HEADLINE: Manuver Puan Maharani Sambangi Golkar dan PKB, Ubah Peta Koalisi Pilpres 2024?

HEADLINE: Manuver Puan Maharani Sambangi Golkar dan PKB, Ubah Peta Koalisi Pilpres 2024?

Liputan6.com, Jakarta – Puan Maharani gerak cepat. Dalam satu hari, Ketua DPP PDIP itu menemui dua pimpinan parpol sekaligus, Muhaimin Iskandar (PKB) dan Airlangga Hartarto (Golkar). Puan seakan menggoda keduanya untuk gabung koalisi dan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.

Safari politik Puan dimulai dengan menyambangi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023). Puan dan rombongan tiba sekitar pukul 12.44 WIB. Puan mengenakan baju hitam dan pertemuan tertutup dengan Cak Imin berlangsung hampir dua jam.

Usai dari kediaman Cak Imin, putri Megawati Soekarnoputri itu menemui Airlangga di Jalan Tirtayasa Raya, Jakarta. Puan beserta rombongan tiba di rumah Airlangga sekira pukul 15.00 WIB dan langsung disambut oleh tuan rumah. Pertemuan antara Airlangga dan Puan berlangsung sekitar 1 jam.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai manuver Puan ‘menggoda’ PKB dan Golkar wajar-wajar saja. Sebab, peta koalisi menuju 2024 masih dinamis, cair, dan bisa berubah, sebelum ada pengumuman resmi siapa yang bisa maju sebagai capres-cawapres plus partai pengusungnya.

“PKB misalnya memang berkoalisi dengan Gerindra saat ini, tapi tidak ada yang bisa menjamin PKB dengan Gerindra akan sama-sama mantap mendaftar di KPU nanti di Oktober. Enggak ada jaminan karena PKB juga sering manuver, sering komunikasi dengan parpol lain terutama untuk mengamankan Cak Imin sebagai cawapres,” kata Adi kepada Liputan6.com, Jumat (28/7/2023).

Begitu pun dengan Golkar yang bermanuver cari teman koalisi. Adi percaya, Golkar baru akan menentukan kemana kongsi politiknya di akhir-akhir pendaftaran ke KPU.

Mengenai PDIP dan Puan yang mulai bergerak lincah, kata Adi, itu karena ingin mengakumulasi dukungan-dukungan dari partai lain untuk memastikan kemenangan di 2024.

Sekalipun PDIP merupakan parpol yang bisa mengusung capres-cawapres sendiri, tapi bagi PDIP memperbanyak dukungan politik dari partai-partai juga penting, apalagi dukungan politiknya itu misalnya datang dari PKB dan Golkar.

“Perolehan Golkar dan PKB di pileg lalu cukup luar biasa, itu artinya bagi PDIP semakin banyak parpol yang bergabung, maka akan semakin bagus dan mempermudah hattrick,” tambah Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta tersebut.

KPK Dianggap Keliru karena Minta Maaf ke TNI dan Serahkan Kasus Suap Kabasarnas ke Puspom

KPK Dianggap Keliru karena Minta Maaf ke TNI dan Serahkan Kasus Suap Kabasarnas ke Puspom

Liputan6.com, Jakarta Kesuksesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik dugaan korupsi di lingkungan Basarnas mendapat apresiasi dengan menetapkan dua anggota TNI Eks Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Adm ABC selaku Koordinator Staf Administrasi sebagai tersangka.

Namun, keputusan KPK meminta maaf atas penetapan tersangka kedua prajurit TNI itu sontak mendapat kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil. Selain itu, menyerahkan proses hukum keduanya kepada Puspom TNI dengan alasan selaku militer aktif berada di bawah peradilan militer.

“Kami menilai, langkah KPK yang meminta maaf dan menyerahkan kasus dugaan korupsi Kabasarnas dan Koorsmin Kabasarnas kepada Puspom TNI merupakan langkah yang keliru dan dapat merusak sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/7/2023).

Sebab, kata Isnur, KPK seharusnya tidak perlu meminta maaf. Karena KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas lex specialist derogat lex generalis (undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum).

“Sebagaimana kita ketahui, sistem peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan sistem hukum yang eksklusif bagi prajurit militer yang terlibat dalam tindak kejahatan. Seringkali menjadi sarana impunitas bagi mereka yang melakukan tindak pidana,” ujar Isnur.

