Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim usulan penundaan Pemilu 2024 berasal dari masyarakat. Bahkan, ia menyebut sebagian masyarakat yang mendukung ide itu adalah pendukung Partai Demokrat.
Luhut berkata hal itu diketahui lewat analisis big data yang dimiliki pemerintah. Ia menyebut pemerintah memantau percakapan 110 juta orang di media sosial.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini,” ungkap Luhut pada siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Menurutnya, kelompok masyarakat itu tak sepakat Pemilu 2024 karena ongkos yang mahal. Masyarakat, klaim Luhut, tak mau pemerintah mengeluarkan Rp110 triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024.
Klaim Luhut itu dibantah oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. Andi mempertanyakan asal data yang dimiliki Luhut.
“Dalam survei internal kami, para pemilih Demokrat menghendaki 2024 ada pemilu. Jadi, kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut,” ucap Andi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/3).Andi pun meminta Luhut berhenti bicara soal penundaan pemilu. Andi menyinggung sikap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menolak perpanjangan masa jabatan meski tingkat kepuasan publik menembus 72 persen.
“Apakah saat itu ada keinginan rakyat memperpanjang jabatan SBY? Menurut survei kami, ada, tetapi tidak kita publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode,” ujarnya.
“Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY,” kata Andi menegaskan.
Wacana penundaan Pemilu 2024 masih terus bergulir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menolak munculnya wacana tersebut. Ia berdalih wacana menunda pemilu tidak bisa dilarang karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi.
Namun, Jokowi menegaskan pelaksanaan atas wacana tersebut harus tunduk pada aturan yang tertuang dalam konstitusi.
PKB dan Partai Golkar pun makin getol mewujudkan wacana penundaan pemilu. Fraksi PKB di MPR bakal mengundang para pakar untuk membahas wacana penundaan Pemilu 2024.
Sementara Ketum Golkar Airlangga Hartarto berharap agar semua ketua umum partai bertemu membahas kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 yang isunya hingga kini masih menguat di parlemen dan pemerintah.
