– Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut status pandemi menjadi endemi Covid-19 di Indonesia. Pencabutan status tersebut efektif berjalan sejak hari ini, Rabu, 21 Juni 2023. “Setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi Covid-19, sejak hari ini Rabu 21 Juni 2023, pemerintahn memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi,” ujar Jokowi dalam keterangannya, Rabu.

Menurut Jokowi, putusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus covid-19 yang mendekati nol. Selain itu, hasil survei menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19. “WHO juga telah mencabut status public health emergency of international concern,” kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Ia berharap melalui keputusan ini perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Masyarakat yang Berobat Covid-19 Wajib Bayar

Sebelumnya, Jokowi menyebut akan ada konsekuensi dari berakhirnya status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Salah satu konsekuensi tersebut, kata Jokowi, pemerintah tidak akan lagi menanggung biaya perawatan para pasien Covid-19. “Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena Covid-19, bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit covid bayar! Konsekeunsinya itu,” ujar Jokowi dalam Tasyakuran 11 Tahun BARA JP di Bogor, Jawa Barat, Ahad, 18 Juni 2023.

Jokowi menyebut saat ini vaksin Covid-19 sudah mencapai 452 juta dosis. Dengan jumlah tersebut, ia mengklaim tingkat imunitas masyarakat Indonesia terhadap virus tersebut mencapai 98 persen. Tingginya jumlah vaksinasi dan imunitas masyarakat menjadi pertimbangan berakhirnya pandemi Covid-19. “Harus kita syukuri karena memang dulu saya enggak bayangin ini akan selesai kapan, ini entah sampai kapan, enggak bisa dibayangin. Sudah kena satu, sudah kena delta, omicron, ternyata memang patut kita syukuri,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi menjelaskan Presiden Jokowi segera mengumumkan peralihan status dari pandemi Covid-19 menjadi endemi di Indonesia dalam waktu dekat. Dalam rapat terbatas tersebut Menkes Budi Gunadi juga melaporkan terkait pertemuannya dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada bulan lalu untuk berkonsultasi mengenai transisi pandemi di Indonesia.

WHO, kata Menkes, mengapresiasi Indonesia yang dapat menangani pandemi Covid-19 dengan baik dan menjadi salah satu dari sedikit negara yang berkonsultasi terkait pengertian pandemi. WHO juga memberikan panduan agar masyarakat dapat memahami protokol kesehatan, sistem surveilans, hingga deteksi dini terhadap virus.

Pertemuan dengan WHO ini yang menjadi dasar bagi Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan terkait penetapan status endemi di Indonesia. “Beliau sudah ambil keputusannya cuma nanti pengumumannya terserah kepada beliau,” kata Menkes Budi Gunadi. Adapun penyebaran Covid-19 resmi ditetapkan sebagai pandemi dunia oleh WHO sejak Maret 2020. Indonesia pun telah memasuki transisi endemi seiring dengan melandainya kasus Covid-19 di Indonesia dan ketersediaan vaksin.

 – Salah satu kolonel Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menjaga pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI-Polri pada 29-31 Mei 2023.

Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egianus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Lima prajurit Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna gugur dalam serangan ini.

Kematian Eliban disampaikan dalam laporan Egianus Kogoya, Komando Daerah Pertahanan (KODAP) III Derakma Ndugama, pada 17 Juni 2023. Kogoya bertanggung jawab atas penculikan pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens.

“Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB KODAP III Ndugama-Derakma (Eliban) gugur dalam medan perang pada 31 Mei 2023,” kata juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom, meneruskan laporan Kogoya, yang diterima Tempo, 19 Juni 2023.

Sambom menjelaskan Eliban memimpin serangan terhadap pasukan TNI-Polri di Distrik Mugi-mam melalui dua jalur. Menurut Sambom, Kagoya melaporkan pasukannya berhasil menembak mati 7 anggota Kopassus. Kemudian, Kogoya mengklaim Wakil Batalion Albu Eyakagit menembak 3 anggota Kopassus lain. “Sepuluh orang mati di tempat,” ujar Sambom.