Maka dari itu, seharusnya KPK menyadari pasal 65 ayat (2) UU TNI sendiri berbunyi “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”

Sehingga ditetapkannya dua tersangka Kabasarnas dan Koorsmin Kabasarnas bersama tiga masyarakat sipil adalah keputusan yang benar. Karena dalam kasus suap yang harus mentersangkakan pemberi suap dan penerima suap.

“Akan menjadi aneh jika KPK justru tidak menersangkakan Kabasarnas dan anak buahnya padahal dalam perkara ini mereka berdua diduga sebagai penerima suap,” tuturnya.

“Mereka yang sudah menjadi tersangka tidak bisa mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap mereka hanya bisa dilakukan oleh penyidik di institusi TNI, karena dugaan korupsi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan institusi TNI dan kepentingan militer,” tambah Isnur.

Mie ayam

Mie ayam

Mi ayam

Mie ayam disajikan dengan jamur, kangkung, dan sup kaldu ayam
Nama lainMi ayam cincang, bakmi ayam
SajianMenu utama
Tempat asalIndonesia[1]
DaerahIndonesia
Masakan nasional terkaitIndonesia
Suhu penyajianPanas
Bahan utamaMi, daging ayam, kecap, bawang putih, minyak goreng (dari lemak ayam atau minyak sayur), kaldu ayam, kangkung, daun bawang
Energi makanan
(per porsi )
500[2] kkal

Mi ayam adalah hidangan khas Indonesia yang terbuat dari mi gandum yang dibumbui dengan daging ayam yang biasanya dipotong dadu.[3] Hidangan ini banyak terpengaruh dengan teknik penyajian kuliner yang digunakan dalam hidangan Tionghoa.[4][5] Di Indonesia, mi ayam merupakan hidangan Tionghoa-Indonesia yang sangat terkenal.[4] Mi ayam sering dijual sebagai hidangan jalanan oleh pedagang kaki lima dengan gerobak keliling sederhana, yang biasanya berkeliling di jalan-jalan sekitar perumahan warga. Mi ayam juga merupakan hidangan populer yang disajikan di warung makan kecil pinggir jalan, hingga rumah makan besar.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Pembuatan dan penyajian[sunting | sunting sumber]

Mi basah atau gandum kuning direbus dalam air hingga teksturnya lunak dan dicampur dalam mangkuk berisi minyak goreng dan bawang putih. Minyak akan melapisi mi sekaligus membantu memisahkan mi. Minyaknya bisa berupa lemak ayam, atau minyak sayur. Daging ayam dipotong dadu dan dimasak dengan kecap dan bumbu lainnya termasuk bawang putih. Daging ayam untuk mi ayam juga terkadang dimasak dengan jamur.[6]

Campuran ayam dan jamur yang dibumbui ditempatkan di atas mi, dan di atasnya ditaburi daun bawang cincang (bawang merah). Bakmi ayam biasanya disajikan dengan kaldu ayam terpisah, kubis cina rebus, dan sering kali disajikan dengan pangsit (pangsit) baik digoreng renyah atau dalam sup, dan kadang juga ditambahkan bakso (bakso). Mi ayam versi Tiongkok mungkin menggunakan lemak babi atau minyak babi, sedangkan mi ayam Indonesia yang lebih umum menggunakan lemak ayam halal atau minyak sayur.[7]

Bumbu tambahan mi ayam termasuk tong cay (sayuran diawetkan asin), bawang goreng (bawang merah goreng), daun bawang (leek), kulit pangsit goreng, acar timun caabai rawit, sambal, dan saus tomat.

Mi ayam dapat disajikan dalam dua varian yang berbeda, yaitu mi asin atau gurih biasa dan mi manis. Varian manisnya sering juga disebut mi yamin. Untuk mi manis, jurutama masak akan menambahkan kecap manis, sehingga tampilannya akan sedikit kecoklatan.

Variasi[sunting | sunting sumber]

Mi ayam kampung Jakarta dengan suikiaw dan selada.

Jenis mi lain seperti bihun dan kwetiau (mi pipih) mungkin bisa disajikan dengan resep yang sama sebagai pengganti mi ayam. Kwetiau ayam dan bihun ayam biasanya memiliki resep yang hampir sama dengan mi ayam, tetapi dengan mengganti mi gandum kuning dengan mi pipih atau bihun. Di Indonesia, mi ayam sering dibumbui dengan kecap dan minyak ayam, yang terbuat dari campuran lemak ayam dan rempah-rempah (cengkeh, lada putih, jahe, dan ketumbar), dan biasanya disajikan dengan kuah kaldu ayam.[7] Beberapa varian lokal mi ayam misalnya mi ayam Bangka, mi ayam kampung Jakarta, dan mi ayam Wonogiri.

