– Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mencanangkan Rumah Susun Ramah Anak (RSRA) di rumah susun Pulogebang Indah, Cakung, Jakarta Timur. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyatakan, rusun ini menjadi prototipe pembentukan dan pengembangan RSRA dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Anak.

“Pencanangan RSRA sekaligus memastikan terpenuhinya hak anak yang tinggal di rusun,” kata dia dalam keterangan tertulisnnya, Jumat, 2 Desember 2022.

Program ini merupakan bagian dari kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Anak (HAKPTA). Dinas PPAPP DKI menghelat Roadshow Jakarta Ramah Perempuan dan Peduli Anak pada 26 November-10 Desember 2022.

Pemerintah DKI juga ingin memastikan terpenuhinya hak anak yang tinggal di rusun. Salah satu caranya dengan memperbanyak fasilitas ramah perempuan dan anak. RSRA, lanjut Tuty, menyuguhkan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan.

Pemerintah bukan berarti membangun rusun baru khusus yang ramah anak. Tuty menjelaskan kehadiran RSRA menekankan bagaimana para pemangku kepentingan di rusun dapat menjalankan dan mengimplementasikan pemenuhan hak anak.

Fasilitas RSRA Pulogebang terdiri dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), ketersediaan kelompok pendidikan anak usia dini (PAUD), pos pengaduan kekerasan, dan pelayanan posyandu. Kemudian sarana dan fasilitas kesehatan, kelompok ekonomi perempuan, dan masjid ramah anak.

“Setiap rusun sudah selayaknya menyediakan fasilitas seperti yang ada di Pulogebang,” ucap dia.

Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Mirdiyanti Heru Budi Hartono mendukung rangkaian kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Apalagi kampanye tersebut menyebarluaskan informasi pencegahan dan penanganan kekerasan, penyiapan sarana ramah perempuan, serta pembagian kebutuhan spesifik anak.

“Makna kegiatan ini sebagai wujud nyata rasa sayang, cinta dan peduli kita bersama terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak seluruh wilayah kota dan kabupaten se-DKI Jakarta,” terang dia.

Istri Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono ini mengutarakan, TP PKK DKI akan membantu menggerakkan kader untuk mendorong dan menyukseskan program pemerintah daerah. Kegiatan dari perangkat daerah pemerintah DKI akan diselaraskan dengan 10 program pokok PKK dan implementasinya dikolaborasikan dengan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Penggerak PKK.

– Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan menyebut, pihaknya telah menerima surat permohonan dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal mutasi jabatan Marullah Matali. Heru mencopot Marullah dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah DKI per kemarin.

“Betul (surat diajukan oleh Pemda terlebih dahulu), kan dia (Pj Gubernur) harus mendapat izin tertulis dari Mendagri kalau Pj itu akan melakukan mutasi,” kata dia saat dihubungi wartawan, Sabtu, 3 Desember 2022.

Benny tak mengingat persis kapan Kemendagri menerima surat permohonan tersebut dan kemudian memberi jawaban. Menurut dia, seorang Pj memang harus meminta persetujuan terlebih dulu kepada Mendagri Tito Karnavian jika ingin memutasikan pejabat DKI.

Sebab, kewenangan Pj Gubernur dibatasi. Pembatasan kewenangan ini dikecualikan apabila Pj Gubernur sudah mendapatkan izin tertulis Mendagri.

Benny berujar sebenarnya Pj Gubernur memiliki kewenangan yang sama seperti gubernur definitif, kecuali untuk empat hal. Salah satunya keleluasaan melakukan mutasi jabatan.

Gubernur definitif, lanjut dia, tak perlu meminta persetujuan Mendagri untuk merombak pejabat apabila sudah sesuai aturan. Akan tetapi, tidak demikian dengan Pj Gubernur.

“Jadi karena Pj Gubernur ini tidak dipilih, karena dia ditunjuk, jadi ada pembatasan kewenangannya,” ucap Benny.

Heru melantik pejabat DKI eselon 1 di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Desember 2022. Marullah dilantik sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta.

Untuk sementara waktu, posisi Sekda DKI ditempati Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jakarta Uus Kuswanto. Uus menjabat sebagai Pj Sekda DKI.

Heru Budi berterima kasih kepada Marullah yang telah memimpin aparatur sipil negara (ASN) Jakarta sejak 18 Januari 2021. Dia menganggap lingkup kerja Marullah akan lebih luas dan lincah jika menjadi Deputi Gubernur. Marullah Matali, tutur Kepala Sekretariat Presiden ini, bakal membantu tugas Pj Gubernur.

INFO NASIONAL –  Tidak ada negara mana pun yang maju tanpa ditopang oleh birokrasi yang andal serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal itu dikatakan Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro dalam webinar bertema “Dinamika Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan” yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), sebagai rangkaian dari pelantikan pengurus MIPI Provinsi Sulsel periode 2022-2026 secara hybrid di Baruga Patingalloang, Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Jumat  2 Desember 2022.

“Kita harus siap membaca itu, menilai itu, dan tantangan besarnya adalah praktik patronase birokrasi. Praktik merit system yang belum dikedepankan, jadi lebih pada tentunya non-merit system dalam promosi-promosi. Meskipun sudah ada open recruitment,” kata Siti Zuhro.

Melihat kondisi di Sulsel, dirinya sepakat jika Sulsel mempunyai potensi untuk menjadi barometer pembangunan di Indonesia Timur. Meski begitu, ada beberapa yang harus dibenahi untuk mencapai posisi tersebut. Berbagai tantangan itu dari tata kelola pemerintahan, birokrasi, hingga demokrasi.