Kepada Tempo, 21 Juni 2023, Sambom mengatakan Eliban adalah anggota yang ikut menjaga Kapten Philips di checkpoint luar. Eliban, kata Sambom, tewas saat baku tembak dari jarak jauh.

“TNI tembak dia menggunakan sniper, jarak jauh. TNI tembak menggunakan sniper maka TPNPB serang balik untuk pembalasan,” kata Sambom.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono belum mengkonfirmasi ada baku tembak 29-31 Mei 2023. Ia juga membantah 10 prajurit TNI tewas dalam baku tembak tersebut. Julius hanya mengatakan operasi TNI untuk penyelamatan Kapten Philips tetap berjalan.

“Operasi tetap berjalan sesuai rencana,” kata Julius saat dihubungi Tempo, Rabu, 21 Juni 2023.

Philips Max Mehrtens telah disandera oleh OPM sejak 7 Februari 2023. Pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter dengan nomor penerbangan SI 9368 hilang kontak usai mendarat di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, 7 Februari lalu.

– Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terus berlangsung. Yang terbaru, Denny menyatakan mendapatkan kabar bahwa Anies akan segera menjadi tersangka.

“Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya,” kata Denny melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 21 Juni 2023.

Denny menyatakan bahwa dalam berbagai kesempatan, berbagai pakar telah mencium gelagat penetapan Anies sebagai tersangka ini sebagai skenario pamungkas untuk menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.

Denny tak mengatakan kasus apa yang akan menjerat Anies. Dia hanya mengatakan KPK sudah 19 kali melakukan gelar perkara terkait kasus yang menyeret Anies.

“Ini pemecah rekor,” kata dia.

Menurut informasi yang dia dapatkan dari seorang anggota DPR, Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

“Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat,” kata Denny.

Juru bicara KPK Ali Fikri membantah pernyataan Denny. Dia mengatakan kasus Formula E hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dia memastikan lembaganya tetap bekerja lurus dan tidak terpengaruh dengan intervensi politik manapun.

“Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat,” kata dia.

KPK pernah periksa Anies dalam kasus Formula E

KPK sebelumnya tengah menelusuri kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balapan Formula E. Penyidik KPK pun telah mengambil keterangan dari Anies dalam tahap penyelidikan.

Penanganan kasus ini pun membuat konflik di internal KPK. Ketua KPK Firli Bahuri dan sejumlah pimpinan lainnya disebut meminta agar kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan, sementara sejumlah pejabat di level deputi dan direktur tak setuju karena menganggap tidak ada tindak pidana dalam perkara ini dan belum ada alat bukti yang cukup.

Akibatnya, Firli mendepak dua anak buahnya, Karyoto dan Endar Priantoro. Keduanya dikembalikan ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan alasan pembinaan karir. Akan tetapi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hanya memberikan tempat bagi Karyoto yang diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya. Sementara Endar ditugaskan kembali ke KPK.

Meskipun demikian, Firli menolak untuk menugaskan lagi Endar di KPK. Dia justru mendepak Endar dengan alasa masa tugasnya di lembaga anti rasuah telah habis. Hingga saat ini, konflik antara Endar dan Firli pun masih memanas.

Denny Indrayana menilai penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Perpanjangan satu tahun itu, menurut dia, berbau politis.

“Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo,” kata dia.

Denny pun menyatakan tak terkejut dengan penetapan Anies sebagai tersangka. Denny menyatakan hal itu telah dia ramalkan dua bulan lalu. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan penetapan Anies sebagai tersangka merupakan satu dari 10 strategi Jokowi pada Pilpres 2024.

Selain menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, Denny pun menyinggung soal penggunaan KPK oleh Jokowi untuk merangkul kawan dan memukul lawan. Dia juga menyinggung soal  pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.