Selain variasi di atas, telah tersedia pula banyak macam bahan pembuat mi untuk mi ayam. Contohnya yang sudah banyak ditemui adalah berasal dari sayuran seperti bayamwortel, dan lain-lain.

Galeri[sunting | sunting sumber]

Pedagang Mie Ayam
Pedagang Mie Ayam Yang Berjualannya Dengan Berkeliling Di Kebumen Jawa Tengah Indonesia

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Khoiri, Agniya. “Menguak Asal-Usul Mie Ayam”. Diakses tanggal 27 September 2021.
  2. ^ “Indonesian Food – Mie Ayam calories, carbs & nutrition facts | MyFitnessPal”www.myfitnesspal.com. Diakses tanggal 27 September 2021.
  3. ^ MiMi Aye (2014). Noodle! 100 Amazing Authentic Recipes. A&C Black. hlm. 105. ISBN 9781472910615. Diakses tanggal 15 February 2016.
  4. Lompat ke:a b Heinz Von Holzen (2014). A New Approach to Indonesian Cooking. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd. hlm. 15. ISBN 9789814634953. Diakses tanggal 15 February 2016.
  5. ^ Geok Boi Lee (2007). Classic Asian Noodles. Marshall Cavendish. hlm. 47–48. ISBN 978-981-232-922-6.
  6. ^ Pepy Nasution (June 24, 2010). “Mie Ayam Jamur (Indonesian Chicken Mushroom Noodle) Recipe”Indonesia Eats. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-25. Diakses tanggal 2021-09-27.
  7. Lompat ke:a b “Chicken Noodle Soup (Mie ayam)”Indonesian Recipe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-15. Diakses tanggal 2021-09-27.

Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Daerah Istimewa Yogyakarta
DIY
Transkripsi bahasa Jawa
 • Hanacarakaꦝꦌꦫꦃꦆꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
 • Pegonڎائَيراه إستيمَيوا ڠايَوڮياكارتا
 • Alfabet JawaDhaérah Istiméwa Ngayogyakarta
Bendera Daerah Istimewa Yogyakarta

Etimologi: Ayodhya + Karta
Motto:

ꦫꦱ​ꦱꦸꦏ​ꦔꦺꦱ꧀ꦛꦶꦥꦿꦗ꧈​​ ꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ​ꦠꦿꦸꦱ꧀​ꦩꦤ꧀ꦝꦶꦫꦶ
Rasa suka ngèsthi praja, Yogyakarta trus mandhiri
(Jawa) Dengan rasa gembira membangun Daerah Istimewa Yogyakarta yang baik dan selamat terus berdiri tegak
(1876 Jawa, 1945 Masehi)
Peta

Peta
Negara Indonesia
Dasar hukum pendirianUU No. 3 tahun 1950
UU No. 13 tahun 2012
Hari jadi13 Maret 1755 (umur 268)
Ibu kota Kota Yogyakarta
Jumlah satuan pemerintahan

Daftar
Pemerintahan

 • GubernurHamengkubuwana X
 • Wakil GubernurPaku Alam X
 • Sekretaris DaerahBeny Suharsono
 • Ketua DPRDNuryadi
Luas

 • Total3.185,80 km2 (1,230,04 sq mi)
Populasi

 • Total3.970.220
 • Kepadatan1.246,22/km2 (3,227,7/sq mi)
Demografi

 • AgamaIslam (93,97%)
Kristen (6,42%)
Katolik (4,17%)
Protestan (2,25%)
Hindu (0,08%)
Buddha (0,07%)
Konghucu (0,01%)[2]
 • BahasaIndonesia (resmi)
Jawa (resmi daerah)[3]
Bahasa Isyarat Indonesia
 • IPMKenaikan 80,22 (2021)
Sangat Tinggi[4]
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode pos
55xxx
Kode area telepon+62 274
Kode ISO 3166ID-YO
Pelat kendaraanAB
Kode Kemendagri34 Edit nilai pada Wikidata
DAURp 1.359.606.514.000,- (2020)[5]
Slogan pariwisataIstimewa
Lagu daerah
Rumah adat
Senjata tradisionalKeris
Flora resmiKepel
Fauna resmiPerkutut jawa
Situs webjogjaprov.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta (disingkat DIYJawaꦝꦌꦫꦃꦆꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠpengucapan bahasa Jawa: [ŋajogjɔˈkart̪ɔ], pelafalan tidak resmi: Jogja/Jogjakarta) adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan dari Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km2 ini terdiri atas satu kota, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km2.[6]

