini masih menunggu Divisi Propam untuk jadwal sidang etik terhadap tersangka penerima suap Ajun Komisaris Besar Bambang Kayun.

“Menunggu info dari Kadiv Propam dulu,” kata Irjen Dedi Prasetyo perihal jadwal sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Bambang Kayun, Jumat, 6 Januari 2023.

Sementara itu, Kepala Divisi Propam Polri Syahardiantono belum membalas pertanyaan Tempo terkait kapan tanggal sidang etik terhadap AKBP Bambang bakal digelar.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telan menahan tersangka kasus suap Ajun Komisaris Besar Bambang Kayun. Penahanan diumumkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada Selasa 3 Januari 2022.

Firli mengatakan Bambang Kayun ditahan selama 20 hari di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. “Masa penahanan tersebut akan terhitung dimulai dari hari ini Selasa 3 Januari 2022,” ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, 3 Januari 2023.

Firli menjelaskan Bambang Kayun diduga menerima suap dari tersangka kasus pemalsuan surat warisan PT Aria Citra Mulia (ACM), Herwansyah dan Emilia Said. Jumlah uang suap dan gratifikasi yang diterima Bambang mencapai puluhan miliar.

Penyuapapan terhadap Bambang Kayun, menurut Firli, bertujuan untuk mengawal dan melindungi Emilia dan Herwansyah terhindar dari proses hukum. Akibatnya Emilia dan Herwansyah melarikan diri dan keberadaannya masih belum diketahui.

“Hingga akhirnya ES dan HW melarikan diri dan masuk dalam DPO penyidik Bareskrim Mabes Polri,” ucap Firli Bahuri.

Atas kelakuannya menerima uang sogokan dari tersangka Herwansyah dan Emilia Said, Bambang Kayun disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 – Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe dan penyuapnya Rijanto Lakka dalam kasus dugaan suap proyek infrastuktur. Namun, KPK  hari ini Kamis 5 Januari 2023 baru menahan Rijanto Lakka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk menjalani proses hukum. Oleh sebab itulah, kata dia, KPK belum menahan politikus Partai Demokrat tersebut hingga saat ini.

“Kami juga sudah menawarkan opsi kepada yang bersangkutan agar proses hukum bisa tetap berjalan,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan Kamis 5 Januari 2023.

Salah satu opsi yang ditawarkan KPK adalah Lukas Enembe ditahan terlebih dahulu oleh KPK. Jadi, Alex mengatakan setelah Enembe berstatus tahanan maka KPK akan memberi izin Lukas berobat ke luar negeri.

“Tapi sekali lagi yang bersangkutan harus menjadi tahanan KPK agar kami bisa fasilitasi,” ujar dia.

KPK buka opsi Lukas berobat di Jakarta

Selain itu, Alex mengatakan opsi lainnya adalah KPK mempersilakan Lukas Enembe berobat namun di Jakarta. Ia menyebut KPK merekomendasikan Lukas untuk berobat ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.

“Baru kalau rumah sakit di Jakarta tidak mampu, maka akan diizinkan keluar negeri tetap dengan didampingi petugas KPK,” kata Alex.

Selain terkendala kesehatan Lukas Enembe, Alex juga mengatakan terdapat masalah keamanan di Papua. Ia menjelaskan KPK sampai berkoordinasi dengan aparat militer saat melakukan pemeriksaan Lukas Enembe di Papua.

“Kami dalam perkara ini berkoordinasi dengan kapolda setempat, kodim, dan kabinda setempat,” ujar dia.

Lukas Enembe terseret kasus dugaan gratifikasi dalam proyek di Papua yang diduga menerima uang Rp 1 miliar dalam proyek infrastuktur. Selain terjerat kasus korupsi, Lukas juga tengah dibidik terkait sejumlah transaksi mencurigakan pada rekening pribadinya dan keluarganya. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menelusuri sejumlah aliran dana Lukas dan keluarganya.

Hasilnya, PPATK menemukan sejumlah transaksi mencurigakan seperti aliran dana ke kasino sebesar ratusan miliar. Selain itu Lukas dan keluarganya juga disebut melakukan transaksi pembelian barang-barang mewah di luar negeri.

KPK pun telah memanggil sejumlah pihak terkait transaksi mencurigakan Lukas Enembe tersebut. Di antaranya adalah pihak kasino Marina Bay Sands Singapura yang diduga menjadi tempat Lukas berjudi hingga pihak perusahaan penyewaan jet pribadi yang digunakan Lukas saat bepergian ke sana. Akan tetapi pihak kasino Marina Bay Sands tak memenuhi panggilan pertama pada Oktober lalu.

Desakan reshuffle ini datang dari kubu PDIP. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi mengevaluasi dua menteri dari NasDem yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Musababnya, NasDem kini mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Anies disebut-sebut sebagai antitesa Jokowi.

Menanggapi desakan itu, politikus NasDem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyerahkan sepenuhnya soal perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, itu merupakan kewenangan presiden.

“Secara pribadi, apalagi kami di sini kan sebagai pembantu presiden, melaksanakan kebijakan dan arahan presiden. Itu sepenuhnya ada di presiden,” kata Johnny di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023.

Oleh karena itu, lanjutnya, pendapatnya pribadi yang dilontarkan ke publik pun tidak akan berpengaruh pada keputusan Jokowi terkait perombakan.

“Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan presiden? Tidak (ada). Itu sepenuhnya kepada presiden,” kata dia.

Menurut dia, isu-isu terkait perombakan kabinet yang memenuhi ruang publik hanya akan menjadi diskursus politik tidak bermanfaat.

Sebaliknya, Johnny mendorong agar publik membangun semangat kegotongroyongan dan soliditas nasional guna menghadapi tantangan global yang kian dinamis, termasuk kabinet dan pemerintahan yang kompak demi menjaga stabilitas politik nasional.

“Jangan sampai situasi, di mana butuh stabilitas politik, soliditas nasional, kegotongroyongan, diganggu dengan isu-isu yang sepenuhnya menjadi hak presiden; jangan. Lebih baik kami ngurus bagaimana bangun stabilitas,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem itu.

Johnny mengatakan partainya juga menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan kabinet kepada Jokowi karena itu merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden.

“Penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet, adalah kewenangan prerogratif presiden; karenanya serahkan itu pada bapak presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya,” tuturnya.

Dia pun menyindir agar tidak ada politikus yang berupaya memengaruhi hak prerogatif tunggal presiden dalam menentukan perombakan kabinet.

“Jangan sampai ada ‘presiden-presiden’ mendadak di republik ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau memengaruhi presiden,” katanya.

Johnny G Plate pun meyakinkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahwa kontinuitas program Jokowi tetap terjaga. Meurut dia, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan program-program Jokowi.

“Satu hal yang pasti dan tidak perlu diragukan, termasuk kepada Mas Hasto, kontinuitas kabinet Pak Jokowi saat ini kita lanjutkan dan kita jaga bersama,” kata Johnny, Rabu, 4 Januari 2023.