Kader Partai Golkar melintas di depan tulisan yang terpampang di lokasi pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (19/12).
JAKARTA, KOMPAS — Menyusul pernyataan sikap para senior Golkar lainnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla turut menegaskan penolakan atas ide penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Tak hanya dapat meruntuhkan marwah partai, perpecahan juga dinilai bakal memperkecil peluang kemenangan Golkar di Pemilu 2024. Pernyataan Kalla memperkuat kesepakatan 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Golkar untuk menolak musyarawah nasional luar biasa dan akan tetap fokus bekerja untuk mempersiapkan pemilu.
Wacana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang sempat mengemuka dari sejumlah politisi senior partai tersebut mendapatkan penolakan bertubi. Sebanyak dua mantan ketua umum yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar dan Ketua Dewan Pembina Golkar, yakni Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, menolak tegas wacana tersebut. Setelah dua tokoh itu, kini giliran Jusuf Kalla, mantan ketua umum yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, yang menolaknya.
”Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan Marwah Golkar,” ujar Kalla seusai menjadi pembicara kunci diskusi bertajuk Anak Muda untuk Politik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Baca juga: Dewan Pakar Apresiasi Sikap Presiden Terkait Problem di Golkar
Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla saat menjadi pembicara kunci diskusi bertajuk “Anak Muda untuk Politik” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Kalla pun meminta semua kader menghormati mandat yang telah diberikan kepada Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Golkar semestinya solid dalam menghadapi Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan tak kurang dari tujuh bulan lagi. Sebab, jika partai itu terpecah, target kemenangan, baik di pemilihan anggota legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres) bisa semakin jauh dari harapan.
”Jadi siapa pun harus memahami bahwa organisasi ini harus bersatu. Yang penting itu kita bersatu supaya kita bisa terpilih, baik eksekutif maupun legislatifnya. Bersatu saja belum tentu menang, apalagi kalau tidak bersatu,” kata Kalla.
Menurut dia, Golkar memang terlambat dalam menentukan sikap untuk menghadapi Pilpres 2024. Ia menduga, hal itu terjadi karena partai sangat bergantung kepada penguasa dalam pembentukan koalisi. Kendati demikian, itu bukan alasan partai bisa terpecah belah.
”Golkar sendiri agak telat atau sangat tergantung kepada penguasa (dalam) menentukan koalisi-koalisinya dan tidak berani Golkar itu untuk berdiri sendiri. Secara demokratis ini berbahaya, partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah apabila partai diganggu, makin kacau politik ini,” tutur Kalla.