Penyebutan nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menimbulkan penyingkatan nomenklatur menjadi DI Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta sering dihubungkan dengan Kota Yogyakarta sehingga secara kurang tepat sering disebut dengan Jogja, Yogya, Yogyakarta, Jogjakarta. Walau secara geografis merupakan daerah setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI JakartaDaerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional, dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali. Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami beberapa bencana alam besar termasuk bencana gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006, erupsi Gunung Merapi selama Oktober-November 2010, serta erupsi Gunung KeludJawa Timur pada tanggal 13 Februari 2014.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Yogyakarta sebelum tahun 1945 dengan enklave-enklave Surakarta dan Mangkunagaran

[7] Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Zelfbestuurlandschappen/Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan, dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblaad 1942 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan BelandaInggris, maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya (susunan asli), wilayah, dan penduduknya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta, dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

  1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.
  2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah).
  3. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).
Peta Administrasi Provinsi DI Yogyakarta

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) diatur dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjutnya kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah, dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan terakhir dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949[8] pernah dijadikan sebagai ibu kota Indonesia.[9] Tanggal 4 Januari inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari Yogyakarta Kota Republik pada tahun 2010. Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paku Alam X yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya, dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

Tahun 1965, seiring dengan gagalnya kudeta oleh G30S terhadap pemerintah nasional di Jakarta, Jawa Tengah dan banyak daerah lainnya, terjadilah penumpasan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Di Bali, diperkirakan lebih dari 100.000 orang terbunuh atau hilang. Meskipun demikian, kejadian-kejadian pada masa awal Orde Baru tersebut sampai dengan saat ini belum berhasil diungkapkan secara hukum.[10]

Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Jadi Cawapres Anies Baswedan, Mengapa?

Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Jadi Cawapres Anies Baswedan, Mengapa?

Liputan6.com, Jakarta Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Jawa Barat, Senin (24/7/2023) sore.

Banyak yang berspekulasi bahwa pertemuan Susi Pudjiastuti dan Anies Baswedan itu untuk penjajakan bakal calon wakil presiden.

Lalu seberapa besarkah peluang Susi Pudjiastuti menjadi cawapres Anies?

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, dari segi ketokohan antara Anies Baswedan dan Susi Pudjiastuti mungkin bisa saling cocok. Tetapi, lemahnya Susi tidak memiliki dukungan partai politik.

“Kalaupun menjadi cawapresnya Anies, ya tentu harus didukung oleh partai mana. Kan itu yang paling penting,” ujar Ujang kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).

Anies diusung oleh NasDem. Sementara Demokrat mengusulkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden, dan PKS mengusulkan Ahmad Heryawan.

“Sekarang AHY saja yang punya partai Demokrat ketua umum Partai Demokrat di Koalisi Perubahan sampai hari ini tidak jelas. Dia sebagai cawapresnya Anies atau bukan,” jelas Ujang.

Selain masalah tidak punya kendaraan politik, elektabilitas Susi juga masih rendah dalam survei Pilpres 2024. Sehingga sulit bagi Susi menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.

“Dalam konteks itu maka Bu Susi kalau dicocokkan dengan Anies cocok saja tapi persoalannya ga punya partai, susah. Elektabilitasnya juga tidak ada kecil. Harus kita nilai bersama terkait potensi bu Susi,” ujar Ujang.

Hallo sobat jualin, kita adalah tempat terpercaya buat sobat semua untuk yang mau menjual laptopnya

Hallo sobat jualin, kita adalah tempat terpercaya buat sobat semua untuk yang mau menjual laptopnya. Mulai dari kondisi normal sampai dengan kondisi kerusakan ringan tetapi untuk kondisi mati total kami belum bisa bantu ya sobat..

Jualinlaptop.id pun hadir di beberapa kota loh… Seperti di kota-kota di Jabodetabek dan ada juga nih yang di luar Jabodetabek sobat yaitu di kota Semarang,Yogyakarta dan juga Bandung nih sobat.

