– Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan keterlibatan presiden menjelang Pemilu pernah ditunjukkan para presiden sebelum Joko Widodo atau Jokowi. Hasto mengatakan hal ini untuk menanggapi Jusuf Kala atau JK yang menilai Jokowi terlalu melibatkan diri dalam politik menjelang Pemilu 2024.
Hasto mengatakan, JK juga pernah menjadi Ketua dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf pada Pemilihan Presiden 2019. Meski demikian, Hasto mengatakan, JK tetap punya hak untuk mengungkapkan pendapat soal keterlibatan presiden di politik.
“Ya sebenarnya secara empiris juga dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Kemudian juga oleh Pak JK sekalipun, beliau kan juga menjadi Dewan Pengarah dalam tim kampanye Jokowi-Ma’ruf,” kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023.
Soal langkah Jokowi yang dianggap cawe-cawe urusan Pilpres adalah saat dia mengumpulkan para ketua umum partai politik penyokongnya di Istana Negara pada Selasa malam, 2 Mei 2023. Namun, Jokowi saat itu tak mengundang Partai NasDem yang juga masih berada dalam pemerintahannya.
Adapun Jokowi beralasan tak mengundang NasDem, karena partai besutan Surya Paloh itu kini sudah punya koalisi sendiri yaitu Koalisi Perubahan. Ini adalah koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Sedangkan Anies selama ini dianggap sebagai antitesa Jokowi.
Hasto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menceritakan bahasan pertemuan para Ketum parpol dengan Jokowi kepadanya. Dia menjelaskan, Presiden dan para Ketum lebih banyak mendiskusikan kepentingan bangsa dan negara ke depan.
Di sisi lain, absennya NasDem dalam pertemuan itu disebut Hasto sudah dijelaskan Jokowi. Bacapres yang diusung NasDem, kata dia, jelas-jelas berbeda dan tidak mewakili semangat keberlanjutan kepemimpinan.
“Meskipun demikian, Bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek masukan, kritik, dan sebagainya. Tapi saat itu (pertemuan di Istana) berbicara tentang soliditas pemerintah untuk keberhasilan dalam menyiapkan pemimpin berkesinambungan pada 2024,” kata dia.
Sebelumnya, Jusuf Kalla alias JK mengatakan Partai NasDem mestinya diundang oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam pertemuan Ketua Umum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara. Musababnya, NasDem masih jadi bagian dari parpol pendukung pemerintah.
Sehingga, jika persamuhan para ketua umum parpol itu hendak membicarakan arah pembangunan bangsa ke depan, partai pimpinan Surya Paloh itu mestinya diundang. Menurut JK, pertemuan para pimpinan parpol dengan Jokowi itu malah terkesan bermuatan politis.
“Kalau bicara pembangunan saja, mestinya NasDem diundang, kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik,” kata JK di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Mei 2023.
Toh di sisi lain, JK menyebut absennya NasDem dalam pertemuan para Ketum parpol dengan Jokowi bukan kali pertama. Misalnya, pada Ahad, 2 April 2023 lalu, NasDem juga absen dalam acara Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) yang dihadiri Jokowi dan parpol pendukung pemerintah.
JK mengingatkan, Jokowi seharusnya mencontoh kepemimpinan Megawati Soekarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seorang Presiden, kata dia, mestinya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan.
“Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY. Maka tidak terlalu melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu,” kata JK.
