– Bambang Soesatyo, Ketua MPR yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) mematangkan persiapan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Tarung Derajat 2023 yang akan digelar pada 19-22 Oktober 2023 di GOR Youth Centre, Sport, Jawa Barat.

Bamsoet menuturkan, kejurnas ini sekaligus menjadi babak kualifikasi PON XXI untuk meloloskan 162 atlet Tarung Derajat yang akan mewakili setiap provinsi. “Sesuai kuota yang telah ditetapkan melalui SK KONI Pusat No. 120/2022,” ujarnya usai menerima Sang Guru Badai dan Sang Guru Rimba serta pengurus KODRAT Jawa Barat, Senin, 12 Juni 2023.

KODRAT Jawa Barat yang dipimpin Dedi Taufik bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat juga akan menyelenggarakan Kejuaraan Daerah Tarung Derajat Gubernur Jawa Barat Cup 2023 pada Agustus 2023. Diikuti berbagai Satuan Latihan (Satlat) se-Jawa Barat, sebagai bagian dalam menyambut babak kualifikasi PON XXI.

“Selain meningkatkan pembinaan dan kualitas para atlet, Kejuaraan Nasional Tarung Derajat 2023 maupun Gubernur Jawa Barat Cup 2023 juga menjadi ajang evaluasi bagi pelatih dan pengurus provinsi KODRAT se-Indonesia dalam mematangkan persiapan menghadapi PON XXI,” kata Bamsoet.

Tarung Derajat telah mendapatkan dukungan resmi dari empat negara ASEAN yakni Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Filipina, agar bisa dipertandingkan dalam salah satu cabang olahraga di SEA GAMES.

PB KODRAT juga akan berkoordinasi dengan para pecinta olahraga Tarung Derajat di Brunei dan Kamboja agar bisa segera membentuk kepengurusan nasional KODRAT di setiap negara tersebut. Dari seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, hanya tinggal Brunei dan Kamboja yang belum memiliki kepengurusan Tarung Derajat.

“Jika sudah lengkap, diharapkan bisa semakin mempermudah langkah Tarung Derajat bisa dipertandingkan dalam salah satu cabang olahraga di SEA GAMES 2025 yang rencananya diselenggarakan di Bangkok,” kata Bamsoet. (*)

 – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan orang yang membuat sambal ganja tak bisa dipidana. Dia mengatakan hal tersebut ketika menjelaskan asas hukum bernama legalitas pada saat memberikan sambutan kunci pada Dies Natalis Ke-54 Universitas Malikussaleh, di Lhokseumawe, Aceh.

“Misalnya orang bikin sambal ganja, itu tidak boleh dihukum karena tidak ada di UU bahwa barang siapa membuat sambal ganja, ndak ada,” kata Mahfud dilihat di kanal YouTube Kementerian Polhukam, Senin, 12 Juni 2023.

Mahfud menyatakan hal tersebut ketika menjelaskan mengenai banyaknya hukum-hukum agama Islam yang sebenarnya diadopsi oleh hukum-hukum modern di dunia. Mahfud memulai penjelasannya itu dengan menjabarkan asas hukum yang menyatakan bahwa hukum berubah seiring situasi yang berubah.

Dia menceritakan di jazirah Arab pada zaman kepimpinan Umar bin Khattab terjadi perubahan terhadap ketentuan orang yang bisa menerima zakat. Mulanya, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat, yakni orang fakir, miskin, orang yang mengurus zakat atau amil, orang yang pindah ke agama Islam atau mualaf, orang yang memerdekakan budak atau riqab, orang yang memiliki hutang, kaum fi sabilillah, dan orang yang sedang melakukan perjalanan atau ibnu sabil.

Mahfud mengatakan ketika Umar menjadi pemimpin, dia menghapus kaum mualaf dari daftar penerima zakat. Keputusan ini sempat ditentang karena dianggap sudah menjadi ketentuan dari Allah kaum mualaf berhak mendapatkan zakat. Namun, Umar memiliki alasan bahwa perintah tersebut datang ketika masa awal penyebaran Islam, yakni ketika kaum mualaf disiksa dan dikejar-kejar setelah memutuskan memeluk agama Islam. Sementara pada zaman kepemimpinannya, kaum Islam sudah makmur dan kaya raya.

Menurut Mahfud, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tersebut telah diadopsi ke hukum modern, yakni asas bahwa hukum berubah, ketika situasi berubah. “Karena dalil yang diambil oleh hukum modern itu bahwa hukum berubah kalau situasi berubah, itu sudah ada di jaman Umar,” kata dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu melanjutkan pembahasan tentang asas hukum legalitas yang ada di hukum modern, sebenarnya sudah dipraktikan dalam agama. Dia menjelaskan bahwa asas legalitas menyatakan bahwa orang tidak boleh dihukum sebelum ada peraturan yang menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang. Saat itulah, Mahfud menyinggung soal pembuat sambal ganja yang tak bisa dipidana, karena tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang saat ini. “Itu baru dihukum kalau sudah ada di UU,” kata dia.