Tantangan lain yaitu ada culture set yang tidak mau berubah cepat. Siti menilai, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah masih bermasalah. Sementara itu, kepercayaan masyarakat pada publik variatif, tergantung integritas dan kualitas pemimpin daerah serta program pembangunan yang dilakukan di daerah.

“Aspek politik berpengaruh bagi perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui peran keterwakilan kepala daerah yang menduduki jabatan struktural dan menjalankan kepemimpinan daerah. Reformasi birokrasi menjadi inti dari perubahan, menjadi napas dalam roda pemerintahan yang lebih profesional,” ujarnya.

Dia mendorong pemerintah provinsi Sulsel untuk mempersiapkan diri dalam proses menjadi leading atau promotor dan inovator di Indonesia Timur. Adapun upaya-upaya tersebut bisa dilakukan dengan menghadirkan inovasi pelayanan publik yang baik. Salah satunya inovasi yang pernah dilakukan Sulsel seperti inovasi gerai perizinan sektor kelautan dan perikanan.

“Kita harus siap membaca itu, menilai itu, dan tantangan besarnya adalah praktik patronase birokrasi. Praktik merit system yang belum dikedepankan, jadi lebih pada tentunya non-merit system dalam promosi-promosi. Meskipun sudah ada open recruitment,” katanya.

Ketua Dewan Penasihat MIPI Ryaas Rasyid mengatakan, dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik memiliki tiga inti, yaitu mempunyai integritas, mempunyai kompetensi, dan mempunyai komitmen. “Integritas yang teruji ini penting, tidak bisa kalau tidak teruji. Kompetensi yang diakui, komitmen yang bisa dipercaya. Anda nilai pemimpin dari situ,” ujarnya.

Pemimpin yang punya kompetensi akan memahami akar masalah yang terjadi di daerah yang dipimpin. Seperti ada masalah kemiskinan di Sulsel, pemimpin akan tahu penyebab dari kemiskinan tersebut. Ada kemungkinan kemiskinan yang terjadi di Sulsel berbeda dengan yang terjadi di Papua atau Jawa, sehingga solusinya berbeda.  “Makanya kecerdasan penting, kompetensi penting, mampu mendefinisikan masalah artinya mampu memahami akar-akar masalah, sebab terjadinya masalah,” ujarnya.

 – Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pipit Rismanto mengatakan, kuasa hukum Ismail Bolong memberitahukan bahwa klien mereka dalam kondisi kurang sehat sehingga belum bisa memenuhi panggilan penyidik.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat yang bersangkutan hadir ya, karena pengacaranya sudah menghubungi, ya kondisinya mungkin lagi kurang sehat,” kata Pipit saat dihubungi wartawan di Mabes Polri, Rabu, 30 November 2022.

Diketahui Ismail Bolong yang viral karena pengakuannya tentang beking tambang ilegal di Kalimantan Timur akan dipanggil pihak kepolisian untuk diminta keterangan. Pemanggilan ini setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta aparatnya menangkap eks anggota Polri berpangkat Ajun Inspektur Satu itu.

Meski demikian, dalam dua kali pemanggilan oleh penyidik, Ismail Bolong diketahui tak hadir. Pipit menyebut belum akan melakukan penjemputan paksa atau menetapkan status daftar pencarian orang untuk pengusaha tambang batu bara itu.

Menurut Pipit, kuasa hukum Ismail Bolong telah menghubungi penyidik dan meminta waktu. “Memang pengacaranya sudah menghubungi, minta waktu saja,” kata Pipit. Dia berharap agar Ismail segera hadir dalam pemeriksaan.

Baca juga: 4 Babak Perseteruan antara Ferdy Sambo dan Agus Andrianto di Kasus Ismail Bolong

Pipit mengatakan akan melakukan penegakan hukum yang obyektif dan transparan. “Ya nantinya hasilnya seperti apa, yang jelas kami melakukan penegakan hukum yang obyektif dan transparan,” ujar dia.

Pipit mengungkapkan, penyidik telah mendatangi rumah Ismail Bolong, hingga bertanya kepada Ketua RT setempat. “Yang jelas mereka di rumahnya tidak berada di tempat tapi kami sudah bertanya-tanya ya, kepada RT-nya,” ucapnya.

Pada pertengahan November lalu, Tempo sempat menyambangi kediaman Ismail di Kota Samarinda dan di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di ibu kota Kalimantan Timur itu, rumah Ismail terletak di Jalan Rajawali Dalam I, Kecamatan Sungai Pinang. Rumah satu lantai berkelir putih itu tertutup rapat. Luasnya sekitar 10 x 12 meter persegi. Di garasi terparkir satu mobil dan dua unit motor. Menembus ke belakang, terdapat jemuran baju.

Pria yang menjadi anggota polisi sejak 1997 itu juga memiliki aset lain di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara. Rumah tersebut tidak jauh dengan pelabuhan khusus yang diduga sebagai tempat Ismail untuk menangkut batu bara hasil tambang ilegal di Kecamatan Marangkayu dan tempat lainnya.

Ketua RT 8 Desa Tanjung Limau, Muara Badak, Qur’an, mengatakan Ismail baru sekitar lima tahunan memiliki aset-aset di sana. “Sekitar 2018. Dia jarang ke sini. Istrinya orang Marangkayu,” ujar Qur’an pada pertengahan November lalu.

Berbeda dengan kediaman di Kota Samarinda yang bergaya modern, rumah Ismail di Muara Badak mayoritas terbuat dari kayu. Bentuknya rumah panggung. Di bagian bawah dibiarkan tanpa sekat dan ada beberapa bangku serta meja. “Biasanya terparkir tiga jetski di situ. Tapi setelah video viral, jetskinya tidak ada,” ujar Qur’an.