Untuk sobat semua yang ingin menjual laptopnya atau ingin mengedek harga laptop sobat bisa banget nih langsung aja sobat bisa menghubungi kita dengan 2 cara, yaitu :

Hallo sobat jualin, kita adalah tempat terpercaya buat sobat

1. Sobat bisa membuka website kita di jualinlaptop id nah, nanti sobat semua akan diarahkan ke website dengan tampilan seperti ini yaa..

Setelah itu tinggal sobat isi untuk Data Penerima dan tunggu beberapa saat nanti akan segera dihubungi oleh Customer Servis kami.

2. Ada juga nih cara selanjutnya yaitu melalui datang langsung ke lokasi kami sobat.

Berikut adalah lokasi-lokasi yang bisa sobat datangi berdasarkan daerah asal sobat atau daerah yang sobat tempati saat ini, kami buka tiap hari dari jam 11:00 sampai jam 20:00

Bandung : Jl. Sukakarya II No.30, Kel. Sukagalih, Sukajadi, Kota Bandung.

Bekasi : Perum Duta Kranji Jl Sambisari RT 01/010 No.26 Kranji, Bekasi.

Bogor : Jl. Soka V no. 5 Rt 06/08 Tanah Baru, Bogor.

Depok : Jl. HJ Kodja Raya Griya Noorwan Asri No.5C Kukusan, Beji

Jakarta : Ruko Jl. Mardani Raya Nomor 4b Cempaka Putih Barat,Jakarta.

Tangerang : Jl. Shinta IV, Vila Pamulang, Pamulang,Tangsel.

Semarang : Jl bumi bangetayu baru 2 Blok A7 RT 10 RW 06 Bangetayu Kulon

Yogyakarta : Jl. Sutopadan Rt 03, Kasihan, Bantul

Mudah bukan sobat, jadi sobat semua tidak perlu ragu lagi untuk jual laptopnya dengan mudah,aman dan terpercaya

Komitmen Dukung Partisipasi Anak Muda dalam Politik 

Komitmen Dukung Partisipasi Anak Muda dalam Politik Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menggelar talkshow politik bertajuk "Political Career Preparation for Alumni UI" yang digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Sabtu 22 Juli 2023.

Liputan6.com, Jakarta – Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menggelar talkshow politik bertajuk “Political Career Preparation for Alumni UI” yang digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Sabtu 22 Juli 2023.

Ketua ILUNI UI Didit Ratam, menyampaikan bahwa kegiatan ini terselenggara sebagai bentuk komitmen dari ILUNI UI yang mendukung partisipasi anak muda dalam dunia politik, karena di tangan anak muda ada tanggungjawab untuk membentuk masyarakat yang penuh inklusivitas, toleransi, keadilan serta penuh kemajuan.

“ILUNI UI memiliki visi untuk dapat membuka jalan menuju era baru yakni era yang melahirkan generasi politisi yang lebih berintegritas. Kegiatan ini bukan hanya perihal memberdayakan Alumni Muda UI untuk dapat masuk ke arena politik, namun juga untuk membentuk menjadi pemimpin yang akan memimpin dengan integritas, kompetensi, dan semangat mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Didit Ratam saat membuka acara tersebut.

Sementara itu, Ketua Career and Almamater Center ILUNI UI Kharisma Bintang Alghazy, mengungkapkan bahwa kegiatan seperti ini menjadi wadah untuk mengasah dan melatih Alumni Muda UI yang hendak atau ingin terjun ke dunia politik sebelum mereka bertarung dan berkontestasi pada Pemilu 2024.

“Kita ingin mendorong keberanian teman-teman Alumni Muda UI, millennial dan juga Gen Z untuk berani terjun secara langsung ke bidang legislatif dengan membawa isu dan gagasan yang relevan terhadap permasalahan di masyarakat. Karena semua orang perlu melek politik supaya setiap kebijakan yang diambil itu bisa dikritisi, sehingga pada akhirnya bisa bermanfaat untuk kemaslahatan banyak umat,” kata Bintang.

Ketua Bawaslu Siap Dipanggil DPR soal Polemik Usulan Tunda Pilkada Serentak 2024

Ketua Bawaslu Siap Dipanggil DPR soal Polemik Usulan Tunda Pilkada Serentak 2024

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyatakan, siap memenuhi undangan DPR RI demi menjelaskan usulan penundaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Oh siap, kami akan jelaskan,” ujar Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, seperti dilansir dari Antara (27/7/2023).