Menurut Mahfud, asas legalitas ini sebenarnya juga sudah dikenal dalam Islam. Dalil mengenai asas legalitas dalam Islam itu, kata Mahfud, adalah tidak boleh orang dihukum sebelum dia tahu ada yang salah. “Itu kan asas legalitas yang kemudian diterjemahkan menjadi bahasa latin padahal bahasa Arabnya sudah ada,” ujar dia.

Mahfud Md memberikan contoh lainnya hukum agama Islam yang diadopsi hukum modern, yakni tentang keputusan hakim yang mengikat dan harus ditaati. Dia mengatakan dalam agama Islam dikenal dalil bahwa keputusan hakim mengikat dan mengakhiri perselisihan, terlepas dari orang yang diadili atau masyarakat menganggap keputusan itu adil atau tidak. Menurut Mahfud, dalil tersebut menjadi penting untuk memastikan keputusan hakim dituruti oleh masyarakat. “Saudara-saudara, itulah dalil yang ada dalam agama kemudian masuk lewat civil code, lalu masuk ke Indonesia dan diajarkan oleh fakultas-fakultas hukum,” kata dia.

 Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyambut baik bergabungnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke partainya. Baidowi berharap bergabungnya Sandiaga akan memberikan efek elektoral bagi para calon anggota legislatif (caleg) mereka.

Pria yang akrab disapa Awiek itu menyatakan bergabungnya Sandiaga tak hanya karena dia akan dijadikan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diajukan PPP ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedua partai sebelumnya telah sepakat untuk sama-sama mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres.

Dia menyatakan bergabungnya ke Sandiaga Uno merupakan salah satu upaya partainya untuk meningkatkan elektabilitas para caleg mereka. Tujuannya adalah agar PPP bisa mendapatkan lebih banyak kursi di DPR periode 2024-2029.

“Karena itulah, jika ada yang berasumsi bahwa bergabungnya Pak Sandi ke PPP hanya demi tiket cawapres merupakan pandangan yang dangkal,” kata Awiek melalui keterangan tertulisnya, Senin, 12 Juni 2023.

Sandiaga Uno memiliki rekam jejak yang dinilai mampu mengangkat elektabilitas

Awiek menyatakan Sandiaga memiliki modal yang cukup untuk mengangkat elektabilitas para caleg PPP. Pasalnya, pria berusia 53 tahun itu memiliki rekam jejak yang baik.

“Pernah menjabat Wagub DKI Jakarta, menjadi calon wakil presiden 2019 dan sekarang menjabat Menteri Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata,” kata Awiek.

Soal tiket cawapres, Awiek menyatakan Sandiaga Uno belum pasti disodorkan partainya ke PDIP. Menurut dia, Sandiaga masih harus melewati tahapan organisasi di PPP.

 – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menugaskan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias RK untuk memenangkan partainya di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. RK bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu sejak Januari 2023 sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar.

“Tugasnya (Ridwan Kamil) cuma 1, menangkan Golkar di Jawa Barat, Banten, dan DKI. Jadi tugasnya enggak besar-besar amat, Pak, hanya memenangankan Jawa Barat, Banten, DKI hanya itu. Sisanya Golkar yang menangin semua, Pak,” kata Airlangga dalam pidatonya di Rakernas Partai Golkar di Jakarta Barat, Ahad, 4 Juni 2023.

Airlangga menyebut Golkar merupakan partai yang berasaskan kekaryaan dengan ideologi nasionalis religius. Menurut dia, partai dengan asas serupa hanya ada pada Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat yang anggotanya banyak diisi dari alumni Partai Golkar. Oleh karena itu, ia optimistis Partai Golkar bisa memenangkan Pemilu 2024 dengan mengambil ceruk suara dari pemilih partai dengan asas serupa. Ia juga optimistis Partai Golkar bisa berkoalisi dengan partai mana pun karena posisi partai yang dipercaya berada di tengah-tengah. “Partai Golkar adalah partai moderat, inklusif, terbuka bagi siapapun. Ini bisa dibuktikan, karena seorang Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil bisa bergabung dengan Golkar,” ujar Airlangga.

Incar 20 Persen Kursi di Parlemen

Airlangga menyebut partainya menyasar 20 persen kursi di parlemen pada Pemilu 2024. Menurut dia, target tersebut tidak muluk-muluk dan masuk akal.

“Kita targetnya tidak tinggi-tinggi banget, hanya 20 persen dari 100 persen, hanya 20 persen. Pak RK siap? Pak Nusron Wahid siap? Golkar siap?” ujar Airlangga.

Selain itu, dia juga menargetkan Partai Golkar memenangkan 60 persen suara di Pilkada 2024 dan menjadi partai nomor 1 pada Pilpres 2024. Ia menyebut kunci kemenangan tersebut adalah saksi saat pencoblosan nanti. Oleh karena itu, Airlangga memerintahkan agar partai memanfaatkan kader di organisasi sayap untuk menjadi saksi pada Pemilu 2024.

“Kita katakan Partai Golkar hari ini solid. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita rebut kemenangan dalam pemilu presiden, pileg, dan pilkada,” kata Menteri Koordinator Perekonomian itu.