 

 

Bagja menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membahas usulan penundaan Pilkada Serentak 2024 dalam forum terbuka. Ketika itu, mereka sedang membahas berbagai permasalahan pilkada yang harus diselesaikan.

“Ini ramainya karena terus diberitakan. Sebenarnya kalau dilihat pernyataan itu sudah jelas, bahwa itu dalam rapat tertutup bukan kemudian pernyataan resmi lembaga bahwa pilkada harus ditunda, itu tidak,” jelasnya.

Bagja menilai, penyelenggara pemilu harus belajar dari pemilu sebelumnya. Adapun faktor keamanan pemilu sudah terpenuhi saat ini, sehingga dia tidak mempermasalahkan penundaan pemilu.

“Penundaan itu bukan pernyataan lembaga dan juga dalam diskusi tersebut bukan hanya pembahasan mengenai alternatif, tapi juga kemungkinan bisa terjadi,” tambah Bagja.

Sebelumnya, Bawaslu RI mengusulkan Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

“Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (Pilkada) karena ini pertama kali serentak,” ujar Bagja dilansir dari Antara, Jumat 14 Juli 2023.

Lebih lanjut, dia mencontohkan apabila ada gangguan keamanan di suatu daerah, polisi berpotensi kesulitan mendapatkan bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga tengah menyelenggarakan Pilkada.

“Kalau sebelumnya, misalnya, pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa,” ucap Bagja.

Pejabat Basarnas yang Ditangkap KPK: Perwira TNI AU Letkol Afri Budi Cahyanto

Pejabat Basarnas yang Ditangkap KPK: Perwira TNI AU Letkol Afri Budi Cahyanto

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan seorang pejabat Basarnas dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Cilangkap, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat Selasa (25/7/2023). Berdasarkan informasi, pejabat Basarnas yang ditangkap yakni seorang perwira TNI AU, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Diketahui Letkol Afri bertugas sebagai Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kepala Basarnas. Selain Letkol Afri, tim penindakan juga mengamankan beberapa pihak swasta.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, Letkol Afri diamankan di wilayah Cilangkap.

“Betul, tempat ditangkapnya para pihak di antaranya di sekitaran daerah Cilangkap dan Jatisampurna, Bekasi,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannnya, Selasa (25/7/2023).

Ali mengatakan, dalam operasi senyap itu tim penindakan mengamankan sejumlah uang yang nilainya masih dalam penghitungan.

“Iya ada (uang). Mengenai jumlah tentu masih akan dikonfirmasi lebih dahulu kepada pihak-pihak yang ditangkap,” kata Ali.

Bambang Soesatyo: Golkar Masih Baik-baik Saja

Bambang Soesatyo: Golkar Masih Baik-baik Saja

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, saat ini kondisi partainya masih baik-baik saja. Dia menyebut Partai Golkar juga masih terkonsolidasi dengan baik dibawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

“Golkar masih baik-baik saja. Kita masih terkonsolidasi dengan baik,” kata Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Dia menjelaskan bahwa musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar akan digelar pada tahun 2024. Namun, Bamsoet tak menutup kemungkinan akan ada musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) apabila ada peristiwa luar biasa di Partai Golkar.

“Munas Golkar itu tahun depan, (tetapi) kalau ada satu kejadian yang luar biasa itu namanya Munaslub dan bisa dilakukan kapan saja. Dan kita tidak mengetahui apakah ada peristiwa luar biasa atau tidak,” ujarnya.

Terkait namanya masuk bursa Ketua Umum Partai Golkar, Bamsoet mengaku siap mencalonkan diri pada Munas 2023. Terlebih, Bamsoet pernah mencalonkan diri sebagai Ketum Partai Golkar.

“Kan dari dulu saya sudah calon, tetapi saya tidak meneruskan. Kan saya enggak berusaha untuk pencalonan. Mudah-mudahan tahun depan situasi memungkinkan saya akan mencalonkan diri,” tutur Bamsoet.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar menutup peluang diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Disebut, siapa saja yang berminat sebaiknya menunggu Munas tahun 2024.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

“Silakan ikut Munas yang akan datang pada penghujung 2024,” ujar Ketua DPP Golkar Dave Laksono